Liberalisasi Masa Indira Gandhi (1965-1981)

Oleh: Haryo Prasodjo (haryoprasodjo@ymail.com)

Meskipun secara sekilas ekonomi India tampak tertutup kerjasama internasional yang sifatnya bilateral juga dilakukan India. Seperti contoh yang mana pada tahun 1965 Uni Soviet adalah negara kedua penyumbang terbesar bagi pembangunan nasional di India. Kerjasama tersebut memberikan kontribusi terhadap munculnya India sebagai negara yang signifikan dalam industrialisasi yaitu dengan melalui pembangunan pabrik untuk memproduksi baja, peralatan mesin, mesin-mesin alat berat, serta alat pengekstrak minyak bumi[1]. Selain itu berbagai program jangka panjang juga dilakukan melalui kerjasama antar pemerintah India dan Uni Soviet, adapaun program tersebut seperti pelatihan ekhnisi India oleh Soviet, Soviet sebagai pemasok bahan baku bagi industri India, serta India menjadi pasar produk jadi Uni Soviet. Pada akhir tahun 1970-an Uni Soviet adalah mitra dagang terbesar India[2].

Sejak akhir tahun 1960 India memiliki sistem ekonomi yang sangat tertutup. India mengalami kemacetan dalam pertumbuhan ekonomi dikarenakan India tidak melakukan ekspor-impor.  Pada masa pemerintahannya Indira Gandhi tidak merubah prinsip-prinsip penting dari kebijakan luar negeri India. Di awal tahun 1970 penduduk India melebihi angka 500 juta jiwa, krisis pangan terjadi. Dengan disponsori oleh alat pertanian modern dan varietas benih unggul maka pemerintah India memulai program yang dinamakan revolusi hijau. Pada tahun 1971 ketika Indira Gandhi kembali berkuasa Indira kembali melakukan nasionalisasi bank-bank yang ada serta memberlakukan kebijakan dan industrialisasi sosialis. Selain itu beberapa faktor yang juga ikut menjadikan keadaan ekonomi India memburuk pada era tahun 1965-1981 adalah besarnya biaya perang yang dikeluarkan oleh pemerintah India dalam perang melawan Pakistan, besarnya biaya dalam menganggulangi masalah pengungsi akibat perang, terjadinya kegagalan panen dari tahun 1972-1973, melonjaknya harga minyak dunia pada tahun 1973-1974, serta terjadinya penurunan output industri perusahaan dalam negeri.

Yang pada akhirnya menjadikan kenaikan harga komoditas, meningkatnya angka penganguran, merebaknya krisis pangan dan berimbas pada laju perekonomian negara yang menjadi lambat dan stagnan. Selain itu keadaan ekonomi, sosial, dan politik india yang tidak stabil setelah ditemukannya bukti bahwa Indira Gandhi menyalahgunakan mesin pemerintahan untuk tujuan pemilu turut memperkeruh suasana dalam negeri yang kian memanas. Meskipun pemerintah India telah melakukan pinjaman melalui dana talangan guna pemulihan dari Dana Moneter Internasional (IMF) namun tanda-tanda pemulihan ekonomi belum juga terlihat. Hal ini dikarenakan India memandang dana pinjaman dari IMF merupakan sebuah paket stabilisasi ekonomi bukan sebuah reformasi ekonomi[3].

Sulitnya perizinan usaha dan mendirikan perusahaan menjadikan perusahaan-perusahaan dalam negeri yang ada menjadi malas dan tidak produktif dikarenakan tidak adanya kondisi yang memaksa mereka untuk berkompetisi. Tidak hanya itu, tidak adanya kebijakan serta visi kedepan mengenai industrialisasi yang ada di India untuk dapat berekspansi keluar juga menyebabkan industri-industri yang ada hanya bermain sebatas lokal. Pada bulan Januari 1980 untuk kedua kalinya Indira Gandhi kembali menduduki kursi kepemimpinan Perdana Menteri India.

Perubahan sikap pemerintah dengan mendukung bisnis swasta terjadi saat Indira Gandhi kembali menjabat sebagai Perdana Menteri India untuk periode kedua. Yang mana dimeyakini bahwa negara yang pemerintahnya bekerjasama dengan pengusaha, dapat tumbuh lebih cepat [4].  Pada tahun 1984 perusahaan milik negara mengalami defisit pembayaran dan pemerintah berusaha membendung defisit tersebut dengan melakukan pinjaman luar negeri[5]. Pada tanggal 31 Oktober 1984 Indira Gandhi meninggal dunia setelah dibunuh oleh kedua pengawalnya dari kaum sikh. Yang kemudian setelah kematiannya segala bentuk  urusan kepemerintahan digantikan oleh anaknya Rajeev Gandhi. Pada masa pemerintahannya tersebut keadaan ekonomi India belum dapat dikatakan membaik karena selama periode ini India dengan tegas tetap mempertahankan sendiri jalur subtitusi impor dalam industrialisasinya dalam bentuk transformasi rencana pembangunan lima tahun. Di mana strategi tersebut menyerukan pembangunan dan produksi barang dalam negeri adalah kunci utama dengan tujuan untuk melindungi industrialisasi dari kerasnya persaingan dengan pihak asing. Dengan demikian negara memegang tangung jawab sendiri untuk mengatur perdagangan, industrialisasi, serta pembiayaannya.

---

[1] Dalam “India-Rusia Coutry Studies”. Diakses melalui http://countrystudies.us/india/133.htm. Pada tanggal 1 September 2013.

[2] Ibid.

[3] Chaudry, K Praveen. Kelkar, Vijay. Yadav, Vikash.  The Evolution of “ Homegrown Conditionaly’ in India : IMF Relations”. Dikases melalui http://people.hws.edu/vyadav/publications/jods.pdf. Pada tanggal 4 September 2013. Hal 75.

[4] Ramkishen S. Rajan. India: A Decade of Economic Liberalization Senior Lecturer, School of Economic, University of Adelaide Rahul Sen. Research Associate, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore. Evian Group Compendium April2002.Diakses melalui http://ramkishenrajan.gmu.edu/pdfs/publications/other_policy_briefs_and_opeds/2002_2003/04-71.pdf. Opcit hal 14.

[5] Dalam “Commanding Heights: India Overview”. Diakses melalui  http://www.pbs.org/wgbh/commandingheights/lo/countries/in/in_overview.html. Pada  tanggal 1 September 2013.