Warisan IMF Yang Masih Menjadi Pekerjaan Rumah Bagi Indonesia

Oleh: Bayu Setyawan

International Monetary Fund (IMF) organisasi internasional yang bertanggungjawab dalam mengatur sistem finansial global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalah-masalah keseimbangan neraca keuangan masing-masing negara. IMF akan memberikan bantuan likuiditas kepada negara-negara yang mengalami masalah moneter atau masalah balance of payments. Pinjaman likuiditas ini diberikan dengan jangka waktu yang pendek. Sumber pendanaan IMF berasalkan dari simpanan negara-negara anggota.

Namun dalam memberikan bantuan, IMF memberikan persyaratan terlebih dahulu kepada negara peminjam atau lebih dikenal dengan istilah Structural Adjusment Programes (SAP), seperti privatisasi BUMN, pengetatan fiskal, liberalisasi perdagangan, serta penghematan APBN. Hal ini menjadi wajar karena IMF berusaha menjaga agar negara peminjam mampu membayar hutangnya kepada IMF. IMF hanya melihat perekonomian negara peminjam secara makro. IMF sendiri sesungguhnya tidak mengetahui kondisi mikro suatu negara peminjam yang sesungguhnya. Tidak mengherankan SAP cenderung mendatangkan masalah baru bagi negara peminjam. Penundukan negara peminjam oleh IMF seperti menunjukkan akan adanya neoimperialisme. Hal ini disebabkan IMF secara tidak langsung mampu mengintervensi urusan domestik negara peminjam.

Namun yang terjadi di Indonesia tidak sesuai dengan harapan IMF yang berpandangan bahwa perdagangan akan mampu mengurangi pengagguran dan tingkat kemiskinan. Ini dapat dilihat dari mulai diberlakukannya ACFTA pada tahun 2010. Banyak produsen-produsen di Indonesia seperti di sektor pertanian, perkebunan, tekstil dan kerajinan kalah bersaing dan sudah banyak produsen yang gulung tikar karena produk mereka tidak mampu bersaing dengan gempuran dari produk-produk serupa dari Cina. Bukannya menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, justru semakin banyaknya produsen yang gulung tikar akan menambah angka pengangguran. Di mana masyarakat yang menganggur hanya memiliki kemampuan daya beli yang rendah atau bisa dikatakan sebagai masyarakat miskin. Hal ini justru menunjukkan bahwa IMF pada dasarnya gagal dalam mengurangi persoalan kemiskinan dan kelaparan serta tujuan-tujuan pembangunan lainnya.