Reformasi Militer pada Masa Pemerintahan Shinzo Abe dan Realpolitik Jepang

Oleh: Citra Istiqomah 

Jepang memiliki sejarah panjang ekspansionisme jauh sebelum era Perang Dunia dan Perang Dingin terjadi. Berakhirnya Perang Dunia II membawa Jepang pada keharusan memenuhi tuntutan para pemenang perang. Pasca menyerahnya Jepang pada Sekutu, negara tersebut segera berada dalam kendali Amerika Serikat melalui pemerintahan sementara SCAP (Supreme Commander Alliance on Pacific) dibawah perwakilan Jendral Doughlas MacArthur. Jepang kemudian berkomitmen menjadi negara pasifis, yang berkomitmen untuk tidak terlibat dalam perang dan selalu menegakkan perdamaian.

Dalam perkembangannya, --- Apakah ini relevan dengan kondisi sekarang ketika anggaran militer Jepang terus meningkat, 3% sejak tahun 2012. Mengapa Shinzo Abe memutuskan untuk melakukan reformasi militer Jepang? Alasan yang paling rasional adalah ancaman Cina. Kedua, melemahnya kekuatan Amerika Serikat. Alasan ini menjadi sangat berpengaruh karena Jepang selama ini berlindung di bawah payung AS.

Sejarah Militer Jepang dan Self Defence Forces (SDF)

Sejarah militer Jepang diwarnai dengan upaya ekspansionisme Jepang untuk menjadi kekuatan kolonial besar layaknya bangsa-bangsa Barat. Jepang menduduki beberapa wilayah, terutama di kawasan Asia Pasifik untuk mempraktekkan doktrin “fukoku kyohei”, negara yang kuat ialah negara yang memiliki kekuatan militer yang besar. Namun demikian, kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II mengakibatkan Jepang harus menyerah kepada pihak Sekutu.

Sejak saat itu, Sekutu melucuti kekuatan militer Jepang. Melalui konstitusi baru, atau yang dikenal sebagai Konstitusi Demokrasi 1947, Jepang dilarang mengembangkan militer. Namun demikian, sebagai bentuk ---, Jepang diperbolehkan memiliki pasukan pertahanan atau self defense forces (SDF) yang sesuai namanya, hanya boleh digunakan ketika Jepang mempertahankan diri terhadap serangan militer dari luar.

Kejatuhan Saigon membawa implikasi berkurangnya keterlibatan AS di kawasan Astim (p. 93). Masa pemerintahan Hatoyama (JSP) mempengaruhi proses pembuatan kebijakan Jepang terkait sektor keamanan dan militernya, terutama SDF. Konsep JSP mengenai “unarmed neutrality” menjadi akar bagi terbentuknya 4 prinsip perdamaian dalam tubuh partai tersebut. à permanent neutrality and no re-armament; total peace. Memasuki era 1950an, kebijakan yang demikian menjadi terlalu idealistic untuk menjadi opsi kebijakan yang praktikal, meskipun mampu mengalahkan LDP. Pada masa itu, pasifisme di Jepang tidak lagi diidentifikasi sebagai bagian dari aspirasi massa proletariat dan rearmament diasosiasikan dengan elit yang kapitalis yang dipercaya sebagai cara mencapai kejayaan dan kekuatan. China mensupport aliansi Jepang dengan AS, termasuk kerja sama militer & hal ini melemahkan argument anti-militeris. Ini membantu restorasi tolok ukur realisme sebagai bagian dari perdebatan militer di Jepang. Tahun 1970-an image SDF di hadapan public masih rendah dan hanya digunakan untuk disaster relief, dihadapkan pada isu legal dan politis yang a lot. Namun pada pertengahan era itu, perubahan konstelasi politik internasional melemahkan atmosfir pasifis yang selalu menjadi hambatan bagi kepentingan pengembangan militer & imobilitas dalam politik Jepang. Dibawah PM Miki, image SDF ditingkatkan dengan mengisukan Defence White Papers di tahun 1976 yang disetujui cabinet agar SDF menjadi lebih fleksibel dan mengembangkan kapabilitas defensif. Anggaran defense di bawah Sato didorong ke tingkat max. 1 % dari GNP. (Shibusawa Masahide, Japan and the Asian Pacific Region: profile of Change, Routledge, Royal Institute of International Affairs, London, 1984, p. 94-96)

Resume Perspektif Marxisme

Oleh: haryo Prasodjo (haryoprasodjo@ymail.com)

Paham Marxisme sendiri muncul pada abad ke 19 yang berawal dari pemikiran Karl marx dan Friedrich Engels bahwa masalah-masalah sosial yang timbul sebagian besar diakibatkan oleh adanya sistem kapitalisme. Paham Marxisme merupakan  yang menjelaskan dimana dunia yang baik tanpa adanya kelas dan kesenjangan sosial. Diaman tidak ada kelas dominan dalam masyarakat. Pandangan ini  terkait dengan sistem ekonomi, politik, dan sosial.

