Oleh: Waidatun Hasanah
Harian Jawa Pos, Minggu 30 oktober
2011.
Konflik umumnya adalah segala
bentuk interaksi yang bersifat oposisi atau bertentangan, terjadi karena
perbedaan, kesenjangan dan kelangkaan
kekuasaan, perbedaan atau kelangkaan posisi sosial dan posisi sumber
daya . konflik biasanya terjadi pada dua tingkat yaitu antar pribadi dan antar
kelompok.
Penembakan yang terjadi kali
ini,tidak lepas dari konflik sebelumnya antara warga dan aparat di area
Pertambangan PT freeport Indonesia, di kabupaten Mimika, Papua. Dengan PT
Freepot memberi sumbangan sebanyak USD 14 juta untuk polri agar menjaga wilayah
pertambangan dari hal yang tidak diinginkan, maka para aparat keamanan akhirnya
ikut “memperjuangkan” Freepot, walaupun hasinya mereka harus berhadapan dengan
masyarakat setempat. Konflik ini terjadi secara vertikal yaitu sebuah konflik
yang terjadi antar tingkatan kelas atau kelompok antara pemerintahan dengan
rakyatnya atau pemimpin denagn anak buahnya. Menurut informasi yang
didapat(Radar Timika), Pada tanggal 29 Oktober 2011 ada orang yang tidak
dikenal (OTK) menembak 2 truk dinas milik Polres Mimika dan Brimob Detasman B
Polda Papua di sekitar Mile 37 pukul
08.15 WIT.
Akibat dari penembakan tersebut,
ada 4 lubang bekas tembakan di sisi bagian belakang salah satu truk, walaupun
tidak ada korban jiwa, nyatanya peristiwa ini sempat menuai konflik panjang dan
berkelanjutan. Baku tembak terjadi saat aparat sedag berpatroli rutin melintas
di Mile 36 tiba-tiba ditembaki dari dalam utan oleh OTK. Pasukan Patroli langsung
membalas tembakan dan akhirnya terjadi baku tembak. Peristiwa tersebut menambah
panjang daftar penembakan di wilayah Kabupaten Mimika Papua. Pada tanggal 14
oktober 2011, terjadi penembakan di Mile 37, Tanggul Timur yang, menewaskan 3
pekerja PT Puri Fajar Mandiri (Kontraktor PT Freepot) dan melukai 3 koban
lainnya. Disusul penembakan pada tanggal 21 Oktober yang merenggut 3 Nyawa
Analisis
Teori dan Pendekatan
Jenis
Konflik
Konflik yang terjadi dalam aksi
penembakan tersebut lebih dikarenakan adanya kepentingan dan kebutuhan yang
berbeda antara masyarakat setempat dengan pihak perusahaan, dimana masyarakat
yang melakukan gerakan-gerakan sparatis tersebut lebih merasa terlah
dieksploitasi dengan diambil alihnya kekayaan alam yang dimiliki wilayahnya
oleh perusahaan tanpa adanya kompensasi yang seimbang dengan apa yang telah
diambil. Dengan hilangnya keseimbangan tersebut jutru melahirkan ketimpangan
baik sosial maupun ekonomi
Konflik ini juga dikarnakan
hubungan sosial yang kurang harmonis antara pihak perusahaan dengan masyarakat
setempat, apalagi pendekatan yang dlakukan oleh pihak perusahaan terhadap
aksi-aksi protes menuntut keadilan sering ditangapi oleh perusahaan dengan
pendekatan tradisional yaitu melalui jalur militer, kekerasan yang berupa
penembakan tersebut berakar pada ketimpangan serta kebutuhan akan sesuatu yang
belum terpenuhi, dalam konteks ini dapat kita ambil contoh yaitu kebutuhan akan
pemenuhan kebutuhan hidup
Dalam konflik antar warga diMimika
ini dapat dijelaskan melalu teori terjadinya konflik yang berupa
Dilema
Sosial
Dalam hal ini dilemma social dapat
menjelaskan mengapa konflik tersebut dapat terjadi dan apa yang menjadi
sebabnya, yaitu adanya sikap yang tidak mau dirugikan dan keinginan untuk
mempertahankan diri, hal ini didorong juga oleh adanya ