Bangunan dan Tata Kerja Sistem Ekonomi Indonesia

Oleh: Haryo Prasodjo (haryoprasodjo@ymail.com/ IG: @kanjengharyo)

Landasan dan nilai ideologis sistem ekonomi Indonesia merupakan sebuah bentuk dasar dari sistem ekonomi di Indonesia yang menjadi karakteristik, identitas, dan berbeda dengan sistem ekonomi lainnya yang ada di dunia. Sebagaimana, landasan nilai dasar dari sistem ekonomi Indonesia bersifat ideologis. Hal tersebut dikarenakan, sistem ekonomi Indonesia merupakan implementasi dan penjabaran dari Pancasila. Hal itulah yang kemudian menjadikan pembeda dengan sistem ekonomi lainnya. Melalui Pancasila, terdapat consensus pada masyarakat plural yang ada di Indonesia, sehingga terdapat sebuah sinkronasi antara sistem yang ada di masyarakat Indonesia baik sistem politik, sosial-budaya, maupun politik yang sama-sama memiliki ideologi yang sama, yaitu Pancasila.

Oleh karena itu, maka sistem ekonomi Indonesia pastinya akan mengacu pada Pancasila. Sebagaimana terdapat dua peran penting Pancasila dalam kehidupan berbangsa di Indonesia, pertama, sebagai kesepkatan bersama menyatukan kemajemukan. Kedua, Sebagai konsensus bersama untuk menyelenggarakan kehidupan bersama. Adapun dua asas utama dari sistem ekonomi Indonesia adalah, kebersamaan dan kekeluargaan. Kebersamaan memiliki arti keinsafan kesadaran, dan tekad untuk melaksanakan serta menanggung akibat secara bersama-sama dari suatu perbuatan. Sedangkan kekeluargaan memiliki arti keinsafan kesadaran, dan tekad untuk mengerjakan segala sesuatu oleh dan untuk semua di bawah pimpinan seorang kepala dan di bawah pemilikan para anggotanya.

Adapun yang menjadi sendi dari sistem ekonomi Indonesia adalah butir-butir/ nilai yang ada pada Pancasila yaitu nilai tentang Ketuhanan (ada tanggung jawab moral dalam setiap kegiatan ekonomi), Kemanusiaan (manusia pusat kegiatan ekonomi), Persatuan/ kebangsaan (semangat kebersamaan dan keadilan), Kerakyatan (rakyat berdaulat). Adapun prinsip dari penyelenggaraan sistem ekonomi Indonesia sendiri terdapat dua prinsip utama yaitu prinsip keadilan (setiap orang mendapatkan kesempatan utuk melaksanakan hak dan kewajban) dan Prinsip kemanfaatan (manfaat yang berkelanjutan yang dapat dirasakan dan dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia).

Harmonisasi antara sistem ekonomi, social-budaya, dan politik penting untuk dilakukan, hal tersebut dikarenakan sistem satu dengan lainnya saling berhubungan. Selain itu, masing-masing dari pada sistem tersebut memiliki fokusnya masing-masing, yang mana fokus dari sistem ekonomi adalah kemakmuran dan terselengggaranya kegiatan ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Sedangkan fokus politik adalah tercapainya keadilan dan terselenggaranya aktifitas dan komoditas politik bagi masyarakat. Dan yang terakhir adalah fokus dari social yaitu terciptanya kerukunan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

Adapun definisi dari kesejahteraan disini adalah adanya kebebasan bagi seluruh masyarakat Indonesia dari rasa takut dan kekhawatiran dengan adanya keamanan, serta kebebasan dari kesulitan-kesulitan khususnya yang berkaitan erat dengan masalah ekonomi (kebutuhan hidup eks sandang, pangan, papan). Adapun tujuan dari dibentuknya negara kesatuan Republik Indonesia tidaklah lain untuk, melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan kecerdasan bangsa, dan juga ikut serta dalamketertiban dunia berlandaskan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan social. Setidaknya terdapat tiga unsur terkait dengan kesejahteraan, ketiga unsur tersebut adalah unsur Kesejahteraan Material, unsur Non Material (spiritual dan jiwa), serta unsur Dimensi waktu keseahteraan (berkelanjutan). Selain itu, terkait dengan kesejahteraan, terdapat beberapa elemen yang dapat menjadi instrument kesejahteraan tersebut. Pertama adalah fungsi kerja yang mana dalam fungsi kerja terdapat empat instrument pendukung yaitu bekerja untuk mencukupi kebutuhan dan kehormatan hidup, mensejahterakan keluarga, kesejahteraan masyarakat (tidak ada pengangguran), melestarikan kehidupan alam (karena semua memiliki kegiatan terkait dengan tanggung jawab dan fungsinya masing-masing). Instrument kedua adalah kaidah kerja yang mana didalamnya juga terdapat beberapa instrument pendukung yaitu adanya ketentuan upah, waktu kerja, bentuk pekerjaan, serta keselamatan bagi pekerja (jaminan kesehatan, dll)/ dan insturmen yang terkahir adalah kewajiban menciptakan kesemaptan kerja.

Terkait dengan status kepemilikan benda, setidaknya terdapat tiga bentuk kepemilikan,yaitu kepemilikan pribadi/ private, kepemilikan publik, dan yang terakhir adalah kepemilikan negara. Menurut perbedaannya, terkait dengan keberadaannya, kepemilikan pribadi hadir dari adanya kebutuhan individu, sedangkan publik karena adanya kebutuhan publik dan negara karena adanya kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh kepemilikan pribadi. Kedua, berdasarkan pengelolaannya, kepemilikan pribadi dikelola oleh pribadi sedangkan kepemilikan publik dan negara dikelola oleh negara. Ketiga, terkait dengan Hak penguasaan atas benda atau sesuatu yang dimiliki, kepemilikan pribadi Pemilik bisa menghalangi sesorang atau pihak lain untuk menguasai/ mengambil manfaat. Kepemilikan publik, Publik bisa menghalangi seseorang atau pihak lain untuk menguasai bendanya secara ekslusif dan menjadikannya sebagai milik pribadi. Negara tidak memiliki kuasa untuk memberikan bendanya kepada siapapun untuk dimiliki dan diambil manfaatnya secara ekslusif. Sedangkan negara, egara memiliki kekuasaan oenuh atas bendanya untuk mengatur dan menggunakan sesuai dengan kehendak negara. Negara memiliki kekuasaan untuk memberikan bendanya kepada seseorang secara eksklusif. Keempat yang terakhir adalah berdasarkan manfaatnya, sebagai mana kepemilikan pribadi Memenuhi kepentingan pribadi. Kepemilikan publik, Memenuhi kepentinan masyarakat. Kepemilikan negara, Memenuhi kepentingan rakyat (masyarakat).