Oleh: Prasodjo,Haryo
(09260012) Khairatunnisa (09260022 ),Naelati,Lisvi (092600) ,Anshori,Anugrah
(09260081)
Abstraksi:
Indonesi
State is the 4th most populous nation in the world, which consists of country
Islands, which gather with nasionalismen sense, but in era of globalization ,
as if nationalism has faded from the soul of the people of Indonesia ,
eventhough we have lost identity and national identity , this is the mark with
the frequent occurrence of conflict, in an era of economic reform and politics
have not experienced significant development, still just a lot of corrupt
practices committed by the state apratur, great hope is that Indonesia could
become a comfortable state to live by society in both now and in the future.
Kata Kunci:Nasioanalisme,Politik Luar
Negri,Kebijakan Luar Negri
Pendahuluan
Era reformasi
ditndai dengan lengsernya presiden Suharto dari kursi kepresidenannya,yaitu
pada bulan Mei 1997 atas desakan dari para kaum reformis yang di motori oleh
mahasiswa,era reformasi adalah era baru dalam kancah perpolitikan nasional serta
serta sejarah baru bagi bansa Indonesia sebagai tongak awal di,ulainya seubuah
negara yang di harapkan demokrasi,dimana hak bersuara ,kebebasan pers,serta
supermasi hukum semuanya di tegakkan,era reformasi itu sendiri di mulai dari
masa pemerintahan presiden Bj Habibie dimana pada masa pemerintahanya terajdi
kasus disintegrasi dari pada Timor Timur yang memisahkan diri dari NKRI,yang
membuat laporan pertanggung jawabannya tidak di terima oleh MPR saat
itu,dilanjutkan pemerintahannya oleh Abdurrahman Wahid yang amat kontroversional
dalam kebijakan politik yang di buatnya,serta Megawati dengan beberapa isu yang
mencuat dari padanyaa seperti kasusu penjualan beberapa perusahaan BUMN,serta
2004 hingga saat ini yaitu Susilo bambang Yudhoyono dinamika perpolitikan
Indonesia tidak lagi bersifat statis namun mulai bergerak dengan amat dinamis,karena
Indonesia telah menjadi negara yang benar-benar amat demokrasi,meskipun
demikian bukan berarti Indonesia tidak memiliki permasalahan yang harus di
seledsaikan dan terus berbenah diri,baik politik dalam dan luar negri pada masa
ini sangat amat menarik perhatian jika kita mengamatinya dengan seksama,dimana
posisi Indonesia saat ini berada,dan bagaimana dunia internasiomnal melihat
Indonesia.serta bagaimana sepak terjang dari masing-masing presiden pada masa
pemerintahannya.Dalam tulisan ini penulis akan membaginya kedalam beberapa
bagian pembahasan menurut SAP,yang pertama yaitu tentang pengertian dan
definisi dari pada nasionalisme,fungsi dan perannya bagi bangsa Indonesia,serta
masuk pada pembahasan masa pemeritahan masing-masing presiden yang menjabat.
Tinjauan
Pustaka
Dalam hal ini
penulis mencoba menganalisa dan mendeskripsikan dinamika perpolitikan Indonesia
pada era reformasi,khususnya dalam hal politik luar negri Indonesia,dimana kita
akan melihat bagaimana bentuk dan arah kebijakan dari masing-masing pemimpin
negara ini pada masa periode masa jabatannya,yang nantinya kita kan meliahat
beberapa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing masa pemerintahan
presiden,dalam hal ini ,pemulis membatasi mulai dari masa pemerintahan BJ
Habibi hingga masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono,yang mana penulis
mencari bahan-bahan dalam tulisan ini dari beberapa sumber referensi mulai dari
buku,jurnal,artikeldan media internet guna memenuhi standar penulisan,dalam
tulisan ini penulis tidak menulis secara teoritis namun hanya berusaha
mendeskripsikan bagaimana Politik Luar Negri Indonesia saat era reformasi.