Asumsi dasar kaum Marxis adalah, anggapan bahwa manusia adalah makhluk hidup dengan materi sebagai pencapaian tertinggi. Manusia hidup karena materi dan untuk mengejar materi semata. Dalam perkembangannya, manusia dipengaruhi oleh faktor produksi dimana mereka yang menguasainya akan dapat membuat kesenjangan sosial yang cukup jauh. Marxis menganggap, aktor utama dalah hubungan internasional adalah kelas kapitalis. Yang mana kelas ini memiliki kekuatan penuh dalam faktor produksi dan terus menerus menunjukkan eksistensinya  sehingga muncul dengan apa yang dinamakan sebagai imprealisme.

Kelas buruh adalah alat dari kaum borjuis yang dibayar dengan upah kecil dan tersisiksa, sehingga diharuskan adanya revolusi buruh. Lenin mengatakan bahwa, kapitalisme yang berjalan keluar dari sebuah negara tidak langsung menemukan arah tersebut. Maka pada akhirnya untuk dapat tetap mencari  materi sebanyak-banyaknya maka kapitalisme tersebut mengandeng dua agenda penting yaitu politik dan militer yang dirangkum dalam negara. Lenin merupakan tokoh pertama kali yang menafsirkan pemikiran Marx dalam lingkup internasional. Yaitu melalui karyanya yang berjudul “Imprelaisme, The Highest Stage of Capitalism”. Dan negara-negara dapat memainkan perannya dalam dunia internasional sebagai kelas-kelas.

Kapitalisme telah memasuki  tahap tertinggi dalam perkembangannya sehingga tidak ada lagi keselarasan kepentingan pada kelas pekerja. Sehingga pembagian struktural antara core dan periphery menentukan huungan antara kaum borjuis disetiap negara. Argumen ini kemudian melahirkan teori depedencia, yang menatakan bahwa negara periphery amat tergantung dengan negara core. Teori ini berargumen bahwa ekonomi di negara-negara dunia ketiga amat sekali tergantung dengan pembangunan ekonomi dan ekspansi serta kemajuan ekonomi di negara kapitalis.

Teori Marxis menyediakan analisa penting mengenai kapitalisme sebagai metode produksi atau mode of production. Adapun tiga karakteristik kapitalisme menurut Marxisme adalah, dalam kalpitalisme segara sesuatu memiliki harga, termasuk waktu bekerja seseorang. Semua bahan kebutuhan produksi, dimiliki oleh satu kelas yaitu kelas kapitalis. Untuk bertahan hidup, kelas pekerja harus menjual tenaganya kepada kelas kapitalis dikarenakan kelas kapitalislah yang mengontrol sumber daya dan hubungan produksi serta keuntungan yang dihasilkan.

Review Chapter Class "Analysing Conflict"

Oleh: Caesar Ardian Oktawa

Kembali lagi pada makna dari konflik itu sendiri yang meruapkana sebuah hubungan yang melibatkan dua atau lebih aktor yang lebih cendrung menimbulkan ketegangan dikarenakan adanya satu aktor yang dirugikan maupun diuntungkan. Dalam definisi lain, konflik dapat dilihat bilamana dalam hubungan interaksi antar aktor, satu aktor berupaya untung menyerang, memusuhi aktor lainnya, sehingga hal tersebut menimbulkan ketegangan

Konflik sendiri dapat dianalisa dengan mengidentifikasi beberapa hal yang berhubungan langsung pada konflik, seperti: Aktor, Penyebab Konflik, Konteks, dan Dinamika Konflik itu sendiri. Hal ini dapat dikatakan bahwa analisa konflik sendiri merupakan sebuah study yang sistematik dalam membedah permasalahan dan terstruktur dalam prekatek keilmuannya. Tujuan dari sebuah analisa konflik sendiri akan menjadi relevan jika nantinya terdapat beberapa hal yang berhubungan dengan konflik yang akan dibahas, seperti, Resolusi, Pemetaan, Proses, dan Seperti apa bentuk benturan-benturan yang ada.

Dalam mengkategorisasikan konflik serta menganalisanya, pertama harus ditetntukan dua hal yakni mana yang masuk dalam kategori konteks dan dinamika dari sebuah konflik. Konteks konflik biasanya mencakup latar belakang dibalik konflik yang ada, contohnya seperti, poliyik, sosio-kultural, ekonomi, ideologi, dan sebagainya, sedangkan dinamika konflik sendiri meliputi profil, aktor, dan penyebab dari konflik yang terjadi. Dalam kenyataanya semua hal tersbut seperti membentuk rantai pengaruh dimana satu komponen dapat mempengaruhi komponen lain dan sebaliknya, dalam arti keberlangsungan konflik itu sendiri.

Di bagian lain, menarik untuk dibedah bagaiman menganalisa penyebab adanya konflik atau bagaimana konflik bisa muncul lantaran apa. Pada dasarnya penyebab konflik dapat dikategorisasikan menjadi tiga, dilihat dari jarak terhadap konfliknya itu sendiri atau dapat dikatakan secara general ataupun spesifik isu-isu yang menyebabkan konflik itu terjadi.:

1.)    Struktural: Sebuah penyebab yang menjadi topik utama dalam sebuah konflik. Dapat dikatakan bagian ini merupakan penyebab yang dikategorikan secara general, atau menyangkut bidang-bidang yang berhubungan dengan isu-isu spesifik dalam konflik. Biasanya hal ini akan telihat jelas ketika konflik masuk pada tahap awal, sebelum terjadi ekskalasi isu misalnya. Contoh dari penyebab struktural antara lain Kemiskinan, Energi, Kesehatan, dsb,

2.)    Proximate: Faktor-faktor yang jauh lebih spesifik dari penyebab-penyebab yang general sebelumnya dan biasanya hal ini mendorong dalam sebuah ekskalasi konflik. Kata proximate yang berarti terdekat dapat diartikan menjadi faktor-faktor yang secara riil dekat dengan aktor-aktor dalam konflik.

Review Mengenai "Analyzing Conflict"

Oleh: Khoirul Amin

Sesuai dengan silabus dalam mata kuliah Foundation in Peace Studies, pada minggu ke tiga kelas dibuka dengan pembahasan mengenai analisis konflik (Analyzing Conflict). Diskusi diawali dengan pemaparan dari beberapa presentator yang mencoba menyajikan pemahaman mengenai hal-hal yang berhubungan dengan konflik, sepertihalnya definisi konflik, sebab-sebab lahirnya konflik, elemen-elemen yang ada dalam konflik, kepentingan-kepentingan yang melatar belakangi terjadinya konflik, hingga mekanisme dalam penyelesaian konflik secara efektif melalui pemetaan aktor, hubungan sebab-akibat dan tahap eksekusi dalam upaya resolusi konflik.

 Sejalan dengan berlangsungnya diskusi, perdebatan pada akhirnya difokuskan pada pembahasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan analisis konflik. Sebelum lebih jauh membedah elemen-elemen fundamental apa saja yang terkandung di dalam bagian ini, penekanan kepada definisi dari konflik kembali ditekankan. Satu kata kunci kemudian muncul mewakili definisi yang begitu luas mengenai konflik yakni, incompatible. Dengan kata lain, konflik muncul ketika terdapat satu kepentingan yang sama antara dua pihak, baik pada level individu, kelompok atau pada level yang lebih tinggi, akan tetapi diantara pihak yang saling mengejar kepentingan tersebut memiliki upaya pemenuhan yang saling kontradiktif. Sebagai ilustrasi, dua ekor keledai dengan keadaan saling terikat satu dengan lainnya, dan beridiri diantara dua sisi di mana rumput yang hijau tumbuh pada kedua ujung sisi tersebut. Keledai A menginginkan rumput pada sisi X, sedangakan keledai B menginginkan rumput pada sisi Y. Sehingga yang terjadi adalah proses tarik-menarik diantara dua keledai tersebut guna mencapai rumput yang diinginkan masing-masing dan tidak menghasilkan apa-apa (mencapai rumput yang diinginkan masing-masing). Hingga pada akhirnya proses negosiasi diantara kedua keledai tersebut mengantarkannya pada tujuan yang sebenarnya sama, rumput.

Perspektif Dalam Politik Global "Marxisme"

Oleh: Haryo Prasodjo (haryoprasodjo@ymail.com)

Teori Marxixme sendiri merupakan sebuah respon dari modernistas, di mana teori ini adalh bagian dari modernitas yang merupakan bagian dari keyakinan modern bahwa nasyarakat dapat ditransformasi menjadi lebih baik. Kemajuan-kemajuan tersebut dapat dicapai melalui penerapan pengetahuan manusia. Marxisme bersandar pada keyakinan bahwa potensi pencapaian dan  kebebasan individu terikat erat pada potensi kemauan dalam organisasi sosial. Yang mana potensi itu sendiri terkait dengan aktivitas ekonomi dan pencapaian produksi dari masyarakat. Kebebasan pada masyarakat modern hanya mungkin terjadi apabila sistem produksi berbasiskan pada kelas yang menjadi karakter kapitalisme dihapuskan. Paham ini percaya bahwa keenaran yang ada saat itu merupakan sebuah kebenaran yang dimanipulasi. Yang mana keyakinan dominan akan menlak kebenaran bahwa, produksi berbesis kelas mencegah kebebasan dengan cara melegtimasi sistem produksi dan konsekuensinya, serta mencegah orang untuk mengakui bukti-bukti kurangnya kebebasan.

Marxisme dan Materialisme Histori

Dalam pendekatan ini, kegiatan yang paling penting bagi manusia adalah kegiatan ekonomi. Menurut Marxisme sendiri, pemahaman cara suatu masyarakat mengorganisirproduksi mereka afalah kunci untuk memahami struktur sosial yang ada pada masyarakat tersebut. Menurut Engels, Pandangan Marxis adalah, produksi sarana subsistensi yaitu membentuk landasan yang diatasnya adalah institusi negara, konseps hukum, seni atau bahkan agama sekaligus dari orang-orang yang bersangkutan dalam evolusi (Pidato Engels saat pemakaman Karl Marx 17 Maret 1883). Struktur sosialtidak tercipta secara acak, terdapat pola yang pasti dalam hal cara masyarakat mengorganisir produksi benda-benda material di berbagai tempat di dunia pada berbagai masa dalam sejarah .

Setidaknya terdapat lima mode produksi, yaitu komunis primitif, kuno, feodal, kapitalis, dan komunis. Dan setiap mode memiliki kesamaan ciri khas, yaitu produksi yang berbasiskan kelas. Hanya terdapat dua kelas yan gpenting, yaitu yang memiliki sarana produksi dan kelas yang tidak memiliki sarana produksi. Mayorias masyarakat yan gtidak memiliki sarana produksi bekerja untuk masyarakat minoritas yang memiliki sarana produksi, dah hubungan ini terjadi dengan melakukan eksploitasi tenaga kerja mayoritas oleh minoritas dan hubungan antar kelas tersebut adalah konflik. Kelas yang memiliki sarana produksi disebut dengan kelas dominan dan kelas yang dieksploitasi untuk mengerjakan perkerjaan yang produktif disebut kelas subordinat. Menurut pendekatan ini, sejarah masyarakt adalah sejarah berbagai macam sistem produksi yang berbasis pada eksploitasi kelas. Setiap masa didominasi oleh mode porduksi tertentu dengan hubungan antar kelas yang khas.

Perspektif Dalam Politik Global "English School"

Oleh: A.Arvi Fembrianita

English School pertama kali dicetuskan di Departemen Hubungan Internasional di London School of Economics yang dipimpin oleh CAW Manning  dan dan diikuti oleh Alan James, F. S. Northledge dan Hedley Bull. Mereka merupakan guru dan murid yang sangat mempengaruhi perkembangan dari pemikiran ini. Pendapat lain juga juga mengatakan bahwa teori ini di perkenalkan oleh British Committee on the Theory of International Politics, yang dipimpin oleh seorang sejarahwan,  Herbert Butterfield yang berasal dari Universitas Cambridge. Martin Wight, Hedley Bull  and  Adam  Watson adalah tokoh kunci dalam komite tersebut.[1] Teori ini dinamakan sebagi teori english school karena teori ini lahir dari para pemikir yang berasal dari Inggris.

