Sistem Keamanan Indonesia Dari Masa ke Masa

Oleh: Haryo Prasodjo, Caesar Oktavia, Anita Sholeha.

 

Pendahuluan

            Indonesia merupakan satu negara kepulauan yang terbesar di dunia, terdiri dari 17 ribu lebih pulau dan luas wilayah terluas adalah perairan. Secara geografis Indonesia memiliki topografi wilayah yang cukup kompleks dimana terdiri dari dataran tinggi, rendah, hutan, gunung, dan lautan yang memiliki tingkatan kedalaman, luas, yang berbeda-beda. Selain itu pula, Indonesia sendiri berbatasan langsung dengan banyak negara semisal India, Malaysia, Australia, Papua Nugini, Palau, dan Timor Leste. Dalam mengelola, melindungi, dan mempertahankan kedaulatan wilayahnya, peran sistem pertahanan dalam hal ini militer sangat diperlukan. Hal ini pula juga dipengaruhi oleh aspek geostrategis sendiri, dimana wilayah Indonesia merupakan jalur dari transportasi dunia.

Indonesia tidak bisa mengelak bahwa letak wilayahnya merupakan satu area dimana secara strategis berpotensi pula terhadap keamanan nasionalnya. Secara sistem keamanan global dalam cakupan geostrategis sendiri, Indonesia dapat dikatakan sendirian dalam regional wilayahnya jika dibanding dengan negara0negara tetangganya. Hal ini mengingkat terhadap fenomena patron pertahanan yang dimiliki oleh Malaysia, Singapura, Australia, dan Filipina yang didukung atau dapat dikatakan bersekutu dengan Amerika Srikat, sedangkan Indonesia, sejak awal berdirinya negara tidak memilki jalinan patron pertahanan yang terinstusi secara resmi.

            Secara sosio-kultural sendiri Indonesia dapat dikatakan mejadi satu negara yang rawan. Hal ini dikarenakan jumlah dari banyaknya kesukuan, ras, yang mendiami wilayah dan tergabung menjadi satu identitas Bangsa Indonesia sangatlah banyak. Setiap suku-suku ini memilki potensi untuk saling bersitegang baik dengan suku lain maupun dengan pemerintah, walaupun konsepsi persatuan Indonesia telah digulirkan katika  sumpah pemuda maupun proklamasi kemerdekaan.

Banyak bukti yang kemudian menjadikan hal ini layak menjadi potensi keamanan dari lingkup domestik dan tidak menganl era, sebut saja ketika awal kemerdekaan, muncul banyak usaha-usaha pemberontakan seperti Permesta, PRRI, hingga kemudian di tahun-tahun berikutnya berkembangnya gerakan-gerakan separatis seperti OPM, RMS, GAM, hingga konflik-konflik horizontal kontemporer seperti di Poso, Ambon, Sampit, dan Lampung. Disinilah peran pemerintah mutlak diperlukan, tidak hanya dalam pemerataan kesejahteraan, dan atau pengelolaan persatuan Indonesia, bahkan untuk menghadapi hal-hal tersebut sistem pertahanan nasional juga perlu ditingkatkan.

Kondisi lain yang kemudian menjadikan kompleksitas dari letak dan keadaan Indonesia adalah potensi-potensi ancaman yang timbul akibat dari Globalisasi. Globalisasi telah menjadikan batas wilayah dari sebuah negara menjadi bias. Hal ini bukan berarti negara tidak lagi memliki batas wilayah yang riil, namun adanya kebebasan dan kemudahan akses untuk memasuki wilayah satu negara, khsusnya Indonesia mengakibatkan berkembangnya potensi-potensi ancaman terhadap negara tersebut.

Dahulu, aspek keamanan mencakup ancaman-ancaman tradisional seperti perang, namun sekarang potensi ancaman telah bertransformasi ke arah yang lebih spesifik seperti terorisme, kejahatan transnasional, penyelundupan, dan sebagainya. Oleh sebab itu maka pertahanan yang baik secara kualitas dan kuantitas mutlak diperlukan Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayahnya. Contohnya ialah ketika dahulu diawal pra kemerdekaan, Indonesia menghadapi berbagai upaya belanda untuk kembali menguasai NKRI, salah satunya dengan peperangan, namun sekarang hal tersebut bergeser ketika banyak masalah-masalah keamanan non-tradisonal yang mengancam Indonesia. Contoh dari hal tersebut adalah Terorisme sendiri yang marak terjadi di Indonesia.

Berbicara tentang sistem pertahanan, maka hal sebelumnya kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan sistem pertahanan itu sendiri dalam perannya terhadap keamanan suatu negara. Sistem pertahanan adalah satu sistem yang didalamnya terdapat struktur, mekanisme dan tujuannya. Khusus mengenai kaitan sistem pertahanan dengan kemanan nasional, maka hal yang kemudian menjadi penting adalah militer, sebagai salah satu struktur yang dominan dalam sistem tersebut. Dominasi milter ini berangkat dari fungsi dasar militer itu sendiri yakni sebuah kekuatan bersenjata yang menjadi alat negara untuk menjamin kedaulatan wilayah, keamanan, dan tidak digunakan untuk kepentingan lain seperti politik.

Dalam penguatan sistem pertahanan nasional, maka dengan merujuk pada uraian singkat diatas, penguatan tersebut juga secara otomatis berkaitan dengan penguatan terhadap kekuatan militer di satu negara. Salah satu hal yang kemudian menentukan kuat atau tidaknya kualitas dan kapabilitas militer dari satu negara adalah perkembangan sistem persenjataannya, selain dari jumlah personel militer dan kualitas kemampuan teknis yang dimilikinya. Indonesia sendiri merupakan satu negara yang memiliki kekuatan militer dan sistem pertahanan militer dimana hal tersebut mengalami banyak dinamika terutama dalam hal kebijakan. Kebijakan disini merujuk pada keputusan-keputusan yang menyangkut dari penguatan militer terhadap sistem pertahanan nasional dan dalam pengkhususan kajiannya adalah penguatan persenjataan.

Rumusan Masalah:

Bagaimana pengembangan sistem persenjataan militer di Indonesia baik dari awal kemerdekaan hingga era kontemporer terkait dengan kepentingan nasionalnya ? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dinamika tersebut?.

Landasan Konseptual.

Dalam kebijakan suatu pemerintahan di satu negara terkait dengan pengembangan dan penguatan sistem persenjataanya, hal yang kemduian menjadi tujuannya adalah terciptanya kepentingan nasionalnya. Hal ini merujuk pada prespektif realisme dimana kepentingan nasional menjadi satu tujuan yang kemudian menentukan kebijakan suatu negara, baik dalam politik domestik hingga internasionalnya. Salah satu bentuk dari kepentingan nasional sendiri ialah menyangkut dari aspek keamanan dan pertahanan negara. Banyaknya potensi yang sangat mungkin memiliki pengaruh buruk dan mengancam keamanan nasional dapat dijadikan rujukan mengapa satu negara tetap menjadikan militer sebagai basis utama pertahanannya.

Merujuk pada konsepsi tentang persenjataan yang erat kaitannya dengan realisme itu sendiri, maka untuk mengupas dinamika kebijakan terkait dari penguatan sistem persenjataan antar rezim di Indonesia, maka konseptualisasi analisanya dapat menggunakan apa yang Barry Buzan telah sampaikan salah satunya adalah deterence dan offense dan defense. Deterrence merujuk pada pengertian yang telah diberikan Barry Buzan, ialah sebuah upaya dengan menggunakan ancaman untuk menangkal agar sesuatu tidak terjadi.

 Dalam konsepsi ini hal yang lebih spesifik adalah mengenai deterrence strategy, yakni penggunakan persenjataan dengan mengawalinya terlbih dahulu tetapi tidak berarti menggagalkan serangan setelah serangat itu terjadi.[1] Untuk konsepsi tentang offense sendiri, K.R Adams menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan satu bentuk tindakan yang melibatkan antar negara atau antar kekuatan militer, dimana biasanya berkaitan dengan persengketaan wilayah dan atau persaingan antar kepentingan nasional.[2] Selain itu pula konsepsi terhadap Defense adalah merujuk pada upaya pemvbangunan kekuatan militer dalam hal pertahanan untuk mencapai dan atau melindungi dari ancaman-ancaman yang berpotensi merugikan kepentingan nasional.[3] Kepentingan nasional sendiri mencakup banyak hal dan keamanan nasional merupakan salah satu bentuk dari kepentingan nasional.

Adapun kebijakan upaya negara untuk memperkuat persenjataanya militernya juga sangat dipengaruhi oleh aspek perekonomian dan kesejahteraan nasional.[4] Hal ini merupakan satu bentuk logis hubungan antara aspek ekonomi dan dengan aspek militer, yakni bilamana negara yang mendapatkan pemasukan yang kurang secara ekonomis, dapat dikatakan tidak akan mampu untuk membangun tingkat pesenjataan yang berkualitas. Hal itu nantinya berujung pada kualitas dari sistem pertahanan yang tidak memadai sebab secara nilai ekonomis, harga yang dibayar untuk pembeliaan persenjataan atau pengembangan sistem persenjataan tidaklah murah. Negara kemudian memerlukan sumber dana yang besar untuk mencukupi kebutuhan pertahanan tersebut.

Dinamika Kebijakan Antar Rezim Terhadap Pengembangan Sistem Persenjataan   Militer di Indonesia

Sebelum melihat bagaimana dinamika yang terjadi di Indonesia terkait dengan penguatan sistem persenjataannya, maka hal yang kemudian menjadi penting adalah sejarah dari perkembangan persenjataan militer di Indonesia sendiri. Hal ini pula nantinya dapat dilihat bagaimana kebijakan pemerintah sangat berperan dalam dinamika tersbeut, selain dari situasi dan kondisi pada masa-masa tertentu. Dalam melihat adanya dinamika tersebut, maka hal yang dapat dilakukan adalah dengan membagi periode-periode kekuasaan di tiap-tiap rezim yang telah dan atu sedang berkuasa di Indonesia, dimana didalamnya terdapat berbagai aspek yang mempengaruhi kebijakan rezim tersebut nantinya pada pengembangan persenjataan di Indonesia.

• Kebijakan Penguatan Persenjataan pada masa Pra Kemerdekaan, Revolusi dan Demokrasi Terpimpin di era Presiden Soekarno.

            Indonesia merupakan satu negara yang berhasil meraih kemerdekaan dengan jalan perlawanan fisik dan diplomasi. Khusus dalalm perlawanan fisik sendiri fakta sejarah mencatat bahwa perlawanan itu dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat dan terjadi di berbagai temapt di Indonesia, hingga pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil meraih kemerdekaannya secara mandiri dari tangan Jepang yang merupakan penjajah terakhir yang ada di bumi nusantara. Pasca kemerdekaan tersebut tidak serta nantinya menjadikan Indonesia menjadi aman, namun pada wal-awal masa kemerdekaan itulah kondisi keamanan negara menjadi rawan. Hal ini diakibatkan oleh berbagai situasi dan kondisi baik itu berasal dari pengaruh eksternal yang berupa  situasi dan kondisi politik internasional dan dari situasi internal Indonesia sendiri.

            Adapun potensi ancaman yang ditimbulkan dari politik internasional saat itu adalah bagaimana Belanda dalam masa tersebut bergabung dalam kekuatan sekutu tidak menghendaki kemerdekaan Indonesia dan tampil sebagai persekutuan pemenang perang. Jepang yang mengalami kekalahan telak pada perang dunia kedua tidak lagi mampu untuk mempertahankan posisi tawarnya di muka internasional sehingga dapat dikatakan secara de facto Jepang kemudian tunduk terhadap pasukan sekutu.[5] Implikasi yang kemudian muncul terhadap kemerdekaan Indonesia adalah pihak sekutu, dalam hal ini Belanda kemudian mengingkan agar Indonesia kembali menjadi wilayah jajahan Belanda, sehingga terjadilah Agresi Militer Belanda 1 dan 2 di Indonesia.

            Dalam menghadapi situasi ini, Militer Indonesia yang baru saja terbentuk yakni TKR yang merupakan cikal bakal TNI sebenarnya tidak memiliki alat persenjataan yang seimbang jika dibandingkan dengan persenjataan pihak sekutu ketika terjadi invasi berupa agresi terhadap Indonesia. Persenjataan yang dimiliki oleh tentara pada masa itu praktis merupakan persenjataan dari hasil rampasan perang atau dari apa yang dimiliki oleh tentara Jepang sendiri serta dikombinasikan dengan senjata tradisionil dari unsur kekuatan rakyat yang ikut serta dalam upaya mempertahankan negara. Selain itu pula tidak adanya perbaikan sistem persenjataan juga dipengaruhi banyak faktor yang mendasar dan tidak dapat terelakan, antara lain:

1.)    Pada masa awal kemerdekaan, kondisi perekonomian hancur akibat dari warisan kolonialisme dan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Pengalokasian hasil sumber daya alam Indonesia yang menjadi penopang kekuatan Jepang dalam menghadapi perang dunia ditengarai menjadikan Indonesia sebagai sapi perah, sehingga kondisi perekonomian Indonesia pasca ditinggalkan Jepang masih relatif hancur. Untuk memperbaiki kondisi perekonomian itu sendiri memerlukan waktu yang tidak singkat disamping itu pula pemerintahan awal Soekarno dihadapkan dengan berbagai masalah menyangkut penyatuan wilayah-wilayah Indonesia dalam misi-misi diplomatik yang mengalami pasang surut.

2.)    Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia sangat disibukan dengan misi diplomatik mengenai cakupan wilayah NKRI yang diperjuangkan dalam perundingan-perundingan dan di satu sisi disertai dengan perang terhadap upaya invasi Belanda, sedangkan pada saat itu pula tidak ada bantuan senjata yang masuk ke Indonesia secara nyata dari luar sehingga praktis dalam menghadapi konforntasi-konfrontasi itu senjata yang digunakan oleh tentara nasional adalah senjata hasil dari rampasan perang dan dibantu oleh rakyat dengan persenjataan tradisionalnya.

3.)    Indonesia sendiri dalam perpolitikan domestiknya masih mengalami pasang surut dalam persatuannya. Hal ini ditandai dengan persaingan-persaingan intern antar elit pada masa itu yang kemudian berujung pada pasang surutnya kondisi pemerintahan Presiden Soekarno, salah satunya ditandai dengan bongkar pasang kabinet yang terjadi pada masa itu.

Pada akhirnya bentuk NKRI terbentuk dimana Belanda kemudian mengakui kedaulatan Indonesia pada hasil Konferensi Meja Bundar.[6] Belanda kemudian berjanji bahwa wilayah Papua barat akan diserahkan kepada pemerintah Indonesia setahun setelah hasil dari konferensi tersebut dalam poin kesepakatan yang tertulis. Namun dalam perkembangannya pada masa itu, ternyata Belanda tidak memenuhi apa yang telah dijanjikan kepada Indonesia, sehingga Presiden Soekarno kemudian mengambil kebijakan untuk melakukan perang untuk merebut Papua Barat dari tangan Belanda pada tahun 1961. Agenda perebutan Papua Barat dari tangan Belanda untuk kemudian dimasukan ke wilayah NKRI kemduain langsung menjadi agenda kepentingan nasional. Disinilah nantinya penguatan persenjataan di Indonesia kemudian menjadi jelas akibat dari kebijakan yang bersifat ofensif Soekarno. Ketika sebuah pemerintahan menyatakan perang, maka persiapan alat utama sistem persenjataan menjadi sangat krusial. Pada masa itulah Presiden Soekarno kemudian meminta bantuan asing dalam hal untuk memenuhi kebutuhan pasokan senjata guna menghadapi perang perebutan wilayah Papua Barat. Negara yang kemudian menjadi pemasok tunggal senjata untuk tentara Indonesia adalah Uni Sovyet.

Uni Sovyet yang pada masa itu terlibat diawal perang dingin dengan Amerika Serikat menyambut hal ini dengan baik. Hal ini dikarenakan persaiangan ideologi ketika perang dingin berlangsung sangatlkah kental dan pasokan senjata ke negara yang sedang melakukan perang menjadi salah satu kunci untuk nantinya menancapkan pengaruh terhadap negara tersebut.. Pada Bulan Januari 1960, Pemimpin tertinggi Uni Sovyet pada masa itu yakni Nikita Khruschev berkunjung ke Jakarta dan memberikan kredit sebesar 250 juta dolar AS kepada Indonesia dan setelahnya pada bulan Januari 1961, Jenderal Nasution pergi ke Moskow dan berhasil mendapatkan pinjaman sebesar 450 juta AS dalam bentuk persenjataan dari Uni Sovyet.[7] Perkembangan senjata Indonesia pada masa tersebut menjadi sangat masif. Hal ini berupa kepemilkian Indonesia terhadap alat-alat sistem utama persenjataan seperti kapal Perang, Pesawat tempur, Senjata Konvensional dan sebagainya.

Pada masa itu Indonesia memiliki banyak persenjataan mutakhir pada zamanya, sebut saja pesawat-pesawat pembom tercanggih zaman itu seperti MiG 15, MiG 17, MiG 19, dan tipe yang paling canggih saat itu MiG 21, Pesawat Seperti Tupolev, Antonov dan beberapa alutsista yang berasal dari Uni Sovyet, namun bukan berarti Indonesia pada masa itu tidak mendapat pasokan dari Amerika Serikat sendiri. Amerika Serikat juga memasuk beberapa alutsista seperti pesawat Hercules, tank atau panser buatan Inggris (Saladin, Ferret, Saracen) dan Perancis (AMX-13/75), yang notabene adalah blok Barat.[8] Dapat dilihat bahwa kebijakan Soekarno yang cenderung ke Blok Timur kemudian menjadi anti Barat, namun hal tersebut hanya pada tataran politis saja dan konfrontatif membawa dampak pada pengembangan sistem persenjataan militer pada masa itu. Sikap ofensif Soekarno ini memang kemudian dapat dilihat merujuk pada politik luar negeri yang bebas aktif, dimana walaupun dunia tengah terbelah menjadi dua kubu dalam Perang Dingin, Indonesia tetap menjalin kerjasama dengan dua belah blok, namun kecenderungan kedekatan lebih ke Uni Sovyet. Dengan ini apa yang ddinginkan Soekarno yakni penguatan sektor militer berupa suplai persenjtaan akan tetap terpenuhui, sebab kedua belah blok juga bersaing dalam perluasan ideologi dan pengaruhnya dimana pasokan persenjataan menjadi salah satu mekanisme terhadap visi tersebut.

Selain dari Konfrontasi yang bertujuan untuk merebut Irian Barat dari tangan Belanda dan implikasinya terhadap pengembangan persenjataan dari bantuan Uni Sovyet, serta beberapa diantara suplai persenjataan juga dari Amerika Serikat adalah adanya kejadian lain yang juga mempengaruhi pengunaan persenjataan yakni konfrontasi dengan Malaysia di masa-masa akhir kepemimpinan Soekarno. Konfrontasi ini juga mendorong pembangunan alat persenjataan di kalangan militer Indonesia, walaupun nantinya hal ini tidak mendapatkan bantuan langsung seperti halnya yang didapat ketika perang untuk merebut Papua Barat. Pengaruh Uni Sovyet pada pembangunan sistem persenjataan di Indonesia kemudian menjadi hilang pada masa setelah lengsernya Presiden Soekarno dan runtuhnya Orde Lama. Hal ini nantinya dikarenakan peristiwa G30S/PKI yang sebelumnya terjadi di Jakarta yang ditengari merupakan sebuah gerakan insurgency PKI terhadap pemerintah. Setelah itu hal-hal yang berbau komunisme menjadi sesuatu yang haram di Indonesia terlebih ketika rezim baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto tumbuh dan menjadi penguasa baru di perpolitikan Indonesia yakni rezim Orde Baru.

• Kebijakan Penguatan Persenjataan pada masa kepemerintahan Presiden Soeharto.

Jalannya sistem pemerintah Presiden Soeharto sangat berbeda dengan pendahulunya yakni Presiden Soekarno. Letak dari perbedaannya yang kemudian menjadi esesnial adalah tendensi rezim ini yang lebih ke arah Barat dan kontras dengan pemerintahan sebelumnya yang cenderung kekiri-kirian. Presiden Soeharto dikenal sebagai pemimpin yang bersahabatan dengan banyak negara-negara Barat, tidak terkecuali dengan Amerika Serikat dan negara-negara lainnya, sehingga arah kebijakan di semua sektor di Indonesia menjadi sangat kebarat-baratan. Selain itu pula keberhasilan Presiden Soeharto dalam menumpas komunisme di Indonesia dan menekan pengaruhnya menjadikannya sebagai orang yang dianggap sahabat barat. Hal ini pula yang nantinya menjadikan kebijakan terhadap penguatan sistem persenjataan di Indonesia yang condong ke arah negara-negara penghasil produk-produk persenjataan militer seperti Amerika Serkiat dan Inggris.

Walaupun demikian, bukan berarti arah kebijakan terhadap penguatan sektor militer di Indonesia menjadi berubah. Hal ini menjadi lebih kompleks manakala Presiden Soeharto menempatkan militer sebagai alat politik dan menopang sumber kekuatan dukungan terhadap rezimnya lebih dari 30 tahun. Pengadopsian dwi fungsi ABRI yang dicetuskan Jenderal Nasution menjadikan militer secara sistematis tidak lagi berfungsi sebagai alat untuk membela kepentingan negara dan pertahanan saja, namun juga menjadi struktur baru dalam perpolitikan di Indonesia.

Kembali lagi dalam kaitan pengembangan persenjataan di kalangan militer pada zaman Orde Baru, hal yang menjadi sangat mencolok adalah adanya ketimpangan dalam pengembangan persenjataan diantara matra-matra TNI.

Salah satu yang menjadikan itu nyata adalah Angkatan Darat menjadi anak emas dari rezim dan dalam pengembangan persenjataan, matra ini mendapatkan alokasi yang lebih besar walaupun secara total pengembangan kekuatan sistem persenjataan di rezim ini tidak terlalu besar seperti zaman pendahulunya. Hal ini lantaran kebijakan pertahanan dan ketahanan nasional rezim Orde Baru memang lebih ditujukan pada pertumbuhan ekonomi, pembangunan kesejahteraan dan stabilitas pangan. Pembangunan Indonesia dan pertumbuhan ekonomi menjadi agenda utama pemerintahan orde baru dibawah Presiden Soeharto karena apa yang diwarisi rezim ini adalah kehancuran perekonomian dari rezim sebelumnya. Indonesia pada masa setelah runtuhnya rezim orde lama mengalami inflasi mecapai angka 600%, sehingga kemudian memaksa rezim penggantinya untuk segera menyelsaikan permasalahan perekonomian tersebut..

Pada zaman ini memang terjadi banyak reduksi dari pasokan persenjataan asal Uni Sovyet, dan juga tidak adanya perhatian secara khsusu terhadap penmabhan alutsista, namun Indonesia tetap mendapatkan berbagai pasokan senjata ringat seperti Seperti dari Singapura misalnya, negeri tetangga yang identik dengan jasa keuangan dan bisnis itu, ternyata juga memiliki industri persenjataan yang terbilang maju, nama pabrikannya adalah Chartered Industries of Singapore (CIS).[9] Salah satu produknya adalah pelontar granat otomatis CIS-40-AGL (kaliber 40 mm), yang sudah dipakai pada beberapa satuan TNI, seperti Kopassus. Produk Singapura lain yang juga digunakan TNI AD (Yon Armed), adalah meriam lapangan kaliber 155 mm FH-2000, sedangkan ntuk persenjataan ringan lainnya, semua tipe terbaik dunia digunakan oleh TNI, meski dalam jumlah terbatas dan biasanya untuk satuan-satuan khusus saja. Seperti Steyr MPi (Austria), HK MP5 (Jerman), AR Galiel dan Uzi (Israel), FA MAS (Perancis), FN Minimi (Belgia), dan Ultimax 100 (Singapura).[10] Hal ini dikarenakan pada masa itu telah muncul beberapa negara-negara industri maju yang dapat memproduksi alat militer seprti halnya Uni Sovyet maupun Amerika Serikat.

Hal ini berbeda ketika melihat kondisi persenjataan yang dimiliki oleh Angkatan Laut dan Udara. Angkatan Laut yang notabene menjadi sangat vital perannya dalam penjagaan teritorial kedaulatan negara karena mayoritas dari wilayah Indonesia adalah meliputi perairan ternyata dapat dinilai menjadi anak tiri dari rezim ini. Memang ada upaya penguatan sistem persenjataan pada matra Angkatan Laut, namun proyek terbesarnya adalah pembelian kapal-kapal yang hanya merupakan kapal bekas Perang Dunia saja, salah satunya dari Jerman Timur berupa dua buah kapal selam.[11] Hal ini jelas berbeda dengan apa yang didapat dari kesatuan Angkatan Darat yang selalu mendapatkan persenjataan kontemporer seperti salah satu contohnya tank Scorpion dari Inggris, Panser dari Jerman, walaupun dalam jumlah yang sedikit pula jika dibanding zaman rezim sebelumnya.

Nasib dari Angkatan Udara sendiri hampir sama dengan apa yang dialami kesatuan Angkatan laut. Terlebih angkatan udara dulunya dipandang tidak netral ketika rezim orde lama berkuasa dan cenderung pro terhadap PKI, yakni dengan memfasilitasi Pangakalan Militer Halim sebagai pusat pelatihan Pemuda Rakyat, BTI, SOBSI dan Gerwani yang merupakan underbow dari PKI itu sendiri. Setelah itu marjinalisasi terhadap Angkatan Udara semakin terasa di rezim Orde Baru, pun begitu dengan pengalokasian penguatan sistem persenjataan. Pada masa rezim Orde baru berkuasa, proyek yang menonjol dari pengadaan persenjataan terhadap Angkatan Udara hanya berupa pembelian F-16 dari Amerika Serikat.. Praktis kekuatan tambahan pesawat tempur Indonesia hanya F-5 Tiger lalu disusul 1 skuadron F-16 block 15.[12] Setelah itu sampai rezim ini jatuh ketika terjadi krisis ekonomi 1998, tidak ada lagi kebijakan yang dinilai besar dan strategis dalam penguatan persenjataan di matra ini.

Hal yang kemudian dapat dilihat dari fenomena terkait pengadaan persenjataan di rezim Orde Baru adalah adanya tendensi, pemberian porsi lebih oleh Presiden Soeharto terhadap Angkatan Darat baik dalam bidang politik, struktur tertinggi TNI (yang menjadi Pangab hanya dari Angkatan Darat) dan penguatan persenjataan dan kesejahteraan personel. Hal ini dikarenakan ada dua faktor yang kemungkinan besar menjadi dasar dari kebijakan ini yakni,

1.)                Presiden Soeharto dahulu merupakan seorang Jenderal dari kesatuan Angkatan Darat. Dalam kesatuan ini Soeharto tampil sebagai satu kekuatan yang berhasil mencatatkan dirinya sebagai seorang yang gemilang terlebih dalam penumpasan PKI. 

2.)                Angkatan Darat menjadi satu matra dari TNI yang kemudian berhasil mangantarkan Soeharto menjadi Presiden RI, di satu sisi ketika peristiwa G30S/PKI, ada kecenderungan yang melihat bahwa Angkatan Udara lebih cenderung memiliki kedekatan dengan PKI, salah satu yang kemudian dicurigai dan sempat dihukum oleh rezim ini adalah Marsekal Oemar Dhani.[13]

Dari hal-hal diatas, jika dilihat memang terjadi transformasi arah kebijakan dari orde lama dan orde baru terkait dari kebijakan terhadap penguatan sistem persenjataan terhadap kekuatan militer Indonesia. Kebijakan yang ada pada masa Presiden Soeharto banyak dilandasi oleh sikap antipatinya terhadap komunisme yang berujung pada banyaknya kerja sama yang dilakukan dengan dunia barat sehingga pembaruan sistem pertahanan selalu didapat dari barat. Walaupun demikian, Amerika Serikat sendiri kemudian menerapkan embargo senjata dan suku cadang terhadap Indonesia ketika rezim ini memasuki dekade terakhir berkuasanya.[14] Hal ini banyak disebabkan oleh penilaian Amerika Serikat bahwa rezim ini walaupun berhasil membangun Indonesia menjadi satu kekautan baru di Asia, namun tingkat pelanggaran terhadap HAM sangatlah tinggi. Embargo Amerika Serikat ini pula yang membuat melemahnya persenjataan militer Indonesia karena banyak dari persenjataan Indonesia adalah berasal dari negara tersebut. Ketika embargo dilancarkan, suku cadang yang sangat penting untuk persenjtaan tidak lagi dapat didatngakan sehingga banyak dari alutsista yang rusak terbengkalai.

