“Aku bersyukur dilahirkan di Indonesia, dimana senyum masih menjadi karakter, budaya masih apik terjaga, dan optimisme masih menyulut semangat. Aku berharap, anak-anakku kelak harus lebih bangga dariku dalam memandang dan memperjuangkan Indonesianya. Jaya Selalu Negeriku Indonesia, Jayalah Selama-lamanya”

Upaya Yang Dilakukan Bali Process Dalam Menangani Kasus Imigran Ilegal


Oleh: Haryo Prasodjo (haryoprasodjo@ymail.com)

Sebagai wadah yang menaungi dan memfasilitasi negara-negara anggotanya dalam mengatasi masalah penyelundupan dan perdaganan manusia Bali Process terus menghasilkan beberapa aturan dan kebijakan yang lebih efektif dan efisien untuk bisa diimplemetasikan di berbagai negara anggotanya.  Meskipun demikian, secara garis besar inti dari tujuan yang lebih luas dari dibentuknya forum Bali Process adalah sebagai berikut:
1.      Sebagai forum pengembangan informasi yang lebih efektif dan berbagi informasi intelejen
2.      Meningkatkan kerjasama antar lembaga penegak hukum dearah dalam mencapai tujuan untuk mencegah dan memerangi jaringan perdaganan dan penyelundupan manusia
3.      Meningkatkan kerjasama di perbatasan dan pengefisensian dengan menggunakan sistem visa untuk mendeteksi dan mencegah gerakan ilegal
4.      Bersama menigkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah kegiatan penyelundupan dan memberikan pengetahuan  bagi masyarakat yang dianggap rentan menjadi korban
5.      Peningkatan efektivitas, sebagai strategi untuk mencegah perdaganan dan penyelundupan manusia melalui sistem dan auturan yang memadai
6.      Mengupayakan kerjasama dalam mengedintifikasi dan memferivikasi identitas dan kebangsaan migran ilegal dan korban perdaganan manusia
7.      Bersama memberlakukan undang-undang nasional sebagai upaya mengkriminalisasi praktek penyelundupan dan perdaganan manusia
8.      Memberikan perlindungan dan bantuan yang tepat kepada para korban penyelundupan dan perdaganan manusia terutama wanita dan anak-anak
9.      Meningkatkan fokus dalam mengatasi akar dari penyebab terjadinya migrasi ilegal,termasuk dalam kmengupayakan migrasi legal secara hukum antar negara
10.  Menganjurkan kepada negara anggota untuk mengadopsi praktek-praktek terbaik dalam implementasi menejemen suaka, yang sesuai dengan prinsip-prinsip mengenai konvensi masalah pengungsi
11.  Bersama memajukan pelaksanaan kerangka kerjasama regional yang secara inklusif tidak saling mengikat, dimana pihak yang berkepentingan dapat bekerjasama lebih efektif untuk mengurangi  gerakan yang tidak teratur melalui daerah.[1]

Bali Process Sebagai Peluang Kerjasama Kompherensif Bagi Australia dan Indonesia


Oleh: Haryo Prasodjo (haryoprasodjo@ymail.com)

Forum Bali Process memberikan peluang lebih dalam bagi Australia dan Indonesia untuk dapat bekerjasama, sebagaimana dalam forum tersebut tidak hanya melibatkan aktor negara amun juga aktor non negara turut dilibatkan sebagai upaya pengintegrasian dalam pembentukan kebijakan dan program aturan yang kuat. Dalam forum tersebut turut dihadirkan berbagai kelompok ahli, industri, serta swasta dari masing-masing negara untuk bersama memberikan pandangannya dalam forum konsultasi yang ada dalam Bali Process. Hal tersebut memungkinkan bagi Australia dan Indonesia serta negara anggota lainnya untuk bersama berbagi informasi mengenai inisiatif kunci dan tren yang berkembang di masing-masing negara dalam hal yang berhubungan dengan perdangan manusia. Kegiatan tersebut berguna bagi Australia dan Indonesia dalam mengidentifikasi jalan kerjasama dan pengembangan program yang dibutuhkan kedepannya dalam menangani masalah pengungsu dan imigran ilegal. Hal tersebut juga tidak lepas dari kondisi Australia yang memiliki keinginnan lebih besar dalam melakukan kerjasama regional untuk membendung perdagangan dan penyekundupan manusia. 

Lebih jauh lagi, forum Bali Process dibentuk sebagai upaya negara-negara anggota dalam mengatasi tantangan dan berbagai permasalahan kompleks yang ditimbulkan oleh gerakan-gerakan ilegal yang terorganisir dan merugikan banyak negara. Bali Process terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas masing-masing anggotanya baik dalam kelembagaan dan juga pengimplementasian aturan di lapangan.  Adanya kebutuhan tiap negara dalam mengurangi gerakan penyelundupan dan perdaganan manusia telah memperkuat pelaksanaan kerangka kerjasama forum Bali Process. Hal tersebut termasuk melalui partisipasi negara dalam mengembangkan dan menerapkan pendekatan koperasi praktis. 

Global Value Chance Dalam Pengembangan Museum Kereta Api Ambarawa

Oleh: Haryo Prasodjo, Anita Shalehah, Glory Yolanda 
(Laporan Penelitian)



I.                   Latar Belakang
Pada awalnya Ambarawa merupakan sebuah kota militer di masa Pemerintahan Kolonial Belanda. Saat itu Raja Willem I memerintahkan kepada pemerintah Belanda yang ada di Indonesia untuk membangun stasiun kereta api baru yang memungkinkan pemerintah untuk mengangkut tentaranya ke Semarang. Pada tanggal 21 Mei tahun 1873, stasiun kereta api Ambarawa mulai dibangun di atas tanah seluas 127.500 m². Pada awalnya stasiun ini lebih dikenal sebagai Stasiun Willem I. Pembangunan Stasiun Willem I merupakan rangkaian pembangunan perkeretaapian seiring dibukanya jalur keareta api dari Semarang-Kedungjati-Ambarawa-Secang-Yogyakarta. Ambarawa merupakan salah satu kota yang termasuk ke dalam fase pertama pembangunan jalur KA oleh Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschppij (NIS). Stasiun Ambarawa menjadi satu-satunya stasiun di Indonesia yang memiliki titik pertemuan antara lebar sepur 1.435 mm ke arah Kedungjati dan lebar 1.067 mm ke arah Yogyakarta melalui Secang dan Magelang. Hal ini masih bisa terlihat bahwa kedua sisinya bangunan stasiun kereta api ini dibangun peron untuk mengakomodasi ukuran lebar sepur yang berbeda.

Kepemilikan aset perkeretaapian di Indonesia, khusunya stasiun Ambarawa seiring  kalahnya Sekutu terhadap Jepang, secara otomatis berpindah menjadi milik Jepang. Pemindahan kepemilkan ini mengakibatkan berhentinya operasi stasiun Ambarawa, karena pada dasarnya tujuan didirikan stasiun ini adalah untuk mengangkut pasukan Belanda dari Ambarawa ke Pelabuhan dan hasil bumi yang ada di daerah Secang, Magelang, dan Temanggung. Kemudian setelah kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, maka seluruh aset dari bekas kolonialisme beralih tangan menjadi milik Indonesia, termasuk di dalamnya Stasiun Ambarawa.

Perkembangan lingkungan sosial ekonomi telah menggusur peran KA sebagai sarana transportasi. KA kalah bersaing dengan kendaraan jalan raya, seiring perhatian pemerintah dengan membangun infrastruktur jalan raya yang demikian luas sampai ke pelosok desa. Perusahaan otomotif juga berkembang cepat, akhirnya peran KA tergusur, terutama pada lintas wilayah yang kurang potensial seperti jalur Kedungjati-Ambarawa. Kondisi tersebut menyebabkan banyaknya jalur KA yang dinon aktifkan. Dari tahun ke tahun kondisi perkeretaapian semakin memburuk, hal tersebut dikarenakan minimnya okupansi penumpang yang berakibat pada pemasukan perusahaan kereta api saat itu. Sejak masa Djawatan Kereta Api (DKA) sampai dengan berubah status perusahaan menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA), perusahaan ini tidak mampu lagi membiayai pemeliharaan asetnya yang demikian besar. Salah satunya lintas Kedungjati-Ambarawa ditutup operasinya karena merugi. 

Museum kereta api Ambarawa sendiri didirikan pada tanggal 6 Oktober 1976 yang bertempat di Stasiun Ambarawa. Selama 2 tahun pasca didirikan, Djawatan Kereta Api Indonesia sebagai perusahaan kereta api sat itu, mengumpulkan aset dan melakukan perbaikan infrastruktur museum. Kemudian Peresmian Stasiun Willem I menjadi Museum KA Ambarawa sendiri  dilakukan pada tanggal 21 April 1978 oleh Menteri Perhubungan Roesmin Noerjadin. Di Museum ini tersimpan beberapa lokomotif uap tua, kereta kayu, mesin hitung, mesin ketik, pesawat telegraf morse, pesawat telepon, bel genta perlintasan, kursi, meja dan peralatan perkeretaapian pada masa lalu. Benda-benda perkeretaapian masa lalu menyimpan banyak kenangan bagi perjalanan sejarah perkereta apian di Indonesia. Museum kereta api uap Ambarawa, merupakan museum kereta api uap terbuka yang terdapat pada kompleks bangunan stasiun. Selain itu, pembangunan museum kereta api uap ini juga bertujuan untuk melestarikan lokomotif  uap yang kemudian berada pada masa pemanfaatan kembali ketika jalur rel 1.435 mm milik Perusahaan Negara Kereta Api milik Belanda ditutup. 

Arti Penting Bali Process Bagi Kerjasama Australia-Indonesia Dalam Menanggulangi Imgiran Ilegal

Oleh: Haryo Prasodjo (haryoprasodjo@ymail.com)


Pertemuan yang ada dalam Bali Process, merupakan sebuah pertemuan yang secara rutin membahas menganai tujuan dari dibentuknya forum Bali Process beserta strategi yang akan digunakan oleh negara-negara anggota ke depannya dalam menangani masalah yang terkait dengan pengungsi dan imigran ilegal. Bagi Australia dan Indonesia, forum Bali Process merupakan sebuah forum yang ideal dan efektif dalam membangun kerjasama yang lebih efektif dan efisien antara kedua negara untuk mengatasi masalah pengungsi dan imigran ilegal yang ada di Australia. Hal tersbut dikarenakan, strategi dari Bali Process sendiri yang lebih memfokuskan pada kerjasama praktis untuk memperkuat menejemen imigrasi, perlindungan terhadap pengungsi, pengintegrasian perbatasan, dan juga meningkatkan langkahlangkah hukum dalam membangun kapasitas dan penegakan hukum yang ada. Baik Australia maupun Indonesia telah mencatat berbagai nilai strategis yang ada dari forum Bali Process untuk mempromosikan pendekatan yang lebih terkoordinasi sebagai upaya kedua negara dalam menangani maslaah imigran ilegal yang ada di wilayah keduanya.

Bali Process Sebagai Respon Regional dan Internasional

Oleh: Haryo Prasodjo (haryoprasodjo@ymail.com)


Dalam forum ini negara-negara tidak hanya terfokus pada upaya-upaya penanggulangan mengenai masalah yang terkait dengan penyelundupan dan perdagangan manusia saja. Negara-negara anggota juga bekerjasama dalam mengidentifikasi berbagai masalah yang memiliki hubungan erat dengan kejahatan transnasional. Dalam Bali Process, negara anggota juga bekerjasama dalam melakukan identifikasi dini terhadap kejahatan yang memiliki jaringan kriminal antar negara seperti pencucian uang, penyelundupan senjata, perdanganan obat-obatan terlarang. Forum ini menjadi sebuah forum dialog dan pertukaran informasi terkait dengan rute dan modus operasi jaringan kejahatan transnasional yang terorganisisr. Bali Process menyediakan sebuah praktek terbaik melalui penyelidikan dan mengidentifikasi proses penyelundupan dari operasi perdaganan ilegal yang ada.
Masing-masing negara anggota mengakui pentingnya kerjasama regional dalam mengangani gerakan penyelundupan dan perdaganan manusia secara ilegal. Kerjasama tersebut menjadi sebuah kebutuhan yang kemduian diselaraskan melalui seperangkat aturan dan tujuan bersama. Masing-masing negara membutuhkan pendektan kerjasama dalam memeprkuat kerjasama antar negara yang terkena dampak dari imigran ilegal yang kemudian berusaha untuk mengolah secara teratur wilayah maritimnya termasuk melalui pendekatan regional.

Negara Anggota Yang Tergabung Dalam Bali Process

Oleh: Haryo Prasodjo (haryoprasodjo@ymail.com)


Tantangan yang datang dari adanya pergerakan kelompok yang tergolong dalam imigran ilegal tersebut, menjadikan negara-negara yang tergabung dalam forum Bali Process sadar akan pentingnya sebuah kerjasama dan koordinasi yang tercermin dalam usaha negara-negara kawasan dalam memerangi dan menekan angka kejahatan yang ditimbulkan dari perdaganan dan penyelundupan manusia dan kejahatan transnasional. Kerjasama dalam forum Bali Process tersebut tergolong kerjasama yang komplek, karena melibatkan negara asal, negara transit, serta negara tujuan yang lebih terfokus pada orientasi tindakan dalam menangani masalah penyelundupan dan perdagangan manusia. Masalah yang dihadapi oleh negara-negara anggota forum Bali Process tersebut tidak hanya penyelundupan dan perdaganan manusa, namun didalamnya terdapat juga masalah terkait dengan masalah pengungsi dan pencari suaka.
Adanya koordinasi antar aktor yang terkait delah memberikan implikasi yang multidimensional dan juga kontibusi positif dalam memperkuat stabilitas dan menciptakan kondisi yang kondusif di daerah bagi ketahanan wilayah sebagai mesin pertumbuhan mengahadapi masalah global. Adapun negara-negara yang terlibat dalam forum Bali Process adalah sebagai berikut: Afghanistan, Australia, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Kamboja, China, Republik Korea Selatan, Fiji, Prancis, India, Indonesia, Iran, Irak, Jepang, Jordania, Kiribati, Laos, Malaysia, Maladewa, Mongolia, Myanmar, Nauru, Nepal, Selandia Baru, Paksitan, Palau, Papua Nugini, Filipina, Samoa, Singapura, Kepulauan Solomon, Srilanka, Suriah, Thailand, Timor Leste, Tonga, Turki, Uni Emirat Arab, Amerika Srikat, Vanuatu, Vietnam, IOM, UNHCR, UNODC. Partisipasi lainnya juga datang dari beberapa negara berikut, seperti Austria, Belgia, Kanada, Denmark, Komisi Eropa, Finlandia, Jerman, Italia, Belanda, Norwegia, Polandia, Rumania, Federasi Rusia, Afrika Selatan, Spanyol, Swedia, Swiss, Inggris. Tidak hanya dari negara, adapun  organisasi internasional yang juga terlibat dalam forum Bali Process adalah sebagai berikut APC, ICMPD, IGC, IFRC, ICRC, UNDP, ILO, ADB, World Bank, dan Sekertariat ASEAN. Pada tahun 2007 lalu, negara-negara anggota Bali Process memberikan dukungan penuh bagi keanggotaan UNHCR dalam Bali Process. Sejak saat itu, UNHCR menjadi partisipan tetap dan menjadi salah satu anggota dari Bali Process Steering Group bersama dengan Australia, Indonesia, New Zealand, Thailand, dan International Organization for Migraton (IOM).[1]


[1] Taylor, Dr Savitri, dalam “RefugeeProtection in the Asia Pacific Region”, diakses melalui http://www.refugeelegalaidinformation.org/refugee-protection-asia-pacific-region, pada tangal 26 Juni 2015.

Bali Process Sebagai Strategi Negara Mencegah Imigran Ilegal

Oleh: Haryo Prasodjo (haryoprasodjo@ymail.com)


Secara garis besar, Bali Process berusaha untuk menguraikan berbagai macam strategi untuk memperkuat inti kerja tiap negara anggota dalam menekan angka imigran ilegal dan memerangi penyelundupan dan perdaganan manusia serta menerapkan Regional Cooperation Framework (RCF) termasuk melalui partisipasi dalam Regional Support Office (RSO) dalam mengembangkan dan menerapkan pendekatan yang lebih kooperatif dan praktis. Adapun beberapa tujuan dari kerjasama Bali Process adalah sebagai berikut:
1.      Melakukan pertukaran informasi terkait dengan data imigran ilegal yang berada di kawasan negara anggota
2.      Melakukan kerjasama dalam penegakan hukum mengenai imigran ilegal
3.      Melakukan kerjasama dalam hal sistem perbatasan dan visa untuk mendeteksi dan mencegah pergerakan imigran ilegal
4.      Bersama melakukan peningkatan kesadaran publik mengenai bahaya kejahatan yang ditimbulkan dari imigran ilegal
5.      Membuat undang-undang nasional untuk mengkriminalkan para penyelundup dan pelaku peredagangan manusia
6.      Memberkan perlindungan kepada para korban penyelundupan dan perdagangan manusia
7.      Menangani akar dari masalah imigran ilegal
8.      Membantu negara anggota dalam mengelola suaka sesuai dengan prinsip-prinsip dari onvensi pengungsi[1]