Malas Tertindas, Lambat Tertinggal, Berhenti Mati

"Aku bersyukur dilahirkan di Indonesia. Dimana senyum masih menjadi karakter, budaya masih apik terjaga, dan optimisme masih menyulut semangat. Aku berharap, anak-anakku kelak harus lebih bangga dariku dalam memandang dan memperjuangkan Indonesianya. Jaya Selalu Indonesiaku, Jayalah Untuk Selama-lamanya"

Politik Luar Negri Indonesia Era Reformasi ( Masa pemerintahan BJ.Habiebie,Abdurrahman Wahid,Megawati,SBY)

Oleh: Prasodjo,Haryo (09260012) Khairatunnisa (09260022 ),Naelati,Lisvi (092600) ,Anshori,Anugrah (09260081)

Abstraksi:
            Indonesi State is the 4th most populous nation in the world, which consists of country Islands, which gather with nasionalismen sense, but in era of globalization , as if nationalism has faded from the soul of the people of Indonesia , eventhough we have lost identity and national identity , this is the mark with the frequent occurrence of conflict, in an era of economic reform and politics have not experienced significant development, still just a lot of corrupt practices committed by the state apratur, great hope is that Indonesia could become a comfortable state to live by society in both now and in the future.
Kata Kunci:Nasioanalisme,Politik Luar Negri,Kebijakan Luar Negri
Pendahuluan
Era reformasi ditndai dengan lengsernya presiden Suharto dari kursi kepresidenannya,yaitu pada bulan Mei 1997 atas desakan dari para kaum reformis yang di motori oleh mahasiswa,era reformasi adalah era baru dalam kancah perpolitikan nasional serta serta sejarah baru bagi bansa Indonesia sebagai tongak awal di,ulainya seubuah negara yang di harapkan demokrasi,dimana hak bersuara ,kebebasan pers,serta supermasi hukum semuanya di tegakkan,era reformasi itu sendiri di mulai dari masa pemerintahan presiden Bj Habibie dimana pada masa pemerintahanya terajdi kasus disintegrasi dari pada Timor Timur yang memisahkan diri dari NKRI,yang membuat laporan pertanggung jawabannya tidak di terima oleh MPR saat itu,dilanjutkan pemerintahannya oleh Abdurrahman Wahid yang amat kontroversional dalam kebijakan politik yang di buatnya,serta Megawati dengan beberapa isu yang mencuat dari padanyaa seperti kasusu penjualan beberapa perusahaan BUMN,serta 2004 hingga saat ini yaitu Susilo bambang Yudhoyono dinamika perpolitikan Indonesia tidak lagi bersifat statis namun mulai bergerak dengan amat dinamis,karena Indonesia telah menjadi negara yang benar-benar amat demokrasi,meskipun demikian bukan berarti Indonesia tidak memiliki permasalahan yang harus di seledsaikan dan terus berbenah diri,baik politik dalam dan luar negri pada masa ini sangat amat menarik perhatian jika kita mengamatinya dengan seksama,dimana posisi Indonesia saat ini berada,dan bagaimana dunia internasiomnal melihat Indonesia.serta bagaimana sepak terjang dari masing-masing presiden pada masa pemerintahannya.Dalam tulisan ini penulis akan membaginya kedalam beberapa bagian pembahasan menurut SAP,yang pertama yaitu tentang pengertian dan definisi dari pada nasionalisme,fungsi dan perannya bagi bangsa Indonesia,serta masuk pada pembahasan masa pemeritahan masing-masing presiden yang menjabat.
Tinjauan Pustaka
Dalam hal ini penulis mencoba menganalisa dan mendeskripsikan dinamika perpolitikan Indonesia pada era reformasi,khususnya dalam hal politik luar negri Indonesia,dimana kita akan melihat bagaimana bentuk dan arah kebijakan dari masing-masing pemimpin negara ini pada masa periode masa jabatannya,yang nantinya kita kan meliahat beberapa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing masa pemerintahan presiden,dalam hal ini ,pemulis membatasi mulai dari masa pemerintahan BJ Habibi hingga masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono,yang mana penulis mencari bahan-bahan dalam tulisan ini dari beberapa sumber referensi mulai dari buku,jurnal,artikeldan media internet guna memenuhi standar penulisan,dalam tulisan ini penulis tidak menulis secara teoritis namun hanya berusaha mendeskripsikan bagaimana Politik Luar Negri Indonesia saat era reformasi.
Pembahasan
 Politik luar negri Indonesia pada abad 21 ini berada pada sebuah putaran dari geo politik dan juga geo ekonomi yaitu banyak faktor yang dapat mempengaruhinya,baik dalam tatanan regional maupun internasional,serta kawasan seperti Asia Pasifik,Asia Timur,Asia Selatan,ASEAN dan lingkungan domestik.dapat dikatakan bahwa di abad ini pula politik luar negri Indonesia lebih dipengaruhi oleh tuntutan dunia,tidak hanya pengaruh dari luar namun ada juga bebrapa pengaruh dari domestik sendiri seperti pristiwa dan aktor dalam negri.