Selain itu pula, kebijakan pengembangan industri militer di Indonesia juga dimulai pada zaman rezim ini berkuasa. Beberapa contoh dari pengembangan industri militer adalah pembangunan pusat-pusat industri seperti PINDAD, IPTN, DAHANA, PT PAL, LEN, dsb.[15] Pusat-pusat industri militer ini juga kemudian menghasilkan produk-produk yang dapat digunakan untuk penguatan sistem persenjataan militer di Indonesia walaupun pada masa itu skalanya hanya digunakan untuk konsumsi dalam negeri dan belum memproduksi alat-alat persenjataan yang canggih dan strategis. Beberapa produk yang dihasilkan oleh industri-industri ini seperti peluru dari berbagai kaliber, granat, roket, bom, dinamit, kapal-kapal skala kecil hingga sistem informasi dan radar. Dengan dirintisnya pembangunan industri ini merupakan salah satu langkah baik, dimana nantinya diharapkan Indonesia dapat mencapai kemandiriannya dalam mempersenjatai militer negara.

Pembangunan Sistem Keamanan Indonesia Pasca Reformasi

Pembangunan kekuatan per­tahanan merupakan keharu­san karena kekuatan militer suatu negara menunjukkan kuatnya pertahanan  negara. Kemajuan alutsista sangat berpengaruh terhadap pertah­anan negara di masa seperti sekarang ini, bahkan bisa berpengaruh terhadap kedudukan negara dalam diplomasipolitik internasional. Kekuatan pertahanan juga harus terus diperkuat mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dan sangat luas berpotensi ad­anya ancaman keamanan na­sional.

Sebagai negara berkembang, Pemerintah Indonesia selalu berupaya agar pembangunan di segala lini terus dilakukan, baik itu pembangunan ekonomi, pembangunan daerah tertinggal maupun pembangunan kekuatan pertahanan. Indonesia juga merupakan negara yang bebas aktif sehingga tidak menganut salah satu blok pertahanan. Amerika merupakan negara utama sebagai pemasok alusista ke Indonesia, dan menjadikan Indonesia sangat tergantung dari negara tersebut. Dan saat di mana terjadi embargo oleh Amerika Serikat dalam kurun waktu 1997-2005 menjadikan sistem pertahanan Indonesia lumpuh sementara waktu karena tidak adanya embargo oleh AS terkait persediaan suku cadang dengan alasan perlindungan terhadap HAM. Krisis keuangan yang melanda kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia di dalamnya. Serta tragedi kemanusiaan yang pada akhirnya berujung pada lengsernya Soeharto dari kursi kekuasaan menjadi agenda penting dalam reformasi di tahun 1998. Peristiwa ini menjadi titik penting dalam perubahan rezim di Indonesia khususnya yang berkenaan dengan dualisme dalam militer. Dalam dekade tahun tersebut, Indonesia kembali di sorot oleh dunia internasional terkait dengan hal-hal yang berkenaan dengan hak asasi manusia.

Embargo pembelian alutsista yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada era tahun tersebut, menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia untuk tidak hanya mengantungkan pengadaan sistem keamanannya dengan satu negara dalam pengadaan alusista pertahanan militer. Maka Kerjasama militer dalam bidang pengadaan berbagai macam alusista dengan negara-negara selain Amerika Serikat merupakan langkah tepat bagi Indonesia terkait pengalaman embargo yang dilakukan oleh Amerika Serikat menjadikan Indonesia kesulitan dalam pemenuhan suku cadang alat-alat militer.

Maka di tahun 2003, Presiden Megawati Soekarno Putri mengadakan kerjasama mengadaan pesawat Sukhoi Su-27 Flanker, Sukhoi Su-30MK, dan helikopter perang je nis MI-35 dengan Rusia. Transaksi senilai US$ 193 juta itu dilakukan dengan cara imbal dagang berupa komoditas pertanian. Sebagai langkah awal, Rusia meminta 12,5 persen atau US$ 26 juta dari nilai imbal dibayar tunai. Sedangkan sisanya dilunasi dengan komiditas crude palm oil dan karet beserta produk turunannya. Pembayaran berupa komoditas ini diharapkan impas dalam waktu 18 bulan[16].

Selain dengan Rusia Pemerintah Indonesia juga melakukan kontrak kerjasama dengan beberapa negara produsen persenjataan militer seperti adanya pembelian beberapa unit pesawat latih KT-1 B Wong bee yang di dalamnya juga terdapat skema hibah beberapa unit LVT 7 (landing Vehicle Tank) dari Korea Selatan untuk Marinir TNI AL.[17] Serta pembelian beberapa unit baterai peluncur roket RM 70 Grad dari Ceko, dan pembelian beberapa Helicopter Colibri untuk TNI AU dan TNI AL, Rudal QW 3 dari China dan beberapa kontrak pembelian lainnya.[18]

Penataan militer yang ada dewasa ini jauh lebih baik dibandingkan pada masa orde baru. Dimana militer tidak lagi menjadi sebuah alat politik dan tidak lagi didominasi oleh Angkatan Darat saja. Hal ini dapat dilihat dari keseimbangan pembelanjaan anggaran baik untuk memenuhi kebutuhan sistem keamanan di angkatan darat, udara, maupun laut. Dari angkatan Udara, hal ini ditandai dengan pembelian 16 unit pesawat tempur T-50i Golden Eagle dengan nilai 400  juta dollar dari Korea Selatan, yaitu sebuah pesawat bua­tan kerjasama antara Amerika-Korea Selatan dan dikembangkan oleh Korean Aerospace Industry dengan bantuan Lockheed Martin.[19] Selain pesawat dari Korea Selatan akan datang juga pesawat tempur F-16 yang setara dengan Blok 52 buatan Amerika Serikat se­banyak 24 unit.[20] Secara berurutan telah tiba di Indonesia sebagian be­sar dari sembilan unit pesawat CN-295 yang merupakan ha­sil kerja sama produksi antara PT DI dengan Airbus Military. Serta penambahan kekuatan sebanyak sembilan pesawat angkut berat Hercules C-130H.[21]

Ancaman kejahatan yang kontemporer di mana aktor dari kejahatan tersebut  bukan lagi berupa sebuah negara melainkan dapat berbentuk kelompok atuapun indovidan adanya pengaburan akan batas wilayah serta munculnya kejahatan-kejahatan seperti cyber crime, penyelundupan, senjata, perdagangan orang dan obat-obatan, serta ancaman perbatasan, semakin  menjadikan hal akan pembangunan sistem keamanan pertahanan militer Indonesia di masa kontemporer saat ini sangat penting.  Melihat ancaman yang ada di era kontemporer seperti saat ini, sunguh sangat tidak rasional jika Pemerintah Indonesia yang masih bergantung pada APBN belanja militer. Hal ini ditandai dengan adanya peningkatan anggaran belanja militer Indonesia dari tahun ke tahunnya. Yaitu 2007 29,5 triliun, 2008 36,3 triliun, 2009 33,6 triliun, 2010 40,7 triliun, 2011 47,5 triliun, 2012 64,4 triliun, 2013 78,3 triliun.[22]

Di tahun 2011, Pemerintah Indonesia menyediakan dana US$5 miliar atau sekitar Rp60 triliun untuk pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan atau Alutsista terutama untuk meningkatkan keamanan di wilayah perbatasan.[23] Dan di tahun selanjutnya, yaitu tahun 2012 Pemerintah Indonesia kembali membeli peluncur rekoet dari negara Brasil. Kesepakatan pembelian ini berisi nota jual-beli alat utama sistem senjata bernilai antara US$400-800 juta (Rp 3,8 sampai 7,6 triliun.Peluncur roket dengan Sistem Roket Saturasi Artileri (Artillery Saturation Rocket Systemmerupakan buatan Avibras yang paling canggih, sementara yang akan dikirim ke Indonesia adalah jenis Astros II.[24]

Selain pembelian, militer Indonesia juga terus melakukan revitalisasi persenjataan dengan melakukan eremajaan pe­sawat-pesawat latih TNI AU telah dilakukan dengan meng­ganti pesawat latih T-34 C, dan AS-202 Bravo yang su­dah berusia sekitar 30 tahun dengan pesawat latih generasi baru yaitu Grob G-120 TP bua­tan Jerman sebanyak 18 unit yang direncananya akan men­jadi 24 unit.[25]

Untuk mengatasi ancaman yang terdapat di perbatasan Pemerintah Indonesia memperkuat dengan pengadaan PSU (Penangkis Serangan Udara) sebanyak tiga batere/6 firing unit buatan Rainmetall Air Defence Switserland untuk satu­an-satuan di Korps Paskhas TNI AU tujuh unit radar cang­gih yang telah dan akan dipa­sang di beberapa lokasi antara lain Merauke, Saumlaki, Timika dan Morotai.[26]

Pengadaan kekuatan keamanan Indonesia juga masih dipengaruhi hal-hal yang terkait dengan kondisi lingkungan geografis dan politik. Sebagaimana Indonesia memiliki sejarah Indonesia yang penuh dengan peperangan. Untuk mengembangkan kekuatan militernya Indonesia tidak hanya harus melihat dalam segi kekuatan ekonomi dalam negeri tapi juga pada kondisi perkembangan lingkungan kawasan. Selain itu, untuk pengadaan alutsista Pemerintah Indonesia jgua harus memperhatikan konstelasi politik terkait aliansi-aliansi militer negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Seperti yang kita ketahui, bahwa negara induk dari Malaysia adalah Inggris dan aliansi dari militer Singapura dan Australia adalah Amerika Serikat. Perkembangan politik global saat ini juga menjadi perhitungan pemerintah Indonesia dalam pengadaan alutsista. Hal ini dikarenakan dalam pengadaan alutsista bukan hanya harus memperhatikan faktor-faktor internal namun juga memperhatikan faktor eksternal kawasan. Namun demikian, pengadaan peralatan keamanan seperti persenjataan militer Indonesia masih jauh dari kata ideal. Pengadaan tersebut masih berorientasi pada anggaran militer yang diberikan pada APBN, bukan memfokuskan pada apa yang dibutuhkan oleh militer saat ini. Berbeda dengan kekuatan militer yang dimiliki oleh negara-negara tetangga Indoensia seprti Singapura, Malaysia, dan Australia

