Liberalisasi Masa Narasimha Rao (1991-1996)

Oleh: Haryo Prasodjo (haryoprasodjo@ymail)

Program liberalisasi ekonominya ditahun 1991 yaitu dipicu oleh ketidak seimbangan pembayaran krisis ekonomi yang terjadi. Liberalisasi yang dilakukan India telah merubah segala aspek pergerakan ekonominya. Perekonomian India telah mengalami kebijakan yang signifikan ditahun 1990. Model baru reformasi ekonomi yang umumnya dikenal sebagai (LPG) Liberalisasi, privatisasi, dan globalisasi, yang mana tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk membuat perekonoian negara terbesar ke tujuh di dunia ini dapat terus berkembang dan melesat jauh kedepan[1]. Reformasi ekonomi  India di tahun 1990-an telah menyapu kontrol perizinan yang telah lama membelengu  industri dalam  dan perdagangan luar negeri India. Reformasi ekonomi India yang baru  memungkinkan pasar untuk menentukan nilai tukarnya sendiri, selain itu bea tarif  masuk turun secara drastis dan kembali dibukanya investasi bagi pihak asing. Semua sistem pasar saham dimodernisasi , suku bunga dibebaskan, sistem perbankan diperkuat dan dimulainya privatisasi beberapa perusahaan publik[2].

Liberalisasi yang dilakukan India mengacu pada berkurangnya peraturan pemerintah dan telah membongkar kontrol yang amat kompleks terhadap pengusaha swasta. Privatisasi dalam reformasi ekonomi India juga mengacu pada partisipasi swasta dalam bisnis dan jasa serta perpindahan kepemilikan dari sektor publik (pemerintah) kepada sektor swasta[3]. Dengan adanya iklim liberal pengusaha swasta menjadi lebih responsive terhadap sinyal harga pasar yang datang dari dalam maupun luar dengan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Disisi lain liberalisasi ekonomi dapat meningkatkan ketersediaan dana melalui mobilisasi tabungan yang lebih tinggi, arus msuk modal asing (FDI dan portofolio) melakukan penurunan permintaan sektor publik, mengendalikan dengan ketat penciptaan kredit dalam negeri untuk menjaga stabilitas makro ekonomi. Tidak hanya itu, dari sektor keuangan juga menjadi lebih hati-hati dalam melakukan kredit terhadap perusahaan milik individu.

Liberalisasi India juga memicu peningkatan penggunaan tekhnologi dikarenakan tekanan kompetitif dan pembelajaran eksternal. Rantai reformasi ekonomi yang terjadi berkaitan dengan bisnis, manufaktur, dan industri keuangan diharapkan dapat mengangkat perekonomian negara ke tingkat yang lebih tinggi. Dan reformasi tersebut telah memepengaruhi pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan dan signifikan. Tujuan utama dari transisi India melalui liberalisasi ekonomi adalah untuk meningkatkan efisiensi kompetitif ekonomi di pasar global untuk mempertahankan tingkat percepatan pertumbuhan ekonomi dengan demikian jgua turut meningkatkan keamanan dan kesejahteraan masyarakatnya[4].

Percepatan reformasi ekonomi India pada akhir tahun 1990 ditujukan untuk  mempercepat pembangunan sistem infrastruktur, sistem regulasi, serta sistem pasar mikro dan makro India. Hal ini tidak lepas dari fokus pemerintah pada reformasi dalam hal lisensi perizinan industrialisasi, mengurangi tarif, dergulasi sumber daya capital dan pasar financial, serta reformasi fiscal.[5] Dengan demikian reformasi liberalisasi ekonomi dapat mempertahankan tingkat percepatan pertumbuhan ekonomin India. Kontrol yang lebih leluasa diberikan kepada swasta antara lain seperti kemudahan perizinan bagi pendatang baru. Perusahaan-perusahaan yang ada dapat lebih meningkatkan daya saing kompetitif serta efisiensi di pasar lokal dan global. Lebih lanjut, persaingan dan kompetisi terbuka yang terjadi antar pengusaha turut menimbulkan persaingan tarif yang semakin murah. Dan keunggulan komperatif akan digunakan oleh  masing-masing perusahaan yang bersaing. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang stabil diharapkan dapat mengangkat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat India yatu munculnya kelas menengah baru. Dan hal ini dapat dilihat dari meningkatnya daya konsumsi masyarakat India.