Politik luar negri Indonesia haruslah mengacu pada cakupan sekumpulan tujuan,strategi dan instrumen yang dipilih,adapun perubahan politik yang akan dibahas disini adalah bagai arah politik serta kebijakan Indonesia era reformasi dimana pada masa ini merupakan sebiuah masa transisi perubahan disegala bidang mulai dari struktur,keyakinan,serta politik masyarakat dan dunia yang bergerak dinamis.
Indonesia pernah mengalami masa kejayaan dimata dunia internasional,hal tersebut tidak lepas dari peran Bung Karno sebagai bapak proklamator yang berhasil mencari jati diri bangsa Indonesia,dimana dalam setiap aksi dan kebijakannya yang amat anti akan kolonialisme barat,konsep jati diri bangsa tersebut lahir dalam wujud sebauh nasionalisme pancasila dan undang-undang dasar 1945,namun seiring berjalannya waktu rasa nasionalis itupun semakin pudar dari diri masyarakat Indonesia.Seharusnya pancasila dan UUD 45 dapat menjadi bintang pedoman dalam berbagai arah kebijakan pemerintah bukan hanya sekedar menjadi sebuah selogan dan jargon tanpa ada makna apapun.
Pada dasarnya fungsi dari nasionalisme adalah sebagai kunci pemersatu negara,dimana nasionalisme indonesia adalah budaya bangsa Indonesia itu sendiri yang sifatnya dapat hidup dan menghidupkan,merdeka dan memerdekakan,serta bergerak dan menggerakkan,seperti apa yang telah dilakukan oleh bapak proklamator kita yang menjungjung tinggi kekhasan Indonesia yang anti penjajah dimana pemikirannya tersebut dicantumkan dalam pembukaan UUD 45.
Jika kita berbicara era reformasi maka tidak dapat kita pisahkan dari peranan masa pemerintahan BJ Habibi,Abdurrahman Wahid ,Megawati Soekarno Putri, serta Susilo Bambang Yudhoyono,Di era reformasi seakan para pemimpin negri ini mulai kehilangan arah,kehilangan jati diri,bahkan dapat dikatakan kehilangan identitas,pada masa ini bangsa Indonesia mengalami kemerosotan yang amat tajam,terjadi sebuah krisis nilai ,yaitu nilai nasionalisme bangsa,nasionalisme mulai tergerus dan rusak terbukti adanya perubahan amandemen sebanyak empat kali,hal ini juga merupakan bentuk dari penjajahan baru bangsa barat yang menularkan ideologinya berupa demokrasi.liberalisme,kapitalisme serta neokolonialisme.
adapun beberapa indikator yang menunjukkan kemerosotan dari nasionalis bangsa ini adalah sebagai berikut:
·Pancasila mulai ditinggalkan dan tidak di implementasikan sebagai mana mestinya.
·Banyaknya campur tangan asing dalam menentukan arah kehidupan bangsa.
·Penjualan aset-aset negara.
·UUD 45 diamandemenkan sebanyak empat kali yang mana didalamnya terdapatkepentignan asing yang berupa neokolonialisme dan kapitalisme.
·Pemimpin bangga menjadi komprador kekuatan asing.
·Adanya faktor desentralisasi dan otonomisasi yang menyebabkan semangat kebangsaan kita     merosot.
·Negara tidak mampu lagi menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya.
·Negara tidak mampu melindungi warga negaranya.
·Banyaknya kelompok yang berkonflik,bertikai dan melakukan dengan caranya sendiri dan negara hanya isa diam.
·Adanya golput dalam pemilu yang menandakan bahwa rakyat tidak lagi percaya dan sudah merasa kecewa dahulu pada calon pemimpinnya,belum lagi diwarnai dengan black akan campaign.hal ini juga merupakan sbauh bentuk pembangkangan sipil.
Pudarnya nasionalisme kebangsaan tersebut dapat disebabkan oleh krisis multidimensi yang berkepanjangan serta euforia reformasi yang berkepanjangan justru merubah prilaku masyarakat semakin liar dan menyalahkan masa lalu,tanpa memperhatikan norma dan etika dalam bermasyarakat hal tersebut  juga tidak luput dari peran globalisai internasional contoh yang dapat kita ambil adalah dalam bidang ekonomi yang mana hilangnya rasa cinta produk dalam negri diakibatkan adanya pasar bebas.pada era reformasi ini juga terdapat paham-paham baru dari nasionalisme yaitu lebih pada etnis dan kelompok tertentu,hal tersebut terbukti adanya kelompok-kelompok  serta golongan baru dalam pergerakan masyarakat.padahal pada awalnya Indonesia didirikan berdasarkan persamaan nasib,sejarah,cita-cita,perjuangan dimana mencambakan sebuah negara yang rakyatnya hidup adil,makmur dan sejahtra.
Adapun perekonomian pada masa era reformasi,kami akan memaginya pada periode masing-masing pemerintahan,dari BJ Habibi hingga Susilo bambang Yudhoyono.


