Krisis Fordisme

Oleh : Ahmad Anwar 

Sistem produksi fordisme pada puncaknya menyebabkan krisis over-produksi yang menekan perusahaan di negara-negara kapitalis. Sistem mass production yang ditawarkan fordisme ternyata menyebabkan banjir barang-barang homogen yang beredar di pasar dunia. Hal ini terjadi karena sistem fordisme yang hanya berfokus pada penawaran tanpa mempertimbangkan permintaan dianggap terlalu kaku[1] dan menyebabkan sistem produksi seperti ini mengalami tingkat kejenuhan. Harga menjadi jatuh dan berimbas pada penurunan angka pertumbuhan dan tingkat upah.

Krisis fordisme mengalami puncaknya ketika terjadinya oil shock pada tahun 1973 yang menyebabkan hiper inflasi. Harga minyak dan bahan baku substansial ikut meningkat. Sehingga biaya produksi kian naik, termasuk biaya upah pekerja.

Krisis yang sudah mencapai pada tingkat batasnya tersebut dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu teknis, ekonomis, dan sosial:[2]

1.      Pada aspek teknis kemampuan untuk meningkatkan produktivitas dengan berusaha mencapai economies of scale dengan proses de-skilling dan mengintensifkan para pekerja sudah tidak mungkin diterapkan lagi karena munculnya aksi perjuangan kelas yang menentang atas model produksi  ‘mass-worker’ pada sistem fordisme[3].

2.      Pada aspek ekonomi disebabkan oleh turunnya  keuntungan yang diakibatkan dari meningkatnya modal komposisi organis yang terdiri dari buruh pekerja dan alat (mesin, bahan baku dan lain-lain). sementara tuntutan upah buruh semakin meningkat padahal produktivitas menurun dan pasar homogen yang semakin terbatas.

3.      Pada aspek sosial, fordisme dianggap sudah mencapai batas karena meningkatnya tekanan untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya hak preogratif  yang dimiliki manajemen pabrik sementara transparansi keuangan yang dituntut oleh para pekerja yang terjebak dalam upah yang stagnan dan pengangguran massal.

Hubungan Indonesia-PT Free Port Dalam Konteks Ekonomi dan Politik

Freeport bukan hanya manifestasi sebuah perhitungan investasi ekonomi, tetapi juga sebuah mata rantai investasi politik dalam konteks hubungan Indonesia-AS. Freeport adalah salah satu simbol keberadaan AS di ujung timur NKRI. Dalam asumsi itu, diperlukan kepekaan bersama, kendali sensitivitas yang mampu menempatkan respons dan reaksi secara proporsional dalam nuansa dialog yang cerdas, tetapi tidak emosional (Priatna, tt).

Freeport-McMoran Copper and Gold Inc., sebuah perusahaan pertambangan internasional yang berpusat di New Orleans, Amerika Serikat, memiliki peranan yang penting didalam eksploitasi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia di Papua. Perdebatan sengit mengenai perpanjangan kontrak karya PTFI dengan pemerintah Indonesia yang terjadi baru-baru ini tentu tidak dapat dilepaskan dari faktor ekonomi politik pemerintah Indonesia yang terjadi pada era orde baru. PTFI tertarik pada bumi Papua pada tahun 1950an, dan negosiasi PTFI dengan Indonesia dimulai satu bulan setelah terjadinya kudeta militer dan pembunuhan masal  yang kemudian membawa Soeharto pada puncak kepemimpinan di tahun 1965. Disinilah hubungan ekonomi politik internasional didalam bentuk penanaman modal asing langsung (Direct FDI) bermula, karena PTFI merupakan perusahaan asing pertama yang menandatangani kontrak dengan pemerintah Indonesia dibawah rezim Soeharto. Tambang Grasberg milik PTFI yang berada dekat Tembagapura. merupakan tambang emas terbesar di dunia, sekaligus menjadi salah satu tempat yang paling dimiliterisasi di Indonesia.

Peran PT Free Port Dalam Ekonomi Indonesia, Pendorong Ataukah Penghambat (Case: Renegosiasi Kontrak Karya PT Free Port Indonesia)

Oleh: Asma Amin, Silvi Dian Permata Sari, Dwi Nur Laela F, Gladies R. Perdana 

PT Freeport Indonesia (PTFI) merupakan perusahaan afiliasi dari Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc..PTFI menambang, memproses dan melakukan eksplorasi terhadap bijih yang mengandung tembaga, emas dan perak.Beroperasi di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika Provinsi Papua, Indonesia.PTFI berusaha memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas dan perak ke seluruh penjuru dunia.

Kompleks tambang milik PTFI di Grasberg merupakan salah satu penghasil tunggal tembaga dan emas terbesar di dunia, dan mengandung cadangan tembaga yang dapat diambil yang terbesar di dunia, selain cadangan tunggal emas terbesar di dunia.Grasberg berada di jantung suatu wilayah mineral yang sangat melimpah, di mana kegiatan eksplorasi yang berlanjut membuka peluang untuk terus menambah cadangan kami yang berusia panjang.