Reformasi liberalisasi ekonomi India dimuali sejak 24 juli 1991 privatisasi yang dilakukan mengacu pada partisipasi swasta dalam dunia bisnis dan jasa, juga terjadi perpindahan kepemilikan dari sektor publik (pemerintah) kepada sektor swasta[6]. Reformasi ekonomi India didasarkan atas liberalisasi pasar serta peran swasta yang semakin besar. Adapun beberapa rekomendasi Perdana Mentri Narasimha Rao dalam reformasi ekonomi India adalah sebagai berikut:

1)      Memberikan kekuasaan penuh kepada Dewan Bursa Efek India untuk merekam dan mengontrol seluruh mediator di pasar modal melalui regulasi keamanan.

2)      Tidak lagi melakukan kontrol modal dalam penentuan tariff dan jumlah saham perusahaan yang berada di pasar.

3)      Meluncurkan bursa efek nasional pada tahun 1994 dalam bentuk pembelian saham komputerisasi dan sistem yang bertindk sebagai alat untuk mempengaruhi restrukturisasi bursa efek di lain negara yang menjualnya. Dan pada tahun 1996 Bursa Efek Nasional muncul sebagai bursa saham terbesar di India.

4)      Pasar modal negara dibuat untuk menyediakan investasi melalui investor perusahaan luar negeri dengan memberikan peluang bagi perusahaan negara dalam menggalang dana di pasar luar negeri melalui penerbitan Global Depository Receipt (GDR).

5)      Mempromosikan Foreign Direct Investment (FDI) dengan cara menaikkan batas tertinggi pada kontribusi modal internasional dalam usaha bisnis kemitraan untuk 51% dari yang sebelumnya 40%. Dan dalam industrialisasi yang memiliki prioritas tinggi, ekuitas internasional diizinkan hingga mencapai angka 100%.

6)      Memangkas nilai mata uang dari tingkat rata-rata 85% sampai 25%, dan menarik peraturan kuantitatif. Rupee resmi berubah menjadi mata uang yang ditukarkan pada accaount trading.

7)      Pemberlakuan reorganisasi sanksi bagi penanaman modal asing pada 35 sektor sebagai batas minimum dlam batasan untuk investasi dan keterlibatan internasional[7].

Dengan demikian jumlah dari seluruh investasi luar negri yang terdiri dari investasi portofolio, penanaman modal asing, dan investasi yang dikumpulkan dari pasar modal luar negri naik menjadi $5,3 miliyar pada tahun 1995-1996, dari yang hanya $132.000.000 ditahun 1991-1992[8]. PM Narasimha Rao tidak begitu saja mencabut Lisensi Raj, Rao masih menggunakan lisensi tersebut terhadap 18 sektor produksi yang asih membutuhkannya, dan kontrol terhadap industri lebih lunak dan modern. Pemerintahan Rao mengakui bahwa waktunya telah tiba bagi India untuk membentuk kembali kebijakan ekonomi dan belajar dari kebangkitan asia timur yang lebih berorientasi strategi pembangunan pada ekspor dan pasar global. Sebagaimana yang telah berhasil dilakukan oleh Jepang, Korea, serta negara-negara dikawasan Asia tenggara[9]

2013.

[11] Ibid

[12] Ibid.

[13] Ibid.

[14] Ibid.

[15] Dalam “Economic Reforms And Economic Liberalization In India Economics Essay”. Diakses melalui http://www.ukessays.com/essays/economics/economic-reforms-and-economic-liberalization-in-india-economics-essay.php#ixzz2kU9MHWrt. Pad atanggal 3 Nopember 2013.

[16] Ibid.

[17] Dalam “Change Is Essential For A Betterment” Diakses melalui http://www.indiachangefoundation.org/change-is-essential/. Pada tanggal 10 Nopember 2013.

[18] Dalam “Ataljee - An Epitome of Good Governance” . Diakses malalui http://ataljee.org/AtalJeeURM/Epitome.aspx. Diakses pada tanggal 10 Nopember 2013.

[19] Bowring, Philip. Dalam “India, Facing a Crisis, Needs Further Reform”. Diakses melalui http://www.nytimes.com/2000/12/19/opinion/19iht-edbow.t_0.html. Pada tanggal 10 Npember 2013.