Krisis Ekonomi India 1990 Awal Liberalisasi 1991

Oleh: Haryo Prasodjo (haryoprasodjo@ymail.com)

Pada awal era tahun 1990-an pola pembangunan India sangat berfokus pada pembangunan terpusat, pengaturan serta pengendalian perusahaan swasta, kepemilikna negara atas begitu banyak unit produksi, proteksionisme perdagangan yang kuat dan batasan ketat terhadap penanaman modal asing di India. Pada awal 1990-an pula kemajuan dalam erable consid dibuat agar lebih melongarkan peraturan pemerintah khususnya dalam hal perdagangan luar negeri. Banyak pembatasan terhadap perusahaan swasta dicabut dan dibukanya peluang bagi perusahaan swasta baru. Namun disisi lain India tetaplah menjadi negara besar yang paling diatur secara ketat di dunia. Banyak perusahaan swasta yang memperoleh manfaat dari proteksionisme, serikat buruh, dan birokrasi yang menentang liberlaisme. Disisi lain adanya kekhawatiran bahwa liberalisasi hanya akan memperkuat kesenjangan kelas dan ekonomi secara regional. Namun ketika harga minyak naik tajam pada bulan Agustus 1990 negara India mengalai krisis neraca pembayaran. Dalam rangka menerima pinjaman baru, pemerintah India tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti langkah-langkah lebih lanjut dari liberalisasi ekonomi. Pada tahun 1990 negara mengalami ketimpangan neraca pembayaran akibat perang teluk dan kejatuhan Uni Soviet. Dimana tindakan Irak dengan menyerang Kuwait telah menyebakan krisis minyak dan menghambat pertumbuhan ekonomi bahan bakar. Dampak langsung ekonomi dari konflik teluk Persia tersebut juga ditambah dengan buruknya perkembangan social dan politik dalam negeri India yang belum stabil. Cadangan devisa menurun drastis hanya menjadi  cukup untuk dua minggu. India berada dalam bahaya serius dan membutuhkan  pinjaman hutang eksternal[1].

Berdasarkan pakta pemulihan IMF atau dana moneter Internasional, India harus melakukan deposit sebesar 47 ton emas kepada Bank of England dan 20 ton kepada Union Bank of Switzerland. Selain itu Dana Moneter Internaional juga mengharuskan India untuk mengasumsikan urutan reorganisasi ekonomi sistematis. Pada awal tahun 1990 terjadi dua bentuk kekerasan di India, yaitu reservasid dan proporsi pekerjaan sektor public bagi anggota kasta. Pemerintah pusat jatuh pada bulan November 1990 dan digantikan oleh sebuah pemerintahahn minoritas. Dampak kumulatif dari krisis India adlah menurunnya kepercayaan dunia Internasioanal akan kelayakan ekonomi india yang pada akhirna menyebabkan India sulit mendapatkan pinjaman internasional. Yang akhirnya memaksa India untuk membuat serangkiana kesepakatan dengan dana moneter internasional (IMF) dan organisasi lainnya guna mempercepat liberalisasi. India meminta pinjaman talangan sebesar USD 1.8 miliar dari Dana Moneter Internasional (IMF)[2]. Yang kemudian akibat dari kebutuhan akan pinjaman darurat tersebut menyebabkan pemerintah membuat komitmen yang jauh lebih besar untuk melakukan liberalisasi ekonomi. Hal tersebut membuat PM NarasimhaRao memulai inovasi ekonominya.

---

[1] Dalam “The Indian Economic Liberalisation Story, An Audit From a Liberal Perpective”. Discussion Papers, Project for Economic Education. Diakses melalui http://www.freedomfirst.in/freedom-first/pdf/the-indian-economic-libralisation-story.pdf. Pada tanggal 23 Juli 2013.

[2] Dalam “Reforms in India (Post 91 Reforms).Dalam “Indian Economy: A Journey of Last 65 Years”. Diakses melalui http://zeenews.india.com/business/slideshow/indian-economy-a-journey-of-last-66-years_68.html/3. Pada tanggal 23 Juli 2013.