   Perkembangan dunia internasional yang semakin pesat dan beragam telah memunculkan berbagai teori baru. Hal tersebut juga didukung dengan dinamisnya Ilmu sosial dan politik, khususnya dalam hubungan internasional. Kemunculan teori ini era perang dingin sebagai teori alternatif  dan sebagai kritik atas dua teori besar dalam hubungan intenasional yang sebelum telah ada  yaitu realisme dan liberalisme atau dalam teori ini dikenal dengan konstruktivisme

Teori ini memiliki inti yang menentukan kekhasan dari English School yaitu tiga konsep kunci dan pendekatan teoritis pluralisnya.  Tiga konsep tersebut adalah internasional system, international society, dan world society. Dalam wacana English School ini kadang-kadang (dan mungkin menyesatkan) dikodifikasikan sebagai Hobbes (Machiavelly), Grotius dan Kant  dan Realisme, Rasionalisme, dan Revolusionalisme menurut tiga tradisi yang disampaikan oleh Wight dalam teori hubungan internasional.[2]  Ketiga konsep tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Persepektif Dalam Politik Global "Konstruktivisme"

Oleh: Ahmad Syifa Rifai

Konstruktivisme adalah teori alternative dan kritis yang turut mewarnai teori hubungan internasional modern.  Konstruktivisme muncul pada abad 18 dari Glambattisca Vico dengan awalnya didasari oleh pandangan Friedrich Kratochwill,  Nicholas Onuf,  Alexander Wendt, John Ruggie. Kehadiran konstruktivisme dianggap sebagai teori dinamis,  dan secara kultural berbasis pada kondisi-kondisi sosial. Pada dasarnya, teori ini berasumsi pada pemikiran dan pengetahuan manusia secara mendasar. Nature dan human knowledge dari tiap individu mampu mengubah fenomena atau realita sosial ke dalam pengetahuan atau ilmu-ilmu sosial. Tokoh pemikiran konstruktif klasik berasal dari pemikir sosial seperti Hegel,  Kant, dan Grotius,  yang kental dengan paham idealisme. Sedangkan pasca Perang Dingin,  mulai bermunculan para kontruktivis yang cenderung berpikir tentang politik internasional, yakni Karl Deutch, Ernst Haas dan Hedley Bull.

Pemikir konstruktivisme dalam HI memiliki pandangan yang berbeda-beda (Mingst, 2011:84). Satu hal yang menjadi sebuah kesamaan oleh semua para pemikir konstruktivis adalah tidak adanya kepentingan (baik individu, negara maupun komunitas internasional) yang ada dengan sendirinya (given) dan tetap seperti itu adanya contoh misalnya, pemikiran realis yang mengatakan bahwa kepentingan utama sebuah negara adalah survival. Menurut konstruktivis, kepentingan terbentuk melalui interaksi sosial yang konstan. Dalam pandangan konstruktivisme,  kekuasaan juga penting. Namun konstruktivis tidak membatasi kekuasaan hanya yang ada di dimensi material. Kekuasaan tidak hanya sekedar militer, jumlah penduduk, persenjataan, ekonomi, namun juga wacana seperti gagasan dan legitimasi. (Mingst, 2011)

Debat antara neorealis dan neoliberal berakar pada asumsi yang sama bahwa negara adalah aktor rasional yang egois. Dengan demikian maka perdebatan neo-neo meletakkan identitas dan kepentingan negara sebagai sesuatu yang given (Wendt, 1992: 392). Karena itu, yang mereka perdebatkan sebenarnya adalah bagaimana perilaku negara in a given identity and a given structure. Meskipun yang mereka perdebatkan adalah apakah perilaku tersebut didorong oleh relative atau absolute gain.

Neoliberal dan Neorealis pada dasarnya memiliki kesepahaman pada dua hal: bahwa negara adalah aktor dominan dalam sistem internasional dan negara adalah “self interested creature”. Karena itulah, neoliberal sebenarnya lebih dekat pada realisme daripada liberal. Wendt sendiri menyebut bahwa neoliberal adalah a “weak realist” (lihat Wendt, 1992: 392). Hanya kepercayaan terhadap insitutusi yang mengatur perilaku negara lah yang membuat neoliberal go beyond realist.