Oleh: Haryo Prasodjo (haryoprasodjo@ymail.com)
Berbagai
pertemuan lanjutan yang di selenggarakan sebagai kelanjutan dari forum
kerjasama Bali Process memberikan dorongan bagi semua anggota untuk berbagi
panduan dnegan instansi terkait yang terdapat di negara anggota untuk
memanfaatkan keberadaan instansi tersebut sebagai aktor lapangan yang
memberikan pelatihan dan meningkatkan kesadaran dan sebagai alat penegakan
hukum terkait dengan masalah migrasi.
Adapun
beberapa poin penting sebagai tujuan untuk memperkuat kinerja dari Bali Process
adalah sebagai berikut:
1. Menerapkan tindakan dan arahan pada
pencegahan, deteksi gangguan, perlindungan, dan penuntutan hukum yang
disepakati.
2. Mengembangkan program kerja yang lebih
praktis dan difokuskan pada kerjasama penegakan hukum dan kerjasama menejemen
perbatasan melalui peningkatan kapsitas pihak yang terkait.
3. Menghubungkan dengan orum-forum
multilateral dan bilateral lainnya untuk berbagi sumber daya, keahlian, dan
pelajaran yang relevan.
4. Membantu anggota untuk meperkuat
tanggapan domestik dalam peyelundupan dan perdagangan manusia termasuk melalui
pemanfaatan proses dan mekanisme yang ada.
5. Mendrong solusi inovatif utnuk mengatasi
akar penyebab tidak teraturnya migrasi termasuk peningkatan pengembangan
potensi dan stabilisasi bidang utama. [1]
Melalu
pertemuan rutin yang diselenggarakan, masing-masing anggota terus mengupayakan
pengembangan sebuah perangkat regional yang berfungsi sebagai pedoman dalam
meningkatkan koordinasi dan kesadaran hukum yang berlaku dalam standar barkasi
dalam proses pendataan dan pendaftaran bagi para pengungsi dan para pencari
suaka. Setidaknya, setiap negara anggota yang terlibat memiliki tanggng jawab
untuk melakukan kampanye kepada masyarakatnya sebagai upaya untuk mengurangi
dan menekan berbagai potensi yang meninbulkan gerakan-gerakan imigrasi secara
ilegal dan memberikan perlindungan kedan bantuan kepada para korban dari
perdaganan dan penyelundupan manusia. Masing-masing negara juga dituntut agar
setiap instansi yang terkait dengan masalah keimigrasian selalu melakukan
koordinasi dan kerjasama yang baik dalam melakukan pendataan dan memberikan
hasil laporan lapangan. Hal tersebut sebagai upaya dari tujuan Bali Process
dalam melakukan efisiensi dan intensifikasi koordinasi kerjasama lintas negara.[2]
Rangkaian
dari pertemuan lanjutan Bali Process
merupakan sebuah pertemuan yang dilaksanakan sebagai upaya negara anggota untuk
mengembangkan program pelatihan untuk meningkatkan kapabiltias menejemen
perbatasan dan berusaa untuk mendeteksi serta melakukan pecegahan dan melakukan
upaya perlindungan gangguan penyelundupan mansuia yang dilakukan oleh jaringan
organisansi perdaganan manusia.
Pertemuan-pertemuan
lanjutan dari Bali Process terus
dilakukan sebagai upaya keberlanjutan dari Bali
Process itu sendiri. Berbagai macam diskusi lanjutan juga terus diselenggarakan
sebagai langkah dan upaya negara anggota memberikan pemahakam yang lebih baik
mengenai rute, modus, dan kegiatan kejahatan transnasional yang terus
berkembang. Serangkaian strategi terbaru yang aplikatif juga terus digalakkan
sebagai langkah bersama dalam memperkuat penegakkan hukum nasional dan regional
untuk merespon berbagai macam tantangan yang datang dari kejahatan
transnasional. Identifikasi terkait dengan langkah yang lebih efektif juga
terus dikoordinasikan antar negara anggota, hal tersebut kuat hubungannya dalam
membangun kepercayaan dan keyakinan bersama dikalangan penegak hukum dan
pengelola perbatasan untuk lebih percaya diri dalam melaksanakan tugas
lapangan.
Sejauh
ini, proses dari Bali Process terus
mengalami kemajuan dan peningkatan kerjasama dalam berbagai sektor, Meskipun
demikian, langkah pendekatan kerjasama yang lebih kooperatif dan koordinasi
yang praktis terus berusaha dilanjutkan guna mendorong berbagai pihak untuk
dapat lebih akti lagi menekan angka penyelundupan dan perdangana mansuia
terlebih dalam menanggulangi berbagai macam ancaman yang darang dari kejahatan
transnasional. Dalam setiap pertemuan yang diselenggarakan, setiap negara
selalu memiliki masukan bagi perkembangan dan pembangunan kerangka kebijakan
yang lebih luas. Dalam berbagai pertemuan lanjutan inilah, setiap ide dan
masukan terus dikombinasikan dan dikalaborasikan sehingga dapat memberikan
peningkatan kontrol pada sistem yang berhubungan langsung di lapangan.
Dalam
perkembanganya, berbagai pertemuan yang diselenggarakan oleh negara-negara
anggota dari Bali Process merupakan pertemuan yang terus menguayakan cara
terbaik dalam melakukan investigasi dan penuntutan bagi para penyelundup dan
penjual manusia. Kerjasama Bali Process merupakan sebuah forum penting yang
bertujuan mengatasi masalah transnasional yang berkaitan dengan imigran ilegal
dan telah berlangsung lebih dari sepuluh tahun. Adapun tantangan terbesar yang
dihadapi oleh negara-negara tersebut adalah, upaya untuk membongkar jaringan
perdagangan dan penyelundupan manusia, serta menyeret para pelaku kejahatan
tersebut ke pengadilan. Mobilitas manusia adalah sesuatu yang tidak dapat
dihalangi, oleh karena itu tantangan yang dihadapi oleh negara bukan hanya
sebatas pada bagaimana cara mencega pergerakan yang dilakukan namun lebih pada,
bagaimana negara-negara tersebut dapat bersama-sama bekerjasama dalam menangani
berbagai macam isu yang sangat sensitif tersebut dengan lebih cepat,lebih baik,
dan lebih tepat pada sasaran.
[1]
Dalam “Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Persons
and Related Transnational Crime (Bali II)”, diakses
melalui http://www.refworld.org/pdfid/3edcdb781.pdf, pada
tanggal 26 Juni 2015 Hal 3
[2] Dalam “Bali
Process Ad Hoc Group Senior Official Meeting Canberra, Australia, August 2014”, dakses melalui https://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/What-We-Do/docs/bali-process-ad-hoc-group-senior-officials-meeting-canberra-australia,-6-august-2014.pdf, pada tanggal 26 Juni 2015. Hal 5.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar