Definisi Soft Power

Oleh: Anna Christy Swardi, Arief Muliawan, Bayu Setyawan, Citra Istiqomah, Novi Rizka Amalia

Soft power adalah salah satu konsep yang diusung oleh Joseph S. Nye selain smart power. Soft power adalah sebuah istilah yang mulai banyak digunakan untuk mengartikan atau menjelaskan sebuah proses relasi dan realisasi kekuasaan. Makna soft power sendiri dapat dilihat dari istilah ‘soft’ yang berarti ‘lunak’ atau ‘halus’ dan ‘power’, yakni suatu kemampuan untuk melakukan segala sesuatu dan mengontrol pihak lain, untuk membuatnya melakukan sesuatu yang belum tentu ingin mereka lakukan (“an ability to do things and control others, to get others to do what they otherwise would not”).[1] Sehingga, soft power dapat didefinisikan sebagai sebuah kemampuan suatu negara untuk mempengaruhi perilaku negara lain dengan cara persuasif daripada dengan koersi atau maupun imbalan. Soft power ini bersumber dari kebudayaan, nilai-nilai yang dianut dan elemen-elemen intangible lainnya yang menjadi daya tarik:

 “ Soft power is the ability to get what you want through attraction rather than through coercion or payments”[2] – Joseph Nye

Menurut Nye, soft power suatu negara bertumpu pada tiga sumber: “budaya (di tempat-tempat menarik bagi orang lain), nilai-nilai politik (ketika mereka hidup di dalam dan di luar negeri), dan kebijakan luar negeri (saat orang lain melihat negara ini memiliki kepemilikan yang sah atas suatu kebijakan politik dan otoritas.)”[3] Suatu negara dapat memperoleh hasil yang diinginkan dalam politik dunia karena negara-negara lain mengagumi nilai-nilainya, meniru contohnya, bercita-cita untuk meningkatkan kemakmuran dan keterbukaan negaranya. Dalam pengertian ini penting juga untuk mengatur agenda dan menarik pihak lain dalam politik dunia, dan bukan hanya untuk memaksa mereka berubah dengan ancaman kekuatan militer atau sanksi ekonomi tetapi juga dengan soft power.

Beberapa bentuk soft power antara lain ialah ideologi, teknologi, pendidikan, dan kebudayaan. Dengan demikian, dalam mengejar kepentingan nasionalnya negara tidak pernah bisa bertindak sendirian. Ia membutuhkan aktor-aktor lain seperti agen-agen swasta, institusi keagamaan dan pendidikan, serta perusahaan transnasional yang bergerak dalam bisnis perdagangan, komunikasi dan informasi, seni, dan budaya (interdependence).

Konsep ini mengacu pada kekuatan non-militer negara seperti perekonomian, budaya dan hal-hal yang disebut kaum realis sebagai low politics dibanding dengan hard power seperti masalah pertahanan dan militer, soft power juga memiliki masalah yang cukup kruisial bagi negara, menurut Joseph S Nye, “Soft power is more difficult, because many of its crucial resources are outside the control of governments, and their effects depend heavily on acceptance by the receiving audiences. Moreover, soft power resources often work indirectly by shaping the environment for policy, and sometimes take years to produce the desired outcomes.”[4]

---

[1] J.S. Nye, Jr., ‘Soft Power’, dalam Foreign Policy, Twentieth Anniversary, No. 80, Autumun 1990, p. 154

[2]J.S. Nye, Soft Power and Higher Education, Harvard University, 2008, p. 11, <http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ffp0502s.pdf>, diakses 15 April 2013

[3] Op.Cit

[4] J.S. Nye, SOFT POWER : The Means to Succes in World Politics, Public Affairs, New York, 2004, p. 1