Pembahasan
Politik luar negri Indonesia pada abad 21 ini
berada pada sebuah putaran dari geo politik dan juga geo ekonomi yaitu banyak
faktor yang dapat mempengaruhinya,baik dalam tatanan regional maupun
internasional,serta kawasan seperti Asia Pasifik,Asia Timur,Asia Selatan,ASEAN
dan lingkungan domestik.dapat dikatakan bahwa di abad ini pula politik luar
negri Indonesia lebih dipengaruhi oleh tuntutan dunia,tidak hanya pengaruh dari
luar namun ada juga bebrapa pengaruh dari domestik sendiri seperti pristiwa dan
aktor dalam negri.
Politik luar
negri Indonesia haruslah mengacu pada cakupan sekumpulan tujuan,strategi dan
instrumen yang dipilih,adapun perubahan politik yang akan dibahas disini adalah
bagai arah politik serta kebijakan Indonesia era reformasi dimana pada masa ini
merupakan sebiuah masa transisi perubahan disegala bidang mulai dari
struktur,keyakinan,serta politik masyarakat dan dunia yang bergerak dinamis.
Indonesia pernah
mengalami masa kejayaan dimata dunia internasional,hal tersebut tidak lepas
dari peran Bung Karno sebagai bapak proklamator yang berhasil mencari jati diri
bangsa Indonesia,dimana dalam setiap aksi dan kebijakannya yang amat anti akan
kolonialisme barat,konsep jati diri bangsa tersebut lahir dalam wujud sebauh
nasionalisme pancasila dan undang-undang dasar 1945,namun seiring berjalannya
waktu rasa nasionalis itupun semakin pudar dari diri masyarakat
Indonesia.Seharusnya pancasila dan UUD 45 dapat menjadi bintang pedoman dalam
berbagai arah kebijakan pemerintah bukan hanya sekedar menjadi sebuah selogan
dan jargon tanpa ada makna apapun.
Pada dasarnya
fungsi dari nasionalisme adalah sebagai kunci pemersatu negara,dimana nasionalisme
indonesia adalah budaya bangsa Indonesia itu sendiri yang sifatnya dapat hidup
dan menghidupkan,merdeka dan memerdekakan,serta bergerak dan
menggerakkan,seperti apa yang telah dilakukan oleh bapak proklamator kita yang
menjungjung tinggi kekhasan Indonesia yang anti penjajah dimana pemikirannya
tersebut dicantumkan dalam pembukaan UUD 45.
Jika kita
berbicara era reformasi maka tidak dapat kita pisahkan dari peranan masa
pemerintahan BJ Habibi,Abdurrahman Wahid ,Megawati Soekarno Putri, serta Susilo
Bambang Yudhoyono,Di era reformasi seakan para pemimpin negri ini mulai
kehilangan arah,kehilangan jati diri,bahkan dapat dikatakan kehilangan
identitas,pada masa ini bangsa Indonesia mengalami kemerosotan yang amat
tajam,terjadi sebuah krisis nilai ,yaitu nilai nasionalisme bangsa,nasionalisme
mulai tergerus dan rusak terbukti adanya perubahan amandemen sebanyak empat
kali,hal ini juga merupakan bentuk dari penjajahan baru bangsa barat yang
menularkan ideologinya berupa demokrasi.liberalisme,kapitalisme serta
neokolonialisme.
adapun beberapa
indikator yang menunjukkan kemerosotan dari nasionalis bangsa ini adalah
sebagai berikut:
·Pancasila mulai
ditinggalkan dan tidak di implementasikan sebagai mana mestinya.
·Banyaknya campur tangan
asing dalam menentukan arah kehidupan bangsa.
·Penjualan aset-aset
negara.
·UUD 45 diamandemenkan
sebanyak empat kali yang mana didalamnya terdapatkepentignan asing yang berupa
neokolonialisme dan kapitalisme.
·Pemimpin bangga menjadi
komprador kekuatan asing.
·Adanya faktor desentralisasi
dan otonomisasi yang menyebabkan semangat kebangsaan kita merosot.
·Negara tidak mampu lagi
menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya.
·Negara tidak mampu
melindungi warga negaranya.
·Banyaknya kelompok yang
berkonflik,bertikai dan melakukan dengan caranya sendiri dan negara hanya isa
diam.
·Adanya golput dalam
pemilu yang menandakan bahwa rakyat tidak lagi percaya dan sudah merasa kecewa
dahulu pada calon pemimpinnya,belum lagi diwarnai dengan black akan
campaign.hal ini juga merupakan sbauh bentuk pembangkangan sipil.
Pudarnya
nasionalisme kebangsaan tersebut dapat disebabkan oleh krisis multidimensi yang
berkepanjangan serta euforia reformasi yang berkepanjangan justru merubah
prilaku masyarakat semakin liar dan menyalahkan masa lalu,tanpa memperhatikan
norma dan etika dalam bermasyarakat hal tersebut juga tidak luput dari peran globalisai
internasional contoh yang dapat kita ambil adalah dalam bidang ekonomi yang
mana hilangnya rasa cinta produk dalam negri diakibatkan adanya pasar
bebas.pada era reformasi ini juga terdapat paham-paham baru dari nasionalisme
yaitu lebih pada etnis dan kelompok tertentu,hal tersebut terbukti adanya
kelompok-kelompok serta golongan baru
dalam pergerakan masyarakat.padahal pada awalnya Indonesia didirikan berdasarkan
persamaan nasib,sejarah,cita-cita,perjuangan dimana mencambakan sebuah negara
yang rakyatnya hidup adil,makmur dan sejahtra.
Adapun
perekonomian pada masa era reformasi,kami akan memaginya pada periode
masing-masing pemerintahan,dari BJ Habibi hingga Susilo bambang Yudhoyono.
Masa Pemerintan
BJ Habibie.
Dalam bidang
ekonomi,pada masa ini pertumbuhan perekonomian belum menunjukkan peningkatan
yang signifikan hal ini di karenakan kebijakan-kebijakan diutamakan guna
menjaga stabilitas politik pasca lengsernaya Suharto.karena pad masa ini
terjadi transisi besar dari orde baru pada pemerintahan yang lebih demikratis.
Pada
era pemerintahannya yang singkat ia berhasil memberikan landasan kokoh bagi
Indonesia, pada eranya dilahirkan UU Anti Monopoli atau UU Persaingan Sehat,
perubahan UU Partai Politik dan yang paling penting adalah UU otonomi daerah. Melalui
penerapan UU otonomi daerah inilah gejolak disintergrasi yang diwarisi sejak
era Orde Baru berhasil diredam dan akhirnya dituntaskan di era presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tanpa adanya UU otonomi daerah bisa dipastikan Indonesia akan
mengalami nasib sama seperti Uni Soviet dan Yugoslavia[1].
Di bidang ekonomi, ia
berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap dollar masih berkisar antara Rp
10.000 – Rp 15.000. Namun pada akhir pemerintahannya, terutama setelah
pertanggungjawabannya ditolak MPR, nilai tukar rupiah meroket naik pada level
Rp 6500 per dolar AS nilai yang tidak akan pernah dicapai lagi di era
pemerintahan selanjutnya. Selain itu, ia juga memulai menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih
fokus mengurusi perekonomian. Pada era Habibie (Mei 1998 –
Oktober 1999)[2].
Dalam politik
domestik pada masa pemerintahannya
terjadi isu disintegrasi yang mewarnai politik domestik,terjadinya
krisis diplomasi dengan ditandainya keluarnya Timor Timur dari negara kesaruan
Republik Indonesia,dan pada masa pemerintahan Habibie pula Indonesia mulai
menerima dana pinjaman dari IMF.
Mengenai
kebijakan dan politik luar negeri RI praktis tidak banyak mengalami perubahan,
karena pada saat itu pun yang ditunjuk menjadi Menlu adalah Ali Alatas, orang
yang juga menjadi Menlu pada era Soeharto. Sehingga kekuasaan Habibie tidak berlangsung
lama, Salah satu kesalahan yang dinilai pihak oposisi
terbesar adalah setelah menjabat sebagai Presiden, B.J. Habibie memperbolehkan
diadakannya referendum provinsi Timor Timur (sekarang Timor Leste), ia
mengajukan hal yang cukup menggemparkan publik saat itu, yaitu mengadakan jajak
pendapat bagi warga Timor Timur untuk memilih merdeka atau masih tetap menjadi
bagian dari Indonesia. Pada masa kepresidenannya, Timor Timur lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi negara
terpisah yang berdaulat pada tanggal 30 Agustus 1999. Lepasnya
Timor Timur di satu sisi memang disesali oleh sebagian warga negara Indonesia,
tapi disisi lain membersihkan nama Indonesia yang sering tercemar oleh tuduhan
pelanggaran HAM di Timor Timur.
