Point Penting Dari Pertemuan Lanjutan Bali Process

Oleh: Haryo Prasodjo (haryoprasodjo@ymail.com)

Berbagai pertemuan lanjutan yang di selenggarakan sebagai kelanjutan dari forum kerjasama Bali Process memberikan dorongan bagi semua anggota untuk berbagi panduan dnegan instansi terkait yang terdapat di negara anggota untuk memanfaatkan keberadaan instansi tersebut sebagai aktor lapangan yang memberikan pelatihan dan meningkatkan kesadaran dan sebagai alat penegakan hukum terkait dengan masalah migrasi.

Adapun beberapa poin penting sebagai tujuan untuk memperkuat kinerja dari Bali Process adalah sebagai berikut:

1.      Menerapkan tindakan dan arahan pada pencegahan, deteksi gangguan, perlindungan, dan penuntutan hukum yang disepakati.

2.      Mengembangkan program kerja yang lebih praktis dan difokuskan pada kerjasama penegakan hukum dan kerjasama menejemen perbatasan melalui peningkatan kapsitas pihak yang terkait.

3.      Menghubungkan dengan orum-forum multilateral dan bilateral lainnya untuk berbagi sumber daya, keahlian, dan pelajaran yang relevan.

4.      Membantu anggota untuk meperkuat tanggapan domestik dalam peyelundupan dan perdagangan manusia termasuk melalui pemanfaatan proses dan mekanisme yang ada.

5.      Mendrong solusi inovatif utnuk mengatasi akar penyebab tidak teraturnya migrasi termasuk peningkatan pengembangan potensi dan stabilisasi bidang utama. [1]

Melalu pertemuan rutin yang diselenggarakan, masing-masing anggota terus mengupayakan pengembangan sebuah perangkat regional yang berfungsi sebagai pedoman dalam meningkatkan koordinasi dan kesadaran hukum yang berlaku dalam standar barkasi dalam proses pendataan dan pendaftaran bagi para pengungsi dan para pencari suaka. Setidaknya, setiap negara anggota yang terlibat memiliki tanggng jawab untuk melakukan kampanye kepada masyarakatnya sebagai upaya untuk mengurangi dan menekan berbagai potensi yang meninbulkan gerakan-gerakan imigrasi secara ilegal dan memberikan perlindungan kedan bantuan kepada para korban dari perdaganan dan penyelundupan manusia. Masing-masing negara juga dituntut agar setiap instansi yang terkait dengan masalah keimigrasian selalu melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik dalam melakukan pendataan dan memberikan hasil laporan lapangan. Hal tersebut sebagai upaya dari tujuan Bali Process dalam melakukan efisiensi dan intensifikasi koordinasi kerjasama lintas negara.[2]

Pertemuan Rutin Lanjutan Dari Rangkaian Bali Process

Oleh: Haryo Prasodjo (haryoprasodjo@ymail.com)
 

Pertemuan rutin antara negara-negara yang tergabung dalam forum Bali Process terus dilakukan setiap tahunnya. Pertemuan yang dilakukan dalam kerangka Bali Process meliputi Ministerial Meeting, Senior Official Meeteng, Steering Group Meeting, Ad Hoc Expert Group (AHEG) Meeting, serta melalui beberapa side event dan lokarya lainnya. Hingga saat ini, setidaknya telah dilaksanakan sebanyak lima kali pertemuan tingkat menteri dan meghasilkan beberapa kesepakatan penting.

Di tahun 2011 pertemuan kelima dari Bali Process diselenggarakan pada tanggal 12 Oktober di Sydney Australia. Dalam pertemuan tersebut dibahas lanjutan dari kemajuan hasil Regional Ministerial Conference keempat mengenai penyelundupan manusia, perdaganan manusia dan kejahatan transnasinal yang diselanggarakan pada tanggal 30 Maret sebelumnya. Dalam kesempatan yang sama, pertemuan tersebut juga membahas langkah-langkah selanjutnya dalam usaha negara-negara anggota untuk mengimplementasikan kerangka kerjasama regional. Pertemuan tersebut juga menyajikan sebuah iskusi mengenai catatan oprasionalisasi kerangka kerjasama regional oleh UNHCR, sehingga negara-negara anggota dapat memberikan komentar dan masukan bagi keberlangsungan forum tersebut.[1]

Pembentukan Regonal Support Office (RSO) Dalam Bali Process

Oleh: Haryo Prasodjo (haryoprasodjo@ymail.com)

