Krisis Demokrasi di Thailand

Oleh: Ahmad Mubarak Munir, Arnodya Rizkiawan, Haryo Prasodjo, Rekha Kresana, Rochmy Hamdani Akbar,  Zean Pratama

Protes anti pemerintah sedang berlangsung di Thailand sejak awal November 2013. Setelah stabilitas yang cukup memuaskan selama 3 tahun, demonstrasi di Bangkok kembali terjadi sebagai bentuk ketidakpuasan kepada Perdana Menteri Yingluck Shinawatra. Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra dituntut oleh masyarakat Thailand untuk mundur dari jabatannya. Demonstrasi besar-besaran ini dipicu kontroversi RUU Amnesti Politik yang didukung pemerintah. Para demonstan menilai dukungan pemerintah atas RUU tersebut merupakan upaya untuk memberi peluang Thaksin kembali ke Thailand tanpa menjalani hukuman atas kasus korupsi. Untuk menghentikan demontrasi, PM Yingluck berencana mengadakan Pemilu di bulan Februari. Usul tersebut ditolak oposisi yang menghendaki pembentukan dewan rakyat untuk menjalankan pemerintahan sebelum pemilu, serta melaksanakan reformasi yang memerangi korupsi. Krisis politik yang berlangsung telah sejak tahun 2013 tersebut memukul perekonomian Thailand dan menelan korban jiwa. Hal ini memicu kekhawatiran terkait stabilitas politik dan keamanan di Thailand dan di Asia Tenggara pada umumnya.

Demonstrasi anti-pemerintah secara besar-besaran telah berlangsung di Bangkok. Kelompok anti pemerintah (oposisi) serta Komite Reformasi Demokrasi Rakyat atau People's Democratic Reform Committee (PDRC) menuntut PM Yingluck mundur dan melakukan reformasi sebelum pemilu. Demonstrasi ini melumpuhkan Bangkok (Bangkok Shutdown). Kelompok oposisi bersikukuh reformasi sistem pemilu harus dilakukan sebelum pemilu yang independen siap digelar setidak-tidaknya satu tahun lagi. Mereka menginginkan terbentuknya "dewan rakyat" yang ditunjuk untuk mengawasi reformasi sebelum pemilu mendatang. Dekrit keadaan darurat diberlakukan untuk meningkatkan keamanan dan memastikan bahwa pemilu dini 2 Februari yang ditentang oleh para demonstran dapat berjalan tanpa gangguan. Sampai pada tanggal 22 Januari 2014, demonstrasi anti-pemerintah terus berlanjut di ibukota Bangkok sementara demonstrasi dengan kekerasan telah meluas di wilayah Thailand Utara.[1]

People's Democratic Reform Committee(PDRC) mengancam akan melumpuhkan Bangkok (Bangkok Shutdown) dengan tidak mengenal batas waktu[2]. Hal tersebut dilakukan dengan menutup jalan utama ke kompleks pemerintahan serta pusat perekonomian. Demi alasan keamanan para pegawai pemerintah diliburkan, namun pusat-pusat bisnis masih tetap beroperasi secara normal. Pelumpuhan tersebut baru akan dihentikan setelah PDRC memenangkan pertarungan. Pergerakan PDRC itu menuai gerakan massa propemerintah di bagian utara Thailand, yang pada pemilu sebelumnya dikuasai partai Pheu Thai yang pro pemerintah. Sejauh ini para pemimpin partai masih percaya bahwa militer tidak akan melancarkan kudeta.Perdana Menteri Yingluck telah menegaskan bahwa dirinya tidak akan

mundur. Ia menyatakan bahwa sudah menjadi tugasnya untuk menjaga demokrasi dan mempunyai tugas konstitusional untuk tetap menjabat sebagai perdana menteri. PM Yingluck berkeras bahwa satu-satunya jalan untuk menyelesaikan krisis politik yang semakin dalam di Thailand adalah lewat pemilihan umum. PM Yingluck telah memberikan usulan untuk menunda pemilu menjadi 4 Mei 2014 serta mengusulkan pembentukan dewan reformasi nasional sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan krisis politik yang sudah berlangsung beberapa bulan[3]. Jika rakyat tidak lagi menginginkan pemerintahan ini, maka mereka harus datang dan memberikan suara dalam pemilihan umum. Sebagian besar lawan politik Yingluck tidak menginginkan digelarnya pemilu Mereka khawatir lewat pemilu justru keluarga Shinawatra atau sekutunya yang akan berkuasa kembali di Thailand. Kelompok oposisi menolak semua tawaran politik yang diajukan pemerintah berkuasa. Pertikaian politik yang sedang terjadi sepertinya tidak memiliki jalan tengah. Sehingga Yingluck harus mencari alternatif solusi bagi kalangan rakyatnya[4].

---

[1] Dalam “ Thailand Umumkan Status Darurat Selama 60 Hari”. Diakses melalui http://www.tempo.co/read/news/2014/01/22/118547191/Thailand-Umumkan-Status-Darurat-Selama-60-Hari. Diakses pada tanggal 1 April 2014.

[2] Dalam “ Thailand Berlakukan Keadaan Darurat Demonstran Melawan”. Diakses melalui http://m.news.viva.co.id/news/read/475169-thailand-berlakukan-keadaan-darurat--demonstran-melawan. Diakses pada tanggal 1 April 2014.

[3] Dalam “ PM Thailand Tegaskan Tidak Akan mundur”. Dikases melaui http://www.indonesiamedia.com/2014/01/15/pm-thailand-tegaskan-tak-akan-mundur/. Pada tanggal 1 April 2014.

[4] Hidriyah, Siti. Dalam “Krisis Politik Thailand dan Dampakya Terhadap Kawasan”. Diakses melalui http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-VI-2-I-P3DI-Januari-2014-60.pdf. Pada tanggal 1 April 2014.