Kasus
inilah yang mendorong pihak oposisi yang tidak puas dengan latar belakang
Habibie semakin giat menjatuhkan Habibie. Upaya ini akhirnya berhasil dilakukan
pada Sidang Umum 1999, ia memutuskan tidak mencalonkan diri lagi setelah
laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR.
Masa
Pemerintahan Abdurrahman Wahid.
Pada masa ini
perekonomian Indonesiapun belum berjalan efektif diamana pemerintahan sendiri
memiliki warisan masalah perekonomian orde baru seperti adanya KKn
(Korupsi,kolusi,dan nipotisme),serta pemulihan ekonomi,tuntutan terhadap
profesionalisme kinerja BUMN,pengendalian inflasi,serta mempertahankan arus
rupiah agar tidak kembali anjlok.belum lagi pada masa ini pula presiden
tersdandung kasus bruneigate yang menjatuhkan kredebilitasnya di mata para
pendukungnya.
Pada politik
domestiknya ,situasi politik masih memanas diaman timbul gerakan-gerakan
sparatis serta konflik antar etnis,kareana adanya konflik-konflik
tersebut,stabilitas domestik terganggu yang berakibat pada pencitraan Indonesia
dimata dunia internasional,namun pada masa pemerintahan ini pulalah kebebasan
beragama berkembang dengan di berinya hari libur nasional bagi agama selain islam
khususnyabagi etnis tiongha,pada masa ini demokrasi sipil mulai diakui.
Dalam politik
dan kebijakan luar negrinya Abdurrahman wahid melontarkan ide pembentukan poros
jakarta-Beijing-New Delhi,tentu hal ini mengejutkan pihak barat,tidak hanya itu
banyak sekali ide-ide yang menurut kebanyakan pengamat politik amat
kontroversioanal lainnya seperti melakukan hubungan diplomatik dengan Israel.
Dalam hal
kerjasama Abdurrahman Wahid mengandenga kuat negara-negara asia serta timur
tengah,serta diadakannya diplomasi ekonomi guna menarik investor serta
kepercayaan dari dunia Internasional terhadap Indonesia,menurutnya pemulihan
ekonomi nasional dapat dilakukan dengan menndang investror dari luar negri
untuk datang ke Indonesia.
Masa Pemerntahan
Megawati Soekarno Putri.
Pada masa ini
pemerintah dituntut untuk segera menyelesaikan berbagai masalah ekonomi yang
mendesak seperti pemulihan ekonomi dan penegakan hukum,adapun beberapa
kebijakan yang ditempuh guna perbaikan ekonomi pada masa ini seperti mengadakan
pertemuah guna mengadakan penundaan pembayaran utang luar negri Indonesia
sebesar US$ 5,8 miliar pada pertemuan Paris Club ke 3 dan mengalokasikan
pembayaran utang luar negri sebesar Rp 116,35 triliun[3],pada
masa ini pula KPK 9 Komisi pemberantasan korupsi)dibentuk,namun belum
menunjukkan hasil apa-apa,padahal korupsi adalah masalah yang krusial karena
menjadikan para investor berfikir dua kali untuk menanamkan modalnya di
Indonesia.
Politik domestik
pada masa ini masih saja tidak berbeda jauh dengan masa pemerintahan sebelumnya
dimana Indonesia masih saja diwarnai dengan konflik sipil dan etnis tidak hanya
itu wabah terorismepun turut serta mewarnai nusantara,otomi dareah diberlakukan
sebagai jawaban atas ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah-daerah di
Indonesia,pada masa ini pulalah peletakan dasar demokrasi terbuka.
Di bawah
Presiden Megawati (dengan Hassan Wirayudha seorang diplomat karir sebagai
Menlu), Polugri RI tampak kembali bergeser ke kanan. Ini ditandai dengan
dijadikannya AS sebagai negara non-Asia pertama yang dikunjungi Megawati.
Masa pemerintahan Susilo Bambang
Yudhoyono.
Pada masa ini
pemerintah membuat sebuah kebijakan yang kontroversi yaitu mengurangi subsidi
BBM dengan kata lain harga BBM dinaikkan,yang mana dana subsidi BBm tersebut dialokasikan
pada sektor pendidikan dan kesehatan,kebijakan selanjutnya adalah dengan adanya
BLT (bantuan langsung tunai) yang dananya banyak diselewengakan sehingga tidak
sampai pada tangan yang berhak menerima,tidak hanya itu pemerrintah lebih
mendorong pada pembangunan infrastruktur hal ini guna menarik para investor
untuk menanamkan modalnya di Indonesia dengan begitu perekonomian akan
terdorong,hal ini terbukti dengan diadakannya Indonesian Infrastructure Summit
pada bulan November 2006 lalu,para investor dipertemukan dengan kepala-kepala
daerah[4].
Pada masa
pemerintahan ini pula Indonesia melunasi utangnya pada IMF sebesar US$ 3,1
miliyar hal ini menandakan bahwa
indonesia tidak lagi memiliki kewajiban untuk hadir dalam sidang-sidang forum
yang diadakan IMF,namun tidak lama kemudian isu baru mencuat yaitu kesenjangan
ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin
meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada
bulan Maret 2006[5],
disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran kredit perbankan
ke sector riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di
SBI), sehingga kinerja sector riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi.
Pada masa ini
politik luar negri Indonesia kembali dipetakan,konsep bebas aktif kembali
diterjemahkan:
·Konstruktivisme pola
pikir.
·Tidak akan pernah
bergabung degnan pakta militer manapun.
·Konektivitas dengan
dunia luar.
·Projek identitas
Indonesia sebagai negara degnan jumlah penduduk terbesar ke 4 di dunia serta
umat mulim terbesar dan sebagai negara dengan pringkat ke 3 demokrasi,sebuah
negara yagn mampu mengabungkan antara demokrasi,umat islam serta modernitas.
·Mencerminkan
nasionalisme Indonesia yagn sebenarnya,yang terbuka,percaya diri,moderat,toleransi,dan
berwawasan luas.
Menurutnya indonesia berada pada arus
globalisasi,interpedensi,serta persaingan yang kuat di ibaratkan seperti sedang
berlayar diarus samudra yang luas (Navigating in Tiurbulence Ocean).
Pada
era reformasi ini terdapat banyak pusat kekuatan,dunia tidak lagi bersistem
bipolar,banyak kekuatan-kekuatan baru muncul,maka indonesia dirtuntut dalam
meninggkatkan perannya baik ditingkat regional maupun global,paling tidak
indonesi atetap dapat mempertahankan perannya sebagai peace meker,karena
kekuatan diplomasi Indonesia terletak pada kebenaran moral dan power of
argument.
Pada era ini
Indonesia dianggap tidak lagi memiliki seperangkat formula mengenai kebijakan
luar negrinya,yang mana kebijakannya tidak selalu tepat dan jelas serta
tegas,meskipun semua pemimpin negri ini mengklaim telah menjalankan politik
bebas aktif,namun di sis lain pada era reformasi ini tidak ada lagi faktor
psikologi yang mempengaruhi kebijakan Indonesia seperti pada morde baru ,diera
reformasi ini Indonesia bisda lebih bebas berbicara tentang demokrasi,kebebasan
berpendapat,pen gakan hukum,plularisme, hal inilah yang membuat Indonesia
semakin nyaman dalam berinteraksi degnan negara lain,menjadi bangsa yang
kembali dapat dipercaya oleh dunia internasional guna melanggengkan kerja sama.
Indonesia
memiliki peran sentral dalam beberapa pertmuan antar negara baik dalam kelas
regional,multilateral, bahkan sekelas internasional,Indonesia memberikan
sumbangan saran pada pertemuan G-20 meengenai krisis keuangan global,tidak
hanya itu Indonesia juga turut diundang dalam pertemuan negara-negara yagn
tergabung dalam G-8,yang mana anggotanya merupakan negfra-negara yang memiliki
kemampuan ekonomi yang mapan.
Dalam kawasan
regional Indonesia menjadi seuah cntoh bagi negara-negara di ASEAN mengenai
nilai demokratis dan nilai-nilai tentang HAM,tidak hanya itu Indonesia juga
menjadi role dari pembentukan komisi penganganan terkait masalah HAM di ASEAN.
Kesimpulan
Pada era
reformasi ini banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi arah kebijakan
perpoitikan luar negri Indonesia, hal tersebut bisa melalui sistem dunia
internasional maupun peristiwa ataupun aktor dalam negri sendiri,pada masa ini
banyak perubahan terjadi mulai dari perubahan struktur,keyakinan,politik masyarakat
negara dalam sistem yang dinamis.
Politik luar
negri Indonesia dituntut harus dapat mengacu pada cakupan sekumpulan
tujuan,strategi serta beberapa instrumen yang dipilih,dalam mewujudkan hal
tersebut juga dibutuhkan sikap nasionalisme,yang mana nasionalisme merupakan
sebuah kunci utama sebagi alat pemersatu bangsa ini,tanpa adanya nasionalisme
mustahil akan lahir sbauh bangsa yang berdaulat.
Adapun dalam hal
perekonomian dan perpolitikan pada masa era reformasi ini ,Indonesia terus
mengalami pasang surut,namun hal demikian bukanlah menjadi sebuah alasan bagi
pemerintah dan pemimpin negri ini untuk berhenti berbuat dan mersa puas dengan
hasil yang telah dicapai,mengingat perjalanan bangsa ini masih panjang dan
harus terus dilalui dengan semangat juang kebangsaan yang tinggi guna
terwujudnya sebuah negara yang rakyatnya hidup makmur,adil,aman,serta sejahtera
“baldatun thoyyibatun wa rabbul ghafur”.
Daftar
Pustaka
Rezasyah,Teuku.”Politik
Luar Negri Indonesia Antara Idealisme dan Praktik”,Humanoria,bandung 2008.
Cipto,Bambang
,’Hubungan Internasional Di Asia Tenggara”Pustaka Pelajar,Yogyakarta,2008.
Syamsuddin,Dr.Aziz.”Kaum
Muda Menatap Masa Depan Indonesia”,RM books rakyat Merdeka Group,Jakarta,2010.
Wibisono,Makarim.”Tantangan
Diplomasi Multilateral”,LP3ES,Jakarta ,2006.
Meredith,Robyn.”Menjadi
raksasa Dunia”,nuansa,Bandung,2008.
http://capresindonesia.wordpress.com./2007/10/08.”privatisasi
penjualan bumn di era megawati”,diunduh pada 2 Mei
2011.
http://berita.agenbola.com.”privatisasi
di era megawati karena krisis ekonomi pemilu”,di unduh pada
tanggal 2 Mei 2011.
http://www.2lisan.com.”kondisi
ekonomi indonesia era presiden bj habibie”,diunduh pada
tanggal 2 Mei 2011
http://zonaekis.com.”sistem
ekonomi indonesia era sby”.di unduh pda tanggal 2 Mei 2011
[1] Wibisono,Makarim.”Tantangan
Diplomasi Multilateral”,LP3ES,Jakarta ,2006.hal 101
[2] http://www.2lisan.com.”kondisi
ekonomi indonesia era presiden bj habibie”,diunduh pada
tanggal 2 Mei 2011
[3] http://berita.agenbola.com.”privatisasi
di era megawati karena krisis ekonomi pemilu”,di unduh pada
tanggal 2 Mei 2011.
[5] http://zonaekis.com/search/sistem
ekonomi indonesia era susilo bambang yudhoyono
di unduh pada tanggal 2 mei 2011
ijin copas ya min, mkasih :)
BalasHapus