Australia sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia juga harus menghabiskan banyak anggaran negaranya untuk keberlangsungan masa depannya dalam memenuhi kebutuhan strategisnya. Hal ini terkait memburuknya lingkungan keamanan negara tersebut. Seperti ancaman yang datang di kawasan Laut China Selatan ataupun adanya ancaman dari imigran-imigran gelap yang menuju Negara tersebut untuk mencari suaka.[27] Di tahun 2014 ini dibawah dibawah pemerintahan Perdana menteri Tony Abbott Australia mengalokasikan sebesar $ 122.700.000.000 untuk pengeluaran belanja militer hingga Juni 2018. Jumlah tersebut, jauh lebih besar $ 9.600.000.000 dari pemerintahan sebelumnya. Seperti yang juga disampaikan oleh Menteri Pertahanan Australia David Johnston dimana Pemerintah akan mengeluarkan sekitar $1,5 milyar untuk membiayai pembelian persenjataan.[28] Pada sumber lain juga dikatakan, bahwa Pemerintah Australia akan meningkatkan anggaran militernya sampai dengan 2 persen dari PDB negara tersebut hingga sepuluh tahun kedepan. Diamana anggaran belanja pertahanan untuk tahun 2014-2015 akan naik dari 2,3 miliar AUD menjadi 29,3 miliar AUD atau naik sebesar 6,1% .[29]

Selain Australia, Singapura merupakan negara terkecil di kawasan Asia Tenggara yang dikelilingi oleh negara-negara besar dengan tingkat ekonomi di bawahnya. Jumlah penduduk negara tersebut hanya sekitar 5,3 juta jiwa, amun antara tahun 2008 hingga 2012 menurut Stockholm International Peace Research Institute. Singapura merupakan negara importir senjata terbesar kelima di dunia. Setelah adanya perpecahan antara Singapura dan Malaysia di tahun 1965, Singapura telah menempatkan kekuatan militer menjadi sebuah hal yang utama.[30] Kekuatan militer Singapura patut diperhitungkan karena meskipun tidak memiliki kekuatan personel yang sedikit dalam bidang militer, namun Singapura memiliki peralatan yang canggih seprti adanya  Republic of Singapore Navy (RSN) yang memiliki pesawat-pesawat lebih canggih dari yang dimiliki Indonesia seperti radar Raytheon APG-63 (V) 3 AESA dan pesawat F-35 Joint Strike Fighter (JSF). [31] Terkait rencana Singapura untuk menciptakan pertahanan negara yang stabil di tahun 2014 ini. Singapura akan terus melakukan peningkatan anggaran belanja pertahanannya. Dimana hal ini dilakukan sebagai upaya Singapura untuk menjaga kepentingan strategisnya dari waktu ke waktu. Singapura terus berusaha untuk membangun sistem keamanan jarak menengah, dimana anggaran yang dikeluarkan negara tersebut tidak hanya digunakan untuk membeli peralatan senajta namun juga digunakan untuk melatih personel militernya. Ditahun 2004 anggaran pertahanan negara tersebut adalh $8.600.000.000 sedangkan di tahun 2013 meningkat menjadi $12.200.000.000.[32] Ketakutan terbesar bagi sebuah negara kecil seperti Singapura terletak pada dua hal. Yaitu paksaan oleh kekuatan yang lebih besar dan ketidakpastian strategis yang muncul dari konflik antara kekuatan-kekuatan besar yang ada disekitar negara tersebut. Maka alasan dari peningkatan belanja pertahanan negara Singapura dapat dilihat melalui konteks tersebut.

Dan yang terakhir adalah anggaran belanja Malaysia. Seperti yang kita ketahui, Selain berbatasan langsung dengan Indonesia. Malaysia juga memiliki pengalaman sejarah yang buruk dengan Indonesia terkait dengan peristiwa yang kita kenal dengan Ganyang Malaysia. Maka dari halo tersebut, tidak heran jika negara-negara yang juga berbatsan langsung dengan Indoensia memiliki jumlah anggaran pertahanan yang besar. Menurut survei  pertahanan analitis Global Firepower (GFP) 2014, Malaysia diklaim memiliki kekuatan militer yang lebih besar dari Singapura, Norwegia, Uni Emirat Arab (UEA), Denmark dan Afrika Selatan.[33]Hal ini tentu menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan sistem pertahanan yang ada di seluruh wilayah nusantara. Pada tahun 2013, anggaran pertahanan tahunan Malaysia hampir sebesar $ 5 miliar. Sementara Indonesia, sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, meluncurkan anggaran pertahanan tahunan sekitar $ 7.900.000.000.[34] Untuk tahun 2014, Kementerian Pertahanan Malaysia mendapat anggaran sebesar RM16.1 miliar - RM13.355 miliar sebagai belanja operasi (OE) dan RM2.745 miliar untuk biaya pengembangan (DE)  Angka ini menunjukkan, RM849 juta lebih tinggi dibandingkan anggaran tahun 2013 yang hanya sebesar RM15.251.[35]

Secara khusus, pengeluaran militer di Asia Tenggara naik 5,0 persen, disebabkan oleh kenaikan anggaran di Indonesia, Filipina dan Vietnam, yang mana pada dua tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan yang disebabkan oleh ketegangan dengan China atas sengketa teritorial di Laut Cina Selatan. Berdasarkan data yang diperoleh di tahun 2012, belanja militer Singapura adalah $ 9.7b (3,6% dari PDB); Indonesia sebesar $ 6.9 (0,7%); Malaysia sebesar $ 4.7 (1,5%); Vietnam sebesar $ 3.4 (2,4%); dan Filipina sebesar $ 3.0 (1,2%).[36]

Perkembangan Industri Senjata di Indonesia dan Peraturan Pemerintah Mengenai Industri Senjata

Sejarah Industri Senjata di Indonesia

Industri strategis Indonesia telah berkembang sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada waktu itu ada beberapa industri strategis milik Pememrintah Kolonial Belanda yang bertugas memasok kebutuhan senjata mereka, diantaranya NV de Broom (1865), NV de Vulcaan (1913), NV de Industrie (1887), NV Braat (1901), dan NV Molenvliet (1920).[37] Kemudian setelah kemerdekaan, sebagaian besar perusahaan tersebut dinasionalisasi menjadi perusahaan nasional oleh pemerintah Indonesia. Pada tahun 1960-an, pemerintah menggalakkan pengembangan industri dan manufaktur, di mana kemudian perusahaan-perusahaan nasional tersebut berkembang menjadi BBI (Boma Bisma Indra) (1971), Barata Indonesia (1971), Krakatau Steel (1971), Inti (1974), PAL Indonesia (1980), Pindad (1983), LEN Industri (1992), Dahana (1973), dan sebagainya.[38]

Pada tahun 1989 dengan Keputusan Presiden No. 59 tahun 1989 maka dibentuk Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS) yang ditugaskan untuk membina, mengelola dan mengembangkan sepuluh Industri Strategis, yaitu PT Dirgantara Indonesia (industri pesawat terbang nasional); PT PAL Indonesia (pabrik kapal indonesia); PT PINDAD (industri senjata/pertahanan); PT Dahana (industri bahan peledak); PT Krakatau Steel (industri baja); PT Barata Indonesia (industri alat berat); PT Boma Bisma Indra (industri permesinan/diesel); PT Industri Kereta Api (industri kereta api); PT Industri Telekomunikasi Indonesia (industry telekomunikasi); PT LEN Industri (industri elektronika dan komponen). Pembentukan LPND-BPIS ini merupakan kelanjutan dari dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 56 Tahun 1989 tentang Pembentukan Dewan Pembina Industri Strategis (DPIS) yang merupakan lembaga pembina BPIS.

Pada tahun 1999 seiring dengan dikeluarkannya PP No 35 Tahun 1998, maka diterbitkan Keputusan Presiden RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Dewan Pembinan Industri Strategis (DPIS) pada tanggal 17 Mei 1999 yang mebubarkan BPIS. Sejak dikembalikannya pembinaan BUMN Industri Strategis dari BPIS ke Kementrian Negara BUMN pada tahun 2002, maka pembinaanya menjadi wewenang Deputi Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi (PISAT) dan Menteri Negara BUMN.

Kebijakan Pemerintah

Pembukaan UUD 1945 telah menyatakan tujuan nasional adalah: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dengan demikian, segala potensi bangsa dan negara diarahkan demi mewujudkan tujuan tersebut. Pembangunan dan potensi pertahanan dan keamanan merupakan salah satu pilar terdepan demi mengamankan kepentingan dan tujuan nasional. Sistem dan peralatan pertahanan dan keamanan yang kuat merupakan modal penting bagi keutuhan suatu negara. Dengan sistem dan peralatan pertahanan yang kuat dan memadai, sebuah negara dapat mengatasi ancaman yang datang dari luar dan dalam negeri. Keberadaan sistem dan peralatan pertahanan dan keamanan suatu negara tidak terlepas dari keberadaan industri pertahanan dan keamanan negara tersebut. Begitu juga dengan Indonesia, kemampuan dan kekuatan pertahanan dan keamanannya bergantung pada industri nasional.