A.    Tentang Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.

Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (FCX) merupakan perusahaan tambang internasional utama dengan kantor pusat di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat. FCX mengelola beragam aset besar berusia panjang yang tersebar secara geografis di atas empat benua, dengan cadangan signifikan terbukti dan terkira dari tembaga, emas dan molybdenum. Mulai dari pegunungan khatulistiwa di Papua, Indonesia, hingga gurun-gurun di Barat Daya Amerika Serikat, gunung api megah di Peru, daerah tradisional penghasil tembaga di Chile dan peluang baru menggairahkan di Republik Demokrasi Kongo, PTFI berada di garis depan pemasokan logam yang sangat dibutuhkan di dunia.

Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. merupakan perusahaan publik di bidang tembaga yang terbesar di dunia, penghasil utama di dunia dari molybdenum – logam yang digunakan pada campuran logam baja berkekuatan tinggi, produk kimia, dan produksi pelumas – serta produsen besar emas. Selaku pemimpin industri, FCX telah menunjukkan keahlian terbukti untuk teknologi maupun metode produksi menghasilkan tembaga, emas dan molybdenum.

FCX menyelenggarakan kegiatan melalui beberapa anak perusahaan utama; PTFI, Freeport-McMoRan Corporation dan Atlantic Copper.

Keamanan Regional dan Scurity Complex

Bahan Kuliah Hubungan Internasional

Konsep regional security dimaksudkan untuk memahami keamanan internasional pada level analisis di tingkat subsistem regional. Konsep ini penting merujuk kekenyataan adanya tingkat otonomi yang relatif tinggi dari hubungan keamanan regional. Walaupun demikian analisis pada leval subsistem regional ini tetap diletakkan pada konteks analisis tingkat negara dan tingkat sistemik. Untuk memahami isu keamanan suatu kawasan regional kita dapat menggunakan pendekatan yang dikembangkan oleh Barry Buzan. Dalam bukunya yang berjudul People, State and Fear: an Agenda for International Security Studies in the Post Cold War Era Buzan berpendapat bahwa keamanan pada dasarnya adalah suatu phenomena relational (relational phenomenon).

Oleh karena itu, keamanan suatu negara dan suatu kawasan tidak dapat difahami tanpa memahami pola hubungan saling ketergantungan keamanan diantara negara-negara kawasan tersebut. Dalam memahami keamanan regional ini maka Buzan menawarkan suatu konsep yang disebutnya sebagai phenomena security complex. Yang dimaksud dengan security complex oleh Buzan didefinisikan sebagai “a group of states whose primary security concern link together sufficiently closely that their national security cannot realistically be considered apart from one another”. Dengan demikian, konsep security complex ini mencakup aspek persaingan dan juga kerjasama diantara negara-negara yang terkait. Karakter security complex yang mencakup “interdependence of rivalry as well as that of shared interest” ini ini selanjutnya oleh Buzan diistilahkan dengan “pattern of amity and enmity among states”.

Yang dimaksud dengan amity adalah hubungan antar negara yang terjalin berdasarkan mulai dari rasa persahabatan sampai pada ekspektasi (expectation) akan mendapatkan dukungan (support) atau perlindungan satu sama lain. Sedangkan yang dimaksud dengan enmity oleh Buzan digambarkan sebagai suatu hubungan antar negara yang terjalin atas dasar kecurigaan (suspicion) dan rasa takut (fear) satu sama lain. Pattern of amity /enmity ini dapat muncul dan berkembang akibat dari berbagai isu yang tidak dapat difahami hanya dengan melihat distribution of power yang ada di antara negara-negara terkait. Hal ini dikarenakan pattern of amity/enmity dapat muncul dan berkembang akibat dari berbagai hal yang bersifat spesifik seperti sengketa perbatasan, kepentingan yang berkaitan dengan etnik tertentu, pengelompokan ideologi dan warisan sejarah lama, baik yang bersifat negatif maupun yang bersifat positif.

Arsitektur Keamanan Internasional Pasca Perang Dingin

Bahan Kuliah Hubungan Internasional

F. Fukuyama adalah seorang intelektual Amerika keturunan Jepang, dalam artikelnya yang terkenal The End of History, berpendapat bahwa dunia pasca Perang Dingin akan jauh lebih damai: tanpa perang. Mengpa? Karena menurut Fukuyama penyebab perang antar negara selama ini adalah persaingan ideologi. Maka berakhirnya Perang Dingin, yang berarti juga mengakhiri perang ideologi besar dunia, dengan sendirinya akan mengakhiri perang antar negara, khususnya antar negara-negara demokratis. (Lihat pandangan kaum Liberal Internationalism di atas).

                Perjuangan dan tindakan yang bersedia mengorbankan jiwa orang lain demi kepentingan yang abstrak seperti untuk mendapatkan status, pengakuan dan perjuangan ideologi, yang sebelumnya menjadi sumber semangat, imajinasi dan idealisme kebanyakan negara di dunia segera akan lenyap dan digantikan oleh pertimbangan kepentingan ekonomi, masalah lingkungan dan berbagai hal positif lainnya.Dengan kata lain, menurut Fukuyama, berakhirnya Perang Dingin, akan membuat masyarakat dunia (negara-negara) akan lebih pragmatis. Kerjasama antar negara-negara bangsa di dunia akan semakin meningkat sehingga kemakmuran, kesejahteraan dan kestabilan sosial, ekonomi dan politik segera akan terwujud.

Kritik Pandangan Fukuyama

Berakhirnya Perang Dingin tidak berarti berakhirnya rivalitas politik, ideologi, diplomasi, ekonomi, teknologi atau bahkan kekuatan militer antar negara bangsa di dunia. Seperti contoh negara China yang terus meningkatkan anggaran belanja militernya. Dan juga negara-negara lain di dunia seperti India, Korea Selatan, Jepang.dll. Benar bahwa ada kecenderungan perang antar negara negara demokratis semakin menyusut, tetapi bukan berarti kemungkinan perang semacam itu sudah hilang sama sekali. Seperti contoh terus meningkatnya anggaran belanja militer negara-negara di dunia. Negara-negara demokratis (yang utuh) di dunia masih sangat kecil jumlahnya dibandingkan negara-negara non-demokratis (lebih kurang 65:135).

Pembentukan Visegrad Battle Group: Penyebab dan Dampaknya Bagi Keamanan Eropa dan Dunia

Bahan Kuliah Hubungan Internasional

Visegrad sendiri terdiri dari negara-negara seperti Polandia, Chekoslovakia, Slovakia dan Hungaria. Pada bulan Mei tahun 2012 Visegrad diumumkan sebagau pembentukan aliansi militer baru yang dinamakan sebagai Battle group, dan berlaku pada tahun 2016. Walaupun dalam kerangka NATO dan EU, pembentukan Battlegroup ini memiliki arti penting bagi negara-negara di kawasan Eropa yang tergabung dalam Uni Eropa.

Alasan Berdirinya

Alasan berdirinya battle group ini adalah karena melemahnya peran dari ada aliansi kemanan sebelumnya yaitu NATO. Yang mana berkurangnya soliditas antara anggota didalamnya (misal Jerman dan Francis). Selain itu adanya keinginan untuk dapat keluar dari dominasi Amerika Serikat. Hal ini tidak luput pula dari kelemahan managemen organisasi NATO yang terlalu banyak memiliki anggota. Terbatasnya resources yang ada di dalam organisasi keamanan NATO jgua menjadi alasan yang menjadi perhitungan negara-negara yang tergabung dalam battle group tersebut. Selain alasan-alassan tersebut terdapat juga beberapa alasan yang sifatnya politis dan ekonomi lainnya. Alasan didirikannya battle group ini juga terkait sebagai wahana untuk memperkuat eksistensi dan bargaining position Visegrad di Eropa dan dunia. Adanya pengaruh perubahan politik domestik dan internasional (berubah menjadi negara liberal demokratis, runtuhnya komunis dll) juga menjadi faktor ataupun isu pendorong terbentuknya group ini. Sarana mengikat diri sesama anggota V4, yang penuh dengan sejarah kelam (menekan aspek Enmity dari hubungan antar mereka) Juga sarana meningkatkan aspek Amity diantara anggota, termasuk untuk kepentingan ekonomi, sosial, politik dan keamanan. Mereka memiliki share nilai dan sejarah yg cukup banyak. Misal bekas negara komunis dibawah pengaruh Uni Soviet dll.

Perspektif Dalam Hubungan Internasional Dalam Realisme

Oleh: Haryo Prasodjo (haryoprasodjo@ymail.com)

Realisme memiliki dua hal dalam nilai politik, yang pertama adalah kekuatan dan yag kedua adalah kebebasan nasional. Dalam pandangan realis, negara diharuskan memiliki kekuatan yang besar agar tidak ada negara lain yang berani terhadap negara tersebut. Dan dalam pandangan realis pula, seorang penguasa dituntut harus menjadi penguasa yang tidak hanya berani namun juga harus cerdik. Pendekatan realisme sendiri merupakan sebuah pendekatan yang amat dominan dalam kajian ilmu hubungan internasional. Adapun tokoh-tokoh realis terdahulu seperti Tuchydides, Thomas Hobbs, dan Machiavelli. Yang mana kesemuanya tersebut perpegangan pada sebuah sistem internasional yang sifatnya anarki.  Dalam realisme negara lebih diposisikan sebagai low of human nature. Politik merupakan cara bagaimana mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Manusia dilahirkan sebagai budak bagi manusia yang lainnya.

Adapun realisme klasik dicetuskan oleh H Morgenthau dalam bukunya politic among nation yang mana negara-negara sebagai sebuah kesatuan akan memiliki sebuah national intrest yang selalu berusaha untuk dapat menguasai. Karena adanya keinginan untuk selalu berusaha untuk menguasai, maka lahirlah sebuah konsep yang dinamakan konsep kepentingan. Yaitu negara selalu berusaha untuk mendapatkan kekuasaan melalui politik. Dalam hal seperti ini, tidak ada yang dinamakan universalitas dalam sebuah moral.  Adapun dalam keadaan seperti ini, prilaku negara adalah low of human nature dalam sebuah sistem internasional yang dipahami pada struktur internasional melalui distributor of power.