Dalam perkembangannya, negara-negara yang tergabung dalam forum Bali Process sepakat untuk membentuk sebuah Regional Support Office (RSO). RSO resmi didirikan pada tanggal 10 September 2012 di Bangkok, Thailand. Sebagaimana hal tersebut dicetuskan oleh negara Co-Chair Bali Process yaitu Australia dan Indonesia. Adapun fungsi dan tujuan didirikannya RSO sendiri adalah untuk berperan dalam memfasilitasi berbagai macm operasional dari kerangka kerjasama regional dan juga untuk mendukung dan memperkuat kerjasama praktis antar negara anggota dalam Bali Process mengenai masalah yang menyangkut perlindungan pengungsi dan kegiatan migrasi internasional. Dalam hal tersebut termasuk menangani masalah yang berhubungan dengan imigran ilegal dan kegiatan penyelundupan dan perdangangan manusia. RSO sendiri beroperasi dibawah pengawasan UNHCR serta IOM dan mendapatkan arahan dari Co-Chairs Bali Process.[1] RSO akan bertindak sebagai titik fokus dengan peran sebagai berikut:

1.      Berbagi informasi dan data dengan negara anggota Bali Process mengenai perlindungan terhadap para pengungsi dan juga migrasi internasional. Dalam hal ini termasuk mengenai perdagangan dan penyelundupan manusia serta menejemen perbatasan dan komponen lainnua yang berhubungan dengan menejemen migrasi.

2.      Meningkatkan kapasitas dan melakukan pertukaran praktik terbaik diantara negara anggota Bali Process

3.      Penyatuan bersama berbagai sumber teknis yang ada di negara-negara anggota

4.      Menyediakan bantuan berupa logistik, administrasi, koordinasi dan juga dukungan operasional dalam berbagai proyek percontohan bersama[2]

---

[1] Dalam “Regional Support Office of Bali Process”. Diakses melalui https://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/What-We-Do/docs/2013-Global-RCP-Bali-Process-RSO-Presentation.pdf, pada tanggal 26 Juni 2015, Hal 3

[2] Dalam “RSO Project Spesialist”, diakses melalui http://www.unicef.org/thailand/VN_TH037-2013-RSO_Project_Specialist_RSO-Bangkok.pdf, pada tanggal 26 Juni 2015 Hal 1-2.

Pembentukan Ad Hoc Group Dalam Bali Process

Oleh: Haryo Prasodjo (haryoprasodjo@ymail.com)

Seiring dengan brkembang dan semakin kompleknya permasalahan seputar perdaganan dan penyelundupan manusia yang dihadapi oleh Bali Process, maka pada tahun 2009 saat diselenggarakannya petemuan tingkat menteri Bali Process yang ke-3, semua negara anggota sepakat untuk membentuk sebuah kelompok Ad Hoc. Tujuan utama dari dibentuknya kelompok Ad Hoc ini adalah, untuk mengembangkan respon regional terhadap tantangan masa kini dan membantu negara-negara anggota dalam memerangi pergerakan populasi ireguler terkait dengan kejahatan transnasional, perdaganan dan penyelundupan manusia yang semakin meningkat. Sebagai tindak lanjut dari keputusan pembentukan Ad Hoc group tersebut, maka pada pertemuan tingkat menteri yang ke-4 pada Bulan Maret 2011, para perwakilan negara anggota sepakat untuk mendukung Ad Hoc group dengan memberikan rekomendasi untuk membentuk sebuah kerangka kerjasaama regonal atau yang dikenal dengan Regional Cooperation Framework (RCF). Sebagaimana, kerangka kerjasama tersebut, dibentuk dengan terus memperhitungkan berbagai saran dan masukan yang diformulasikan serta diajukan oleh UNHCR selaku badan internasional PBB yang fokus pada masalah pengungsi dan imigran. Sebagai tindak lanjut dari berbagai keputusan diatas, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Bali Process adalah dengan mendirikan Regional Support Office (RSO).[1]

Keberlanjutan dari diskusi dan pertamuan Bali Process dalam menerapkan berbagai macam langkah selanjutnya yang lebih progresif dan efisien telah menadi cara pandang yang lebih konsensual dalam melihat perpindahan yang bersfat paksaan dan menjadikannya sebagai sebuah tindak kejahatan transnasional. Hal tersebut telah menjadikan, topik perpindahan mansuia secara ilegal menjadi isu global yang menjadikan masalah imigran ilegal menjadi semakin komplek dan kerjasama antar negara sangat dibutuhkan pada level regional.

---

[1] Dalam “Ad Hoc Group Bali Process”, diakses melalui http://www.baliprocess.net/ad-hoc-group, pada tanggal 26 Juni 2015.

Upaya Yang Dilakukan Bali Process Dalam Menangani Kasus Imigran Ilegal

Oleh: Haryo Prasodjo (haryoprasodjo@ymail.com)

Sebagai wadah yang menaungi dan memfasilitasi negara-negara anggotanya dalam mengatasi masalah penyelundupan dan perdaganan manusia Bali Process terus menghasilkan beberapa aturan dan kebijakan yang lebih efektif dan efisien untuk bisa diimplemetasikan di berbagai negara anggotanya.  Meskipun demikian, secara garis besar inti dari tujuan yang lebih luas dari dibentuknya forum Bali Process adalah sebagai berikut:

1.      Sebagai forum pengembangan informasi yang lebih efektif dan berbagi informasi intelejen

2.      Meningkatkan kerjasama antar lembaga penegak hukum dearah dalam mencapai tujuan untuk mencegah dan memerangi jaringan perdaganan dan penyelundupan manusia

3.      Meningkatkan kerjasama di perbatasan dan pengefisensian dengan menggunakan sistem visa untuk mendeteksi dan mencegah gerakan ilegal

4.      Bersama menigkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah kegiatan penyelundupan dan memberikan pengetahuan  bagi masyarakat yang dianggap rentan menjadi korban

5.      Peningkatan efektivitas, sebagai strategi untuk mencegah perdaganan dan penyelundupan manusia melalui sistem dan auturan yang memadai

6.      Mengupayakan kerjasama dalam mengedintifikasi dan memferivikasi identitas dan kebangsaan migran ilegal dan korban perdaganan manusia

7.      Bersama memberlakukan undang-undang nasional sebagai upaya mengkriminalisasi praktek penyelundupan dan perdaganan manusia

8.      Memberikan perlindungan dan bantuan yang tepat kepada para korban penyelundupan dan perdaganan manusia terutama wanita dan anak-anak

9.      Meningkatkan fokus dalam mengatasi akar dari penyebab terjadinya migrasi ilegal,termasuk dalam kmengupayakan migrasi legal secara hukum antar negara

10.  Menganjurkan kepada negara anggota untuk mengadopsi praktek-praktek terbaik dalam implementasi menejemen suaka, yang sesuai dengan prinsip-prinsip mengenai konvensi masalah pengungsi

11.  Bersama memajukan pelaksanaan kerangka kerjasama regional yang secara inklusif tidak saling mengikat, dimana pihak yang berkepentingan dapat bekerjasama lebih efektif untuk mengurangi  gerakan yang tidak teratur melalui daerah.[1]

Bali Process Sebagai Peluang Kerjasama Kompherensif Bagi Australia dan Indonesia

Oleh: Haryo Prasodjo (haryoprasodjo@ymail.com)

Forum Bali Process memberikan peluang lebih dalam bagi Australia dan Indonesia untuk dapat bekerjasama, sebagaimana dalam forum tersebut tidak hanya melibatkan aktor negara amun juga aktor non negara turut dilibatkan sebagai upaya pengintegrasian dalam pembentukan kebijakan dan program aturan yang kuat. Dalam forum tersebut turut dihadirkan berbagai kelompok ahli, industri, serta swasta dari masing-masing negara untuk bersama memberikan pandangannya dalam forum konsultasi yang ada dalam Bali Process. Hal tersebut memungkinkan bagi Australia dan Indonesia serta negara anggota lainnya untuk bersama berbagi informasi mengenai inisiatif kunci dan tren yang berkembang di masing-masing negara dalam hal yang berhubungan dengan perdangan manusia. Kegiatan tersebut berguna bagi Australia dan Indonesia dalam mengidentifikasi jalan kerjasama dan pengembangan program yang dibutuhkan kedepannya dalam menangani masalah pengungsu dan imigran ilegal. Hal tersebut juga tidak lepas dari kondisi Australia yang memiliki keinginnan lebih besar dalam melakukan kerjasama regional untuk membendung perdagangan dan penyekundupan manusia. 

Lebih jauh lagi, forum Bali Process dibentuk sebagai upaya negara-negara anggota dalam mengatasi tantangan dan berbagai permasalahan kompleks yang ditimbulkan oleh gerakan-gerakan ilegal yang terorganisir dan merugikan banyak negara. Bali Process terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas masing-masing anggotanya baik dalam kelembagaan dan juga pengimplementasian aturan di lapangan.  Adanya kebutuhan tiap negara dalam mengurangi gerakan penyelundupan dan perdaganan manusia telah memperkuat pelaksanaan kerangka kerjasama forum Bali Process. Hal tersebut termasuk melalui partisipasi negara dalam mengembangkan dan menerapkan pendekatan koperasi praktis. 

Global Value Chance Dalam Pengembangan Museum Kereta Api Ambarawa

Oleh: Haryo Prasodjo, Anita Shalehah, Glory Yolanda 
(Laporan Penelitian)

I.                   Latar Belakang

Pada awalnya Ambarawa merupakan sebuah kota militer di masa Pemerintahan Kolonial Belanda. Saat itu Raja Willem I memerintahkan kepada pemerintah Belanda yang ada di Indonesia untuk membangun stasiun kereta api baru yang memungkinkan pemerintah untuk mengangkut tentaranya ke Semarang. Pada tanggal 21 Mei tahun 1873, stasiun kereta api Ambarawa mulai dibangun di atas tanah seluas 127.500 m². Pada awalnya stasiun ini lebih dikenal sebagai Stasiun Willem I. Pembangunan Stasiun Willem I merupakan rangkaian pembangunan perkeretaapian seiring dibukanya jalur keareta api dari Semarang-Kedungjati-Ambarawa-Secang-Yogyakarta. Ambarawa merupakan salah satu kota yang termasuk ke dalam fase pertama pembangunan jalur KA oleh Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschppij (NIS). Stasiun Ambarawa menjadi satu-satunya stasiun di Indonesia yang memiliki titik pertemuan antara lebar sepur 1.435 mm ke arah Kedungjati dan lebar 1.067 mm ke arah Yogyakarta melalui Secang dan Magelang. Hal ini masih bisa terlihat bahwa kedua sisinya bangunan stasiun kereta api ini dibangun peron untuk mengakomodasi ukuran lebar sepur yang berbeda.

Kepemilikan aset perkeretaapian di Indonesia, khusunya stasiun Ambarawa seiring  kalahnya Sekutu terhadap Jepang, secara otomatis berpindah menjadi milik Jepang. Pemindahan kepemilkan ini mengakibatkan berhentinya operasi stasiun Ambarawa, karena pada dasarnya tujuan didirikan stasiun ini adalah untuk mengangkut pasukan Belanda dari Ambarawa ke Pelabuhan dan hasil bumi yang ada di daerah Secang, Magelang, dan Temanggung. Kemudian setelah kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, maka seluruh aset dari bekas kolonialisme beralih tangan menjadi milik Indonesia, termasuk di dalamnya Stasiun Ambarawa.

Perkembangan lingkungan sosial ekonomi telah menggusur peran KA sebagai sarana transportasi. KA kalah bersaing dengan kendaraan jalan raya, seiring perhatian pemerintah dengan membangun infrastruktur jalan raya yang demikian luas sampai ke pelosok desa. Perusahaan otomotif juga berkembang cepat, akhirnya peran KA tergusur, terutama pada lintas wilayah yang kurang potensial seperti jalur Kedungjati-Ambarawa. Kondisi tersebut menyebabkan banyaknya jalur KA yang dinon aktifkan. Dari tahun ke tahun kondisi perkeretaapian semakin memburuk, hal tersebut dikarenakan minimnya okupansi penumpang yang berakibat pada pemasukan perusahaan kereta api saat itu. Sejak masa Djawatan Kereta Api (DKA) sampai dengan berubah status perusahaan menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA), perusahaan ini tidak mampu lagi membiayai pemeliharaan asetnya yang demikian besar. Salah satunya lintas Kedungjati-Ambarawa ditutup operasinya karena merugi. 

Museum kereta api Ambarawa sendiri didirikan pada tanggal 6 Oktober 1976 yang bertempat di Stasiun Ambarawa. Selama 2 tahun pasca didirikan, Djawatan Kereta Api Indonesia sebagai perusahaan kereta api sat itu, mengumpulkan aset dan melakukan perbaikan infrastruktur museum. Kemudian Peresmian Stasiun Willem I menjadi Museum KA Ambarawa sendiri  dilakukan pada tanggal 21 April 1978 oleh Menteri Perhubungan Roesmin Noerjadin. Di Museum ini tersimpan beberapa lokomotif uap tua, kereta kayu, mesin hitung, mesin ketik, pesawat telegraf morse, pesawat telepon, bel genta perlintasan, kursi, meja dan peralatan perkeretaapian pada masa lalu. Benda-benda perkeretaapian masa lalu menyimpan banyak kenangan bagi perjalanan sejarah perkereta apian di Indonesia. Museum kereta api uap Ambarawa, merupakan museum kereta api uap terbuka yang terdapat pada kompleks bangunan stasiun. Selain itu, pembangunan museum kereta api uap ini juga bertujuan untuk melestarikan lokomotif  uap yang kemudian berada pada masa pemanfaatan kembali ketika jalur rel 1.435 mm milik Perusahaan Negara Kereta Api milik Belanda ditutup.