Masa Pemerintan BJ Habibie.
Dalam bidang ekonomi,pada masa ini pertumbuhan perekonomian belum menunjukkan peningkatan yang signifikan hal ini di karenakan kebijakan-kebijakan diutamakan guna menjaga stabilitas politik pasca lengsernaya Suharto.karena pad masa ini terjadi transisi besar dari orde baru pada pemerintahan yang lebih demikratis.
Pada era pemerintahannya yang singkat ia berhasil memberikan landasan kokoh bagi Indonesia, pada eranya dilahirkan UU Anti Monopoli atau UU Persaingan Sehat, perubahan UU Partai Politik dan yang paling penting adalah UU otonomi daerah. Melalui penerapan UU otonomi daerah inilah gejolak disintergrasi yang diwarisi sejak era Orde Baru berhasil diredam dan akhirnya dituntaskan di era presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tanpa adanya UU otonomi daerah bisa dipastikan Indonesia akan mengalami nasib sama seperti Uni Soviet dan Yugoslavia[1].
Di bidang ekonomi, ia berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap dollar masih berkisar antara Rp 10.000 – Rp 15.000. Namun pada akhir pemerintahannya, terutama setelah pertanggungjawabannya ditolak MPR, nilai tukar rupiah meroket naik pada level Rp 6500 per dolar AS nilai yang tidak akan pernah dicapai lagi di era pemerintahan selanjutnya. Selain itu, ia juga memulai menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian. Pada era Habibie (Mei 1998 – Oktober 1999)[2].
Dalam politik domestik pada masa pemerintahannya  terjadi isu disintegrasi yang mewarnai politik domestik,terjadinya krisis diplomasi dengan ditandainya keluarnya Timor Timur dari negara kesaruan Republik Indonesia,dan pada masa pemerintahan Habibie pula Indonesia mulai menerima dana pinjaman dari IMF.
Mengenai kebijakan dan politik luar negeri RI praktis tidak banyak mengalami perubahan, karena pada saat itu pun yang ditunjuk menjadi Menlu adalah Ali Alatas, orang yang juga menjadi Menlu pada era Soeharto. Sehingga kekuasaan Habibie tidak berlangsung lama, Salah satu kesalahan yang dinilai pihak oposisi terbesar adalah setelah menjabat sebagai Presiden, B.J. Habibie memperbolehkan diadakannya referendum provinsi Timor Timur (sekarang Timor Leste), ia mengajukan hal yang cukup menggemparkan publik saat itu, yaitu mengadakan jajak pendapat bagi warga Timor Timur untuk memilih merdeka atau masih tetap menjadi bagian dari Indonesia. Pada masa kepresidenannya, Timor Timur lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi negara terpisah yang berdaulat pada tanggal 30 Agustus 1999. Lepasnya Timor Timur di satu sisi memang disesali oleh sebagian warga negara Indonesia, tapi disisi lain membersihkan nama Indonesia yang sering tercemar oleh tuduhan pelanggaran HAM di Timor Timur.
Kasus inilah yang mendorong pihak oposisi yang tidak puas dengan latar belakang Habibie semakin giat menjatuhkan Habibie. Upaya ini akhirnya berhasil dilakukan pada Sidang Umum 1999, ia memutuskan tidak mencalonkan diri lagi setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR.
Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid.
Pada masa ini perekonomian Indonesiapun belum berjalan efektif diamana pemerintahan sendiri memiliki warisan masalah perekonomian orde baru seperti adanya KKn (Korupsi,kolusi,dan nipotisme),serta pemulihan ekonomi,tuntutan terhadap profesionalisme kinerja BUMN,pengendalian inflasi,serta mempertahankan arus rupiah agar tidak kembali anjlok.belum lagi pada masa ini pula presiden tersdandung kasus bruneigate yang menjatuhkan kredebilitasnya di mata para pendukungnya.
Pada politik domestiknya ,situasi politik masih memanas diaman timbul gerakan-gerakan sparatis serta konflik antar etnis,kareana adanya konflik-konflik tersebut,stabilitas domestik terganggu yang berakibat pada pencitraan Indonesia dimata dunia internasional,namun pada masa pemerintahan ini pulalah kebebasan beragama berkembang dengan di berinya hari libur nasional bagi agama selain islam khususnyabagi etnis tiongha,pada masa ini demokrasi sipil mulai diakui.
Dalam politik dan kebijakan luar negrinya Abdurrahman wahid melontarkan ide pembentukan poros jakarta-Beijing-New Delhi,tentu hal ini mengejutkan pihak barat,tidak hanya itu banyak sekali ide-ide yang menurut kebanyakan pengamat politik amat kontroversioanal lainnya seperti melakukan hubungan diplomatik dengan Israel.
Dalam hal kerjasama Abdurrahman Wahid mengandenga kuat negara-negara asia serta timur tengah,serta diadakannya diplomasi ekonomi guna menarik investor serta kepercayaan dari dunia Internasional terhadap Indonesia,menurutnya pemulihan ekonomi nasional dapat dilakukan dengan menndang investror dari luar negri untuk datang ke Indonesia.

Masa Pemerntahan Megawati Soekarno Putri.
Pada masa ini pemerintah dituntut untuk segera menyelesaikan berbagai masalah ekonomi yang mendesak seperti pemulihan ekonomi dan penegakan hukum,adapun beberapa kebijakan yang ditempuh guna perbaikan ekonomi pada masa ini seperti mengadakan pertemuah guna mengadakan penundaan pembayaran utang luar negri Indonesia sebesar US$ 5,8 miliar pada pertemuan Paris Club ke 3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negri sebesar Rp 116,35 triliun[3],pada masa ini pula KPK 9 Komisi pemberantasan korupsi)dibentuk,namun belum menunjukkan hasil apa-apa,padahal korupsi adalah masalah yang krusial karena menjadikan para investor berfikir dua kali untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Politik domestik pada masa ini masih saja tidak berbeda jauh dengan masa pemerintahan sebelumnya dimana Indonesia masih saja diwarnai dengan konflik sipil dan etnis tidak hanya itu wabah terorismepun turut serta mewarnai nusantara,otomi dareah diberlakukan sebagai jawaban atas ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah-daerah di Indonesia,pada masa ini pulalah peletakan dasar demokrasi terbuka.
Di bawah Presiden Megawati (dengan Hassan Wirayudha seorang diplomat karir sebagai Menlu), Polugri RI tampak kembali bergeser ke kanan. Ini ditandai dengan dijadikannya AS sebagai negara non-Asia pertama yang dikunjungi Megawati.

Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Pada masa ini pemerintah membuat sebuah kebijakan yang kontroversi yaitu mengurangi subsidi BBM dengan kata lain harga BBM dinaikkan,yang mana dana subsidi BBm tersebut dialokasikan pada sektor pendidikan dan kesehatan,kebijakan selanjutnya adalah dengan adanya BLT (bantuan langsung tunai) yang dananya banyak diselewengakan sehingga tidak sampai pada tangan yang berhak menerima,tidak hanya itu pemerrintah lebih mendorong pada pembangunan infrastruktur hal ini guna menarik para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia dengan begitu perekonomian akan terdorong,hal ini terbukti dengan diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu,para investor dipertemukan dengan kepala-kepala daerah[4].
Pada masa pemerintahan ini pula Indonesia melunasi utangnya pada IMF sebesar US$ 3,1 miliyar  hal ini menandakan bahwa indonesia tidak lagi memiliki kewajiban untuk hadir dalam sidang-sidang forum yang diadakan IMF,namun tidak lama kemudian isu baru mencuat yaitu kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006[5], disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sector riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sector riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi.
Pada masa ini politik luar negri Indonesia kembali dipetakan,konsep bebas aktif kembali diterjemahkan:
·Konstruktivisme pola pikir.
·Tidak akan pernah bergabung degnan pakta militer manapun.
·Konektivitas dengan dunia luar.
·Projek identitas Indonesia sebagai negara degnan jumlah penduduk terbesar ke 4 di dunia serta umat mulim terbesar dan sebagai negara dengan pringkat ke 3 demokrasi,sebuah negara yagn mampu mengabungkan antara demokrasi,umat islam serta modernitas.
·Mencerminkan nasionalisme Indonesia yagn sebenarnya,yang terbuka,percaya diri,moderat,toleransi,dan berwawasan luas.
Menurutnya indonesia berada pada arus globalisasi,interpedensi,serta persaingan yang kuat di ibaratkan seperti sedang berlayar diarus samudra yang luas (Navigating in Tiurbulence Ocean).
            Pada era reformasi ini terdapat banyak pusat kekuatan,dunia tidak lagi bersistem bipolar,banyak kekuatan-kekuatan baru muncul,maka indonesia dirtuntut dalam meninggkatkan perannya baik ditingkat regional maupun global,paling tidak indonesi atetap dapat mempertahankan perannya sebagai peace meker,karena kekuatan diplomasi Indonesia terletak pada kebenaran moral dan power of argument.
Pada era ini Indonesia dianggap tidak lagi memiliki seperangkat formula mengenai kebijakan luar negrinya,yang mana kebijakannya tidak selalu tepat dan jelas serta tegas,meskipun semua pemimpin negri ini mengklaim telah menjalankan politik bebas aktif,namun di sis lain pada era reformasi ini tidak ada lagi faktor psikologi yang mempengaruhi kebijakan Indonesia seperti pada morde baru ,diera reformasi ini Indonesia bisda lebih bebas berbicara tentang demokrasi,kebebasan berpendapat,pen gakan hukum,plularisme, hal inilah yang membuat Indonesia semakin nyaman dalam berinteraksi degnan negara lain,menjadi bangsa yang kembali dapat dipercaya oleh dunia internasional guna melanggengkan kerja sama.
Indonesia memiliki peran sentral dalam beberapa pertmuan antar negara baik dalam kelas regional,multilateral, bahkan sekelas internasional,Indonesia memberikan sumbangan saran pada pertemuan G-20 meengenai krisis keuangan global,tidak hanya itu Indonesia juga turut diundang dalam pertemuan negara-negara yagn tergabung dalam G-8,yang mana anggotanya merupakan negfra-negara yang memiliki kemampuan ekonomi yang mapan.
Dalam kawasan regional Indonesia menjadi seuah cntoh bagi negara-negara di ASEAN mengenai nilai demokratis dan nilai-nilai tentang HAM,tidak hanya itu Indonesia juga menjadi role dari pembentukan komisi penganganan terkait masalah HAM di ASEAN.

Kesimpulan
Pada era reformasi ini banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi arah kebijakan perpoitikan luar negri Indonesia, hal tersebut bisa melalui sistem dunia internasional maupun peristiwa ataupun aktor dalam negri sendiri,pada masa ini banyak perubahan terjadi mulai dari perubahan struktur,keyakinan,politik masyarakat negara dalam sistem yang dinamis.
Politik luar negri Indonesia dituntut harus dapat mengacu pada cakupan sekumpulan tujuan,strategi serta beberapa instrumen yang dipilih,dalam mewujudkan hal tersebut juga dibutuhkan sikap nasionalisme,yang mana nasionalisme merupakan sebuah kunci utama sebagi alat pemersatu bangsa ini,tanpa adanya nasionalisme mustahil akan lahir sbauh bangsa yang berdaulat.
Adapun dalam hal perekonomian dan perpolitikan pada masa era reformasi ini ,Indonesia terus mengalami pasang surut,namun hal demikian bukanlah menjadi sebuah alasan bagi pemerintah dan pemimpin negri ini untuk berhenti berbuat dan mersa puas dengan hasil yang telah dicapai,mengingat perjalanan bangsa ini masih panjang dan harus terus dilalui dengan semangat juang kebangsaan yang tinggi guna terwujudnya sebuah negara yang rakyatnya hidup makmur,adil,aman,serta sejahtera “baldatun thoyyibatun wa rabbul ghafur”.



Daftar Pustaka
Rezasyah,Teuku.”Politik Luar Negri Indonesia Antara Idealisme dan Praktik”,Humanoria,bandung 2008.
Cipto,Bambang ,’Hubungan Internasional Di Asia Tenggara”Pustaka Pelajar,Yogyakarta,2008.
Syamsuddin,Dr.Aziz.”Kaum Muda Menatap Masa Depan Indonesia”,RM books rakyat Merdeka Group,Jakarta,2010.
Wibisono,Makarim.”Tantangan Diplomasi Multilateral”,LP3ES,Jakarta ,2006.
Meredith,Robyn.”Menjadi raksasa Dunia”,nuansa,Bandung,2008.





[1] Wibisono,Makarim.”Tantangan Diplomasi Multilateral”,LP3ES,Jakarta ,2006.hal 101

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar