Good Neighbour Policy Indonesia Dalam Penerapannya di Kawasan Asia Tenggara

Oleh: Haryo Prasodjo(haryoprasodjo@ymail.com)

Setelah kemerdekaannya di tahun 1945, hingga saat ini, Indonesia telah dengan konsisten menjadikan landasan bebas aktif sebagai landasan politik luar negerinya. Yang mana bebas diartikan sebagai kebebasan Indonesia untuk tidak menganut salah satu paham yang mendominasi dunia saat itu. Yaitu terdaoat ideologi  Komunis yang melekat pada Uni Soviet dan juga ideologi Liberal yang melekat pada Amerika Serikat. Yang mana dalam pidatonya pada bulan September 1948 Mohammad Hatta juga mendefinisikan arti dari bebas aktif itu sendiri dengan bentuk kebijakan yang dikenal dengan mendayung diantara dua karang. Adapun aktif itu sendiri, diartikan dengan Indonesia tidak terikat oleh suatu ideologi atau oleh suatu politik negara asing atau oleh blok negara-negara tertentu, atau negara-negara adikuasa (super power). Aktif artinya dengan sumbangan realistis giat mengembangkan kebebasan persahabatan dan kerjasama internasional dengan menghormati kedaulatan negara lain. Setiap masa pemerintahan akan memiliki definisi yang berbeda terkait dengan politik bebas aktif itu sendiri. Hal ini dapat kita lihat dengan kebijakan luar negeri Indonesia masa pemerintahann SBY yang kita kenal dengan thausand friends, zero enemy. Dan pada periode keduanya SBY kembali mengeluarkan kebijakan luar negeri Indonesia yang berbunyi good neighbourhood policy. Good neigbour policy sendri merupakan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang dipilih pada masa pemerintahan SBY sebagai salah satu cara agar Indonesia dapat dapat terus mengoptmalkan kebijakan sebelumnya yang terkait dengan thousand friends, zero enemy. Dimana kebiajkan tersebut lebih mengedepankan sikap saling percaya, harmony, kepemimpinan, serta keamanan, khususnya terhadap negara-negara tetangga yang berada di kawasan Asia Tenggara.

Indonesia menerapkan Good Neigbour Policynya dikawasan Asia Tenggara hal ini tidak terlepas dari peranan besar Indonesia dalam organisasi ASEAN. Selain itu, secara history Indonesia juga merupakan salah satu negara yang memiliki andil dalam pembentukan ASEAN. Jika dilihat melalui segi gerografis dan geostrategi, Indonesia merupakan satu-satunya negara dikawasan Asia Tenggara yang meliliki keduanya. Selain wilayahnya yang terletak diantara dua benua, wilayah perairan nusantara juga merupakan wilayah yang menjadi pertemuan antara dua samudera dan sudah menjadi jalur perdagangan semenjak ratusan tahun silam yang dikenal dengan perdaganan jalur sutera. Selain itu, dari jumlah dan luas wilayah teritorialnya, Indonesia jgua merupakan negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki jumlah penduduk dan luas wilayah terbanyak dibandingkan dengan negara lainnya yang berada di kawasan tersebut. Tidak hanya sampai disitu, kestabilan politik dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil jgua enjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi tujuan para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesa. Hal yang demikian, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang istimewa di mata negara-negara tetangganya. Hal inilah yang menjadi salah satu perhitungan pemerintah Indonesia untuk tidak bersikap agresif dalam merespon berbagai masalah dan gesekan yang terjadi dalam dinamika hubungan dengan negara-negara tetangganya.

Berbagai macam bentuk konflik yang terjadi dengan negara-negara tetangganya seperti Malaysia, Singapura, Filipina, dan Australia diselesaikan melalui diplomasi dan negosiasi yang sifatnya lebih berbentuk  forum dialog dan diskusi dengan saling mengedepankan apa yang dinamakan dengan konsep trust. Seperti halnya saat Indonesia dan Malaysia menyelesaikan masalah teritorial terkait dengan pembangungan mercusuar di Tanjung Datuk oleh Malaysia. Yang mana wilayah tersebut merupakan, wilayah abu-abu yang masih dipersengketakan. Masalah tersebut dapat diselesaikan, setelah terjadi dialog antara kedua belah pihak dan Malaysia berseda untuk menghentikan pembangunan mercusuar di wilayah tersebut. Selain masalah dengan Malaysia, Indonesia yang juga tahun lalu juga memiliki masalah dengan Australia terkait dengan penyadapan oleh pihak Australia kepada beberapa pejabat pemerintahan kabinet SBY termasuk Presiden SBY. Juga dapat diselesaikan dengan dialog yang mana meskipun Pemerintah Indonesia sempat menarik pulang Duta Besar Indonesia yang berada di Australia, namun hal tersebut dapat diselesaikan dengan beberapa langkah yang dilakukan oleh pihak Australia kepada Indonesia. Yaitu denga cara melakukan beberapa pertemuan dan penyusunan code of conduct. Yang setelah semua langkah tersebut selesai dijalankan, maka Indonesa dan Australia dapat kembali berhubungan baik seperti sebelumnya dengan tetap mentaati protokol dan juga kode etik yang telah disepakati bersama tersebut.

            Selain dengan kedua negara tersebut, Indonesia juga baru saja menyelesaikan masalah perbatasan dengan Filipina.  Masalah perbatasan yang berlangsung kurang lebih 20 tahun tersebut dapat diselesaikan melalui jalur dialog damai. Penandatanganan dilakukan oleh menteri luar negeri Indonesia dan Filipina, serta disaksikan oleh SBY dan Presiden Filipina Benigno Aquino di Manila. Yaitu penandatanganan kesepahaman penyelesaian masalah zona ekonomi eksklusif yang tumpang tindih di Laut Mindanao, Laut Celebes, dan Laut Filipina. Kebijakan politik luar negeri Indonesia seperti ini memiliki keunggulan dalam bidang diplomasi, namun jik adilihat secara power. Kebijakan yang mengacu pada good neigbour policy tersebut cendrung membuat Indonsia terlihat lemah di mata negara lainnya. Kebijakan tersebut memberikan kesan bahwa Indonsia hanya mencari aman dari konflik yang ada. Namun lebih jauh dari pada itu, langkah-langkah penyelesaian konflik yang mengedepankan good neigbour policy tersebut dapat memberikan efek positif bagi citra Indonesia di mata dunia internasional. Dunia internasional dapat melihat bahwa Indonesia merupakan negara yang aman dan jauh dari konflik, hal seperti ini tentu akan memiliki dampak yang baik bagi iklim investasi di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga menunjukkan kepada dunia Internasional bahwa berbagai macam masalah yang ada dapat diselesaikan dengan jalan damai tanpa harus melalui jalur militer.