Maka dari itu, sebagai bentuk perwujudan dari tujuan negara yang dituangkan dalam pembukaan UUD 1945, maka dibentuklah UU no.16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan pada 5 Oktober 2012. Pengesahan UU ini selain menjadi tonggak bangkitnya industri pertahanan dalam negeri Republik Indonesia, juga akan menjadi satu payung hukum yang akan menjadikan Indonesia menjadi lebih mandiri, unggul, dan berdaya saing lebih tinggi, di bidang industri pertahanan Indonesia, terutama dalam kesiapan produksi alat utama sistem persenjataan (Alutsista) menjadi lebih bermutu. Secara umum yang disebut Alutsista itu sebenarnya adalah Peralatan Combat, sedangkan yang dimaksud Non Combat itu adalah pendukung alutsista. Jadi yang termasuk combat (alat perang) di antaranya seperti senjata, kapal perang, tank dan persenjataan; sedang yang termasuk non combat seperti kapal tanker, baju, parasit, ransel, makanan (ransum), dan peralatan komunikasi.[39]

Dalam UU tersebut diatur beberapa pasal seperti dalam hal pembiayaan. Selain itu, ada juga pasal yang mengatur mengenai lokasi produksi yang disesuaikan dengan kemampuan produksi dari BUMN seperti produksi persenjataan untuk memenuhi kebutuhan TNI AU diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan persenjataan TNI Angkatan Laut diproduksi di PT PAL, sementara sarana kebutuhan TNI AD diproduksi di PT PINDAD.

Undang Industri Pertahanan diyakini mampu mendorong akselerasi pertumbuhan industri perkapalan nasional ke depan. Pasalnya, UU itu memberi angin segar bagi pemberdayaan industri padat modal, padat karya dan padat teknologi ini. Terutama untuk memenuhi berbagai permintaan pengadaan kapal perang sebagai alat utama sistem senjata (alutsista) Kementerian Pertahanan dan Polri. Apalagi, Pasal 43 Ayat 1 mengamanatkan, kewajiban memakai produk dalam negeri. Jika harus impor pun pada pasal 43 ayat 5 diberikan syarat  – karena belum diproduksi oleh dalam negeri – maka harus memenuhi syarat harus Government to Government (G to G). Melibatkan industri pertahanan dalam negeri, transfer teknologi, yang dalam jangka panjang dijalin joint production dengan melibatkan industri pertahanan dalam negeri.

Kemandirian Sektor pertahanan

Embargo senjata yang dilakukan Amerika Serikat kepada Indonesia pada tahun 1999-2005 karena kasus pelanggaran HAM di Timor-Timur ternyata sekarang berbuah manis dengan berkembangnya industri senjata di dalam negeri. Selain embargo suku cadang dan persenjataan lainnya, AS juga melarang pendidikan dan pelatihan kepada Indonesia. Pada waktu itu petinggi militer Indonesia kalang kabut mencari alternatif lain untuk merawat dan memperbaiki alutsista yang sudah terlanjur bergantung pada AS. Situasi tersebut membuat Indonesia menentukan beberapa pilihan yaitu antara mencari negara eksportir persenjataan lain atau berinovasi dengan membangun sendiri industri persenjataan dalam negeri.

Beberapa industri persenjataan dalam negeri pun sudah mulai bergerak dan melihat kesempatan ini sebagai kesempatan untuk unjuk kebolehan. Selain perusahaan BUMS seperti PT Famatex, PT Lundin Industry Invest, PT Saba Wijaya Persada, PT Sari Bahari, PT Palindo Marine, PT Indo Guardika Cipta Kreasi, PT Infoglobal Teknologi Semesta, PT Garda Persada, dan PT Persada Aman Sentosa serta PT Daya Radar Utama[40], BUMN juga melakukan terobosan dalam persenjataan untuk membantu TNI dalam memproduksi produk industri pertahanan  yakni:[41]

·         PT PAL sebagai instansi penjuru terutama dalam rekayasa kapal perang

·         PT Dirgantara Indonesia mendukung pembuatan roket/rudal, helikopter, dan fix wing aircraft

·         PT PINDAD memenuhi kebutuhan senjata, meriam, amunisi, dan panser

·         PT Dahana mengembangkan Amonium Nitrat dan Propelan untuk bahan peledak

·         PT Krakatau Steel menyiapkan plat baja sesuai spesifikasi yang dibutuhkan untuk produksi Alutsista platform kendaraan tempur

·         PT LEN dan PT INTI mengembangkan fasilitas Alkomsus, Siskomsat dan radar.

Salah satu BUMN yang cukup berhasil memasok persenjataan dalam negeri adalah PT PINDAD. PT PINDAD berinovasi dalam menyiapkan persenjatan seperti senapan serbu ss, panser angkut, panser serbu, helm perang, rompi anti peluru, pistol, dan berbagai alat dan pendukun untuk persenjataan dalam mendukung keamanan dan pertahanan Indonesia. Kini setelah embargo berakhir tahun 2005, PT PINDAD telah menjadi pemasok utama dalam persenjataan Indonesia yang membuat TNI mengurangi ketergantungan terhadap produk persenjataan luar negeri. TNI sudah siap untuk mandiri atau paling tidak sekarang sudah tidak menggantungkan alat persenjataan kepada satu negara. Selain untuk memenuhi kebutuhan persenjataan dalam negeri, produk-produk persenjataan dari BUMN ataupun perusahaan swasta Indonesia sekarang juga sudah mulai memasuki pasar luar negeri yang menunjukkan perkembangan yang cukup besar dari industri ini. Perkembangan industri persenjataan Indonesia dapat dilihat dengan banyaknya negara-negara mengimpor persenjataan dari Indonesia yang bisa dilihat dari table di bawah:

Tabel 1. Ekspor Industri Senjata Indonesia

No	Perusahaan	Barang	Negara Pengimpor
1	PT.PINDAD	amunisi kaliber kecil 5,56 mm	Amerika Serikat, Nigeria, Singapura, Thailand, Laos, Filipina
2	PT. Sari Bahari	Kepala roket 'Smoke Warhead'	Chile
3	PT Dirgantara Indonesia	Pesawat CN 235-MPA	Korea Selatan
4	PT Dirgantara Indonesia	pesawat CN 235 jenis pesawat angkut militer VIP	Sinegal
5	PT PAL	kapal perang jenis patroli cepat (Fast Patrol Boat)	Timor Leste
6	PT PINDAD	Panser Anoa	Oman & Malaysia
7	PT PINDAD	Senapan serbu SS-2	Zimbabwe, Mozambik, Nigeria,Thailand dan Singapura

Sumber: diolah penulis dari Merdeka, 6 Senjata Buatan Indonesia yang Dibeli Militer Asing, diakses di http://www.merdeka.com/peristiwa/6-senjata-buatan-indonesia-yang-dibeli-militer-asing.html dan Merdeka, Ekspor Amunisi senjata Pindad sampai ke negeri Adidaya Amerika, diakses di http://www.merdeka.com/uang/ekspor-amunisi-senjata-pindad-sampai-ke-negeri-adidaya-amerika.html

Kepercayaan negara-negara pengimpor senjata dari Indonesia itu bukanlah tidak beralasan. Senjata-senjata dari industri dalam negeri industri dalam negeri terbukti sering memenangi kontes seperti ARM ASEAN dengan memakai laras panjang SS-2 PT PINDAD, BISAM ASEAN plus Brunei[42]. Selain itu senapan serbu 2 (SS-2) PT PINDAD juga telah menjadi juara umum pada Australian Army Skill at Arms Meeting (AASAM) tahun 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013.[43] Kenyataan tersebut membuktikan bahwa negara kita masih dapat berjaya di dunia internasional, dengan hasil-hasil produk alutsista buatannya. Selain itu Indonesia dipastikan menjadi negara pertama di Asean yang memproduksi kapal selam dan sekarang sedang mempersiapkan pembuatan pesawat tempur bersama Korea Selatan.[44] Melihat capaian di atas tentu saja bukan isapan jempol semata untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara pertama di ASEAN yang mandiri dan pengekspor alutsista. 

Kesimpulan

Pengadaaan sistem keamanan dan persenjataan TNI masih kondisional, dimana pada saat masa pemerintahan orde lama dibawah kepemimpinan Soekarno, alat-alat persenjataan yang dimiliki oleh TNI merupakan hasil dari pada rampasan perang dan bantuan hibah luar negeri seperti Rusia dan Amerika Serikat. Seperti halnya pada saat terjadi konfrontasi mengenai masalah Irian Barat, Indonesia dapat memainkan perannya dan mendapat bantuan berupa persenjataan baik dari Rusia maupun Amerika Serikat. Sehingga menjadikan Indonesia pada saat itu, satu-satunya negara yang memiliki sistem pertahanan tercangih dan terkuat di Asia Tenggara. Pada masa awal perang dingin, kepemilikan persenjataan menjadi salah satu mekasnisme dalam memberikan pengaruh di dunia internasional. Kebijakan ovensif Soekarno yan glebih dipengaruhi pada penyatuan wilayah dan menjaga kedaulatan NKRI, menjadikan kepemilikan persenjataan bagi Indonesia saat itu, menjadi amat sangat penting.

Berbeda saat masa pemerintahan Indonesia dibawah kepemimpinan Soeharto yang lebih cenderung terfokus pada pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Fungsi militer bukan hanya sebagai alat pertahanan negara melainkan juga memainkan peran penting sebagai alat legtimasi kekuasaan politik.Dan juga, patron Indonesia dalam kerjasmaa militer berubah menjadi lebih condong ke Barat. Pada masa reformasi, ancaman keamanan tidak lagi datang dari hal-hal yang sifatnya kejahatan tradisional. Ancaman menjadi amat kompleks, berbagai macam bentuk kejahatan bari lebih sering terjadi yang belum pernah kita lihat sebelumnya.

Untuk menganggapi dan menanggulangi kejahatan-kejahatan yang sifatnya kontemporer, Pemerintah Indonesia selalu berusaha untuk meningkatkan anggaran belanja militernya. Berbagai macam pengembangan dan produksi alat persenjataan dilakukan oleh Peerintah Indonesia. Produksi ini bukan hanya sebagai sarana pembangunan militer namun juga untuk menopang kekuatan militer itu sendiri.Pembangunan militer yang ada saat ini masih berorientasi pada jumlah anggaran yang ada, bukan kepada kebutuhan militer di lapangan. Pada era kontemporer saat ini, potensi ancaman domestik relatif sama seperti masa sebelumnya. Yaitu adanya konflik yang sifatnya horizontal. Namun untuk ancaman yang sifatnya eksternal, ancaman tidak lagi seperti pada masa sebelumnya, dimana pengaruh dari kebijakan luar negeri selalu dipengaruhi oleh rezim yang berkuasa.

                                                                                           

DAFTAR PUTAKA

Buku:

-          Adams, K.R. Attack and Conquer? International Anarchy and the Offense, Defense, Deterrence Balance, International Security, Winter 2003/2004, vol.28.no.3

-          Buzan, Barry, An Introduction to Strategic Studies: Military, Technology, and International Relations. MacMillan Press, London, 1987.

-          Friedman, George & Meredith, The Future of war, Technology, & American World Dominance in the 21^st Century, Crown Publishers Inc. New York, 1996.

-          Huntington, Samuel, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Simon & Schuster, New York, 1996.

-          Luttwak, Edward.N, Strategy, the Logic of War and Peace, Harvard College, 1987.

-          Muhaimin, Yahya A, Bambu Runcing dan Mesiu; Masalah Kebijakan Pembinaan Pertahanan Indonesia, Tiara Wacana, Jakarta, 2008.

-          Rabasa, Angel. John Haseman. The Military and Democracy in Indonesia: Challenges, Politics, and Power. RAND, Santa Monica. Pittsburgh. 2002.

-          Ricklefs. M.C. A History of Modern Indonesia, Monash University, MacMillan Education Ltd. London 1981

-          Suryohadiprojo, Sayidimin. Letnan Jenderal (Purn),. Si Vis Pacem Para Bellum: Membangun Pertahanan Negara Yang Modern Dan Efektif. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

-          Screer, Benjamin. Moving Beyond Ambitions? Indonesia Military Modernisation. Australian Strategic Policy Institute. November 2013. chapter 3.

-          Stiglitz, Joseph E. Globalisation and its Discontents, W.W. Norton & Co., New York, 2002.

Website:

Modernisasi Alutsista TNI dengan Produk Dalam Negeri, http://www.pelita.or.id/baca.php?id=37946, diakses 07 Juni 2014.

Rekayasa Militer, http://jakartagreater.com/presiden-dengan-nama-depan-s/, diakses 07 Juni 2014.

Sejarah Konferensi Meja Bundar (KMB), http://indonesiaindonesia.com/f/101663-sejarah-konferensi-meja-bundar-kmb/, diakses 07 Juni 2014,

Dalam, “Megawati Menandatangani Imbal Beli Sukhoi” . Diakses melalui http://news.liputan6.com/read/53399/megawati-menandatangani-imbal-beli-sukhoi#sthash.JSSfD5eN.dpuf. Pada tanggal 7 Juni 2014.

Dalam, “Pesawat Latih TNI AU Bertambah”. Diakses melalui http://www.antaranews.com/berita/344655/pesawat-latih-tni-au-bertambah. Pada tanggal 7 Juni 2014.

Dalam, “Sukses, Uji Tembak Rudal QW-3”. Diakses melalui http://www.pelita.or.id/baca.php?id=95298. Pada tanggal 7 Juni 2014.

Dalam, “16 Pesawat Tempur T-50i Golden Eagle Diserahkan Kepada TNI AU”. Diakses melalui http://news.bisnis.com/read/20140213/15/203003/16-pesawat-tempur-t-50i-golden-eagle-diserahkan-kepada-tni-au. Pada tanggal 7 Juni 2014.

Dalam, “Skadron Udara baru F-16 blok 25 di Pekanbaru operasional Juni”. Diakses melalui http://www.antaranews.com/berita/421130/skadron-udara-baru-f-16-blok-25-di-pekanbaru-operasional-juni. Pada tanggal 7 Juni 2014.

Dalam, “PT DI Serahkan 3 CN 295 dan 6 Bell 412 EP kepada Kemenhan”. Diakses melalui http://m.bisnis.com/quick-news/read/20131217/78/192928/pt-di-serahkan-3-cn-295-dan-6-bell-412-ep-kepada-kemenhan. Pada tanggal 7 Juni 2014.

Kementrian Pertahanan Indonesia.

Dalam, “Singapore’s Defence Stance”. Diakses melalui http://www.asianmilitaryreview.com/regional-singapores-defence-stance/. Pada tanggal 7 Juni 2014.

Dalam, “Malaysia ranks 38th in military strength, 6 past Singapore: Survey”. Diakses melalui http://news.asiaone.com/news/malaysia/malaysia-ranks-38th-military-strength-6-past-singapore-survey. Pada tanggal 7 Juni 2014.

Achmad Dirwan, Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Industri Strategis untuk Pertahanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum NAsional, 2011

Kina, Bangkitnya Industri Pertahanan Lokal, edisi 2-2012

SindoNEWS, Hebat! Industri Pertahanan RI Pamer Kecanggihan di Malaysia, diakses di http://international.sindonews.com/read/2014/04/14/40/853760/hebat-15-industri-pertahanan-ri-pamer-kecanggihan-di-malaysia. Pada tanggal 7 Juni 2014.

Tribun News, Senjata Pindad Juara Kontes Senjata Dunia diakses di http://www.tribunnews.com/regional/2014/06/06/senjata-pindad-juara-kontes-senjata-dunia. Diakses pada tanggal 7 Juni 2014.

KOREM 052 Wijayakarma, 5 Prestasi Lomba Tembak TNI AD di AASAM memakai Senapan Pindad, Diakses melalui http://www.korem052.mil.id/index.php/web/wawasan/detail/21/5-Prestasi-lomba-tembak-TNI-AD-di-AASAM-memakai-senapan-Pindad. Pada tanggal 7 Juni 2014.

Investor Daily Indonesia, Bangkitkan Industri Pertahanan, diakses di http://www.investor.co.id/home/bangkitkan-industri-pertahanan/72237. Pada tanggal 7 Juni 2014.

McGrath, Catherine. Dalam “Australia urged to up defence spending to meet threat from rising power China” Updated Wed 11 Jun 2014, 3:15pm AEST. Diakses melalui  http://www.abc.net.au/news/2014-05-30/call-for-review-of-australian-defence-spending/5487968. Pada tanggal 14 Juni 2014.

Oleh Scott, Jason. Dalam “Australia Pledges to Lift Defense Spending From 7-Decade Low” May 13, 2014. Diakses melalui  http://www.bloomberg.com/news/2014-05-13/australia-pledges-to-lift-defense-spending-from-7-decade-low.html. Pada tanggal 14 Juni 2014.

Oleh Keck, Zachary. Dalam “Australia Boosts Defense Spending 6.1%”.  Newly released budget documents show sizable increases in Australia’s defense spending in the coming years. 16 Mei 2014. Diakses melalui  http://thediplomat.com/2014/05/australia-boosts-defense-spending-6-1/. Pada 14 Juni 2014.

Ranasinghe, Dhara. Dalam “Singapore, the tiny state with military clout”. Sunday, 9 Feb 2014 | 6:43 PM ETCNBC.com Diakses melalui  http://www.cnbc.com/id/101393982. Pada tanggal 14 Juni 2014.

Dalam, “Singapore’s Defence Stance”. Diakses melalui http://www.asianmilitaryreview.com/regional-singapores-defence-stance/. Pada tanggal 7 Juni 2014.

Chow, Ermyn. Dalam “Singapore Budget 2014: Steady defence spending will continue”. Diakses melalui http://news.asiaone.com/news/singapore/singapore-budget-2014-steady-defence-spending-will-continue. Pada tanggal 14 Juni 2014.

Dalam, “Malaysia ranks 38th in military strength, 6 past Singapore: Survey”. Diakses melalui http://news.asiaone.com/news/malaysia/malaysia-ranks-38th-military-strength-6-past-singapore-survey. Pada tanggal 7 Juni 2014.

Dalam “Military expenditure Military expenditure (current LCU)”. Diakses melalui http://www.indexmundi.com/facts/malaysia/military-expenditure. Pada tanggal 14 Juni 2014.

Dalam “Involve civil society in military budget”. April 14, 2014 Diakses melalui http://www.freemalaysiatoday.com/category/opinion/2014/04/14/involve-civil-society-in-military-budget/. Pada tanggal 14 Juni 2014.

Spree, Shopping. Dalam “Military spending in South-East Asia, nCountries are buying lots of weapons, but does it count as an arms race?” Mar 24th 2012 | JAKARTA AND SINGAPORE. Diakses melalui |http://www.economist.com/node/21551056. Pada tanggal 14 Juni 2014.

---

[1] Barry Buzan, An Introduction to Strategic Studies: Military, Technology, and International Relations.

MacMillan Press, London, 1987, p.136.

[2] K.R.Adams, Attack and Conquer? International Anarchy and the Offense, Defense, Deterrence Balance, International Security, Winter 2003/2004, vol.28.no.3.p.53.

[3] Yahya.A.Muhaimin, Bambu Runcing dan Mesiu; Masalah Kebijakan Pembinaan Pertahanan Indonesia, Tiara Wacana, Jakarta, 2008. p.75.

[4] Letjen. TNI (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo. Si Vis Pacem Para Bellum: Membangun Pertahanan Negara Yang Modern Dan Efektif. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005. p.11-12.

[5] Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu sehari setelah kota Nagasaki dibom Atom oleh Amerika Serikat. Implikasinya adalah kalangan pemuda di Indonesia menculik Soekarno untuk mendesak proklamasi kemedekaan yang dikenal sebagai peristiwa Rengasdenglok 16 Agustus 1945.

[6] Sejarah Konferensi Meja Bundar (KMB), http://indonesiaindonesia.com/f/101663-sejarah-konferensi-meja-bundar-kmb/, diakses 07 Juni 2014.

[7] M.C. Ricklefs. A History of Modern Indonesia, Monash University, MacMillan Education Ltd. London 1981. p 407.

[8] Modernisasi Alutsista TNI dengan Produk Dalam Negeri, http://www.pelita.or.id/baca.php?id=37946, diakses 07 Juni 2014.

[9]  Chartered Industries of Singapore, merupakan satu badan usaha mili Singapura yang memproduksi banyak alat-alat teknis, aviasi hingga militer. Perusahaan ini berafiliasi dengan ST. Kinetics.

[10]  Modernisasi Alutsista TNI dengan Produk Dalam Negeri. Op.cit.

[11] Rekayasa Militer, http://jakartagreater.com/presiden-dengan-nama-depan-s/, diakses 07 Juni 2014.

[12] Rekayasa Militer, Op.cit..

[13] Oemar Dhani merupakan pimpinan tertinggi AU pada masa G30S/PKI atau zaman orde lama dan menjabat sebagai Menpangau. Dia akhirnya mendapatkan grasi pembebasan secara penuh  pada tanggal 15 Agustus 1995, Bersama Waperdam Dr. Soebandrio dan Soegeng Soetarto.

[14] Embargo senjata dari Amerika Serikat terhadap Indonesia sendiri berakhir pada masa Pemerintahan Presiden Obama di AS tepatnya pada tahun 2005.

[15] Merupakan nama2 BUMN yang ditujukan untuk memproduksi komoditas-komoditas yang berkiatan dengan suplai persenjtataan, namun dalam perkembangannya dewasa ini, produksi kemduain telah bergeser ke komoditi lainnya untuk memenuhi pendapatan dikarenakan permintaan atas barang dari kalangan militer relatif terbatas. BUMN2 ini dibawah kontrol dari masing2 kesatuan dalam Tubuh TNI dan dengan Kementerian Pertahanan serta Kementerian BUMN.

[16]Dalam, “Megawati Menandatangani Imbal Beli Sukhoi”. 23 April 2003 Diakses melalui http://news.liputan6.com/read/53399/megawati-menandatangani-imbal-beli-sukhoi#sthash.JSSfD5eN.dpuf. Pada tanggal 7 Juni 2014.

[17] Dalam, “Pesawat Latih TNI AU Bertambah”. 21 Nov 2012. Diakses melalui http://www.antaranews.com/berita/344655/pesawat-latih-tni-au-bertambah. Pada tanggal 7 Juni 2014.

[18] Dalam, “Sukses, Uji Tembak Rudal QW-3”. 25 Oktober 2007. Diakses melalui http://www.pelita.or.id/baca.php?id=95298. Pada tanggal 7 Juni 2014.

[19] Dalam, “16 Pesawat Tempur T-50i Golden Eagle Diserahkan Kepada TNI AU”. 13 Februari 2014. Diakses melalui http://news.bisnis.com/read/20140213/15/203003/16-pesawat-tempur-t-50i-golden-eagle-diserahkan-kepada-tni-au. Pada tanggal 7 Juni 2014.

[20] Dalam, “Skadron Udara baru F-16 blok 25 di Pekanbaru operasional Juni”. 26 Februari 2014. Diakses melalui http://www.antaranews.com/berita/421130/skadron-udara-baru-f-16-blok-25-di-pekanbaru-operasional-juni. Pada tanggal 7 Juni 2014.

[21] Dalam, “PT DI Serahkan 3 CN 295 dan 6 Bell 412 EP kepada Kemenhan”. 2 Oktober 2013. Diakses melalui http://m.bisnis.com/quick-news/read/20131217/78/192928/pt-di-serahkan-3-cn-295-dan-6-bell-412-ep-kepada-kemenhan. Pada tanggal 7 Juni 2014.

[22] Kementrian Pertahanan Indonesia.

[23] Dalam, “Anggaran senjata utama untuk jaga perbatasan”.  8 September 2011. Diakses melalui http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2011/09/110908_alutsista.shtml. Pada tanggal 7 Juni2014.

[24] Dalam,” Indonesia beli peluncur roket Rp3,8 triliun”. Terbaru  23 November 2012. Diakses melalui http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2012/11/121123_tniavibrarockets.shtml. Pada tanggal 7 Juni 2014.

[25] Dalam, “Kekuatan alutsista TNI yang mulai diperhitungkan”. Diakses melalui http://www.antaranews.com/berita/420542/kekuatan-alutsista-tni-yang-mulai-diperhitungkan. Pada tanggal 7 Juni 2014.

[26] Dalam, “Kekuatan Alutsista TNI Mulai Diperhitungkan”. Diakses malalui http://m.eksposnews.com/view/11/67341/Kekuatan-Alutsista-TNI-Mulai-Diperhitungkan.html. Pada tanggal 7 Juni 2014.

[27] McGrath, Catherine. Dalam “Australia urged to up defence spending to meet threat from rising power China” Updated Wed 11 Jun 2014, 3:15pm AEST. Diakses melalui  http://www.abc.net.au/news/2014-05-30/call-for-review-of-australian-defence-spending/5487968. Pada tanggal 14 Juni 2014.

[28] Oleh Scott, Jason. Dalam “Australia Pledges to Lift Defense Spending From 7-Decade Low” May 13, 2014. Diakses melalui  http://www.bloomberg.com/news/2014-05-13/australia-pledges-to-lift-defense-spending-from-7-decade-low.html. Pada tanggal 14 Juni 2014.

[29] Oleh Keck, Zachary. Dalam “Australia Boosts Defense Spending 6.1%”.  Newly released budget documents show sizable increases in Australia’s defense spending in the coming years. 16 Mei 2014. Diakses melalui  http://thediplomat.com/2014/05/australia-boosts-defense-spending-6-1/. Pada 14 Juni 2014.

[30] Ranasinghe, Dhara. Dalam “Singapore, the tiny state with military clout”. Sunday, 9 Feb 2014 | 6:43 PM ETCNBC.com Diakses melalui  http://www.cnbc.com/id/101393982. Pada tanggal 14 Juni 2014.

[31] Dalam, “Singapore’s Defence Stance”. Diakses melalui http://www.asianmilitaryreview.com/regional-singapores-defence-stance/. Pada tanggal 7 Juni 2014.

[32] Chow, Ermyn. Dalam “Singapore Budget 2014: Steady defence spending will continue”. Diakses melalui http://news.asiaone.com/news/singapore/singapore-budget-2014-steady-defence-spending-will-continue. Pada tanggal 14 Juni 2014.

[33]  Dalam, “Malaysia ranks 38th in military strength, 6 past Singapore: Survey”. Diakses melalui http://news.asiaone.com/news/malaysia/malaysia-ranks-38th-military-strength-6-past-singapore-survey. Pada tanggal 7 Juni 2014.

[34] Dalam “Military expenditure Military expenditure (current LCU)”. Diakses melalui http://www.indexmundi.com/facts/malaysia/military-expenditure. Pada tanggal 14 Juni 2014.

[35] Dalam “Involve civil society in military budget”. April 14, 2014 Diakses melalui http://www.freemalaysiatoday.com/category/opinion/2014/04/14/involve-civil-society-in-military-budget/. Pada tanggal 14 Juni 2014.

[36] Spree, Shopping. Dalam “Military spending in South-East Asia, nCountries are buying lots of weapons, but does it count as an arms race?” Mar 24th 2012 | JAKARTA AND SINGAPORE. Diakses melalui |http://www.economist.com/node/21551056. Pada tanggal 14 Juni 2014.

[37] Oleh, Achmad Dirwan, Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Industri Strategis untuk Pertahanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum NAsional, 2011

[38] Ibid

[39] Kina, Bangkitnya Industri Pertahanan Lokal, edisi 2-2012

[40] Dalam, “SindoNEWS, Hebat! Industri Pertahanan RI Pamer Kecanggihan di Malaysia”. Diakses melalui http://international.sindonews.com/read/2014/04/14/40/853760/hebat-15-industri-pertahanan-ri-pamer-kecanggihan-di-malaysia. Pada tanggal 7 Juni 2014.

[41] Kina, Bangkitnya Industri Pertahanan Lokal, edisi 2-2012

[42] Dalam, “Tribun News, Senjata Pindad Juara Kontes Senjata Dunia”.  Diakses melalui http://www.tribunnews.com/regional/2014/06/06/senjata-pindad-juara-kontes-senjata-dunia. Pada tanggal & juni 2014.

[43] Dalam, “KOREM 052 Wijayakarma, 5 Prestasi Lomba Tembak TNI AD di AASAM memakai Senapan Pindad”. Diakses melalui  http://www.korem052.mil.id/index.php/web/wawasan/detail/21/5-Prestasi-lomba-tembak-TNI-AD-di-AASAM-memakai-senapan-Pindad. Pada tanggal 7 Juni 2014.

[44] Dalam, “Investor Daily Indonesia, Bangkitkan Industri Pertahanan”. Diakses melalui http://www.investor.co.id/home/bangkitkan-industri-pertahanan/72237. Pada tanggal & juni 2014.