Beberapa
pakar ekonomi politik mendefinisikan neoliberalisme sebagai sebuah ideologi
yang mendominasi saat ini, atau disebut juga sebagai era neoliberalisme baik
dalam kehidupan ekonomi, politik, serta masyarakatnya. Neoliberalisme
disebut-sebut juga sebagai gaya baru dari liberalisme. Neoliberalisme telah
menjadi paradigma baru dalam dunia teori ekonomi dan pembuat kebijakan.[1]
Neoliberalisme
adalah cotntoh pertama dari praktek teori ekonomi yang mengusulkan bahwa,
kesejahteraan manusia dapat dicapai oleh setiap individu dengan cara membebaskan
kewirausahaan serta keterampilan dalam sebuah kerangka kelembagaan ang ditandai
dengan adanya kepemilikan hak pribadi, pasar bebas, dan perdagangan bebas.
Sedangkan peran negara adalah untuk menciptakan dan mempertahankan suatu
kerangka yang tepat guna praktek-praktek tesbut. Negara harus menjamin atas
kualitas dan integritas uang. Hal lain yang juga harus dilakukan negara adalah
mengatur kekuatan militernya, pertahanan, kepolisian, serta struktur hukum yang
dibutuhkan untuk mengamankan serta menjamin hak milik pribadi serta fungsi
pasar, dan jika perlu dengan kekerasan sekalipun. Selain itu jika pasar tidak
ada (didaerah-daerah seperti tanah, air, pendidikan, perawatan kesehatan,
jaminan sosial, ataupun polusi lingkungan) maka mereka (pasar) harus diciptakan,
jika perlu dengan tindakan dari negara. Namun diluar tugas-tugas tersebut negar
tidak boleh ikut campur. Intervensi negara terhadap pasar (meskipun dibuat)
harus dikurangi. Negara tidak mungkin memiliki cukup inormasi dan hanya dapat
menebak-nebak tentang harga pasar.
“Neoliberalism
is in the first instance a theory of political economic practices that
proposes that human well-being can best be advanced by liberating individual
entrepreneurial freedoms and skills within an institutional framework
characterized by strong private property rights, free markets and free trade.
The role of the state is to create and preserve aninstitutional framework
appropriate to such practices. The state has to guarantee, for example, the
quality and integrity of money. It must also set up those military, defence,
police and legal structures and functions required to secure private property
rights and to guarantee, by force if need be, the proper functioning of
markets. Furthermore, if markets do not exist (in areas such as land, water,
education, health care, social security, or environmental pollution) then they
must be created, by state action if necessary. But beyond these tasks the state
should not venture. State interventions
in markets (once created) must be kept to a bare minimum because, according to
the theory, the state cannot possibly possess enough information to
second-guess market signals (prices) and because powerful interest groups will
inevitably distort and bias state interventions (particularly in democracies)
for their own benefit” (Harvey 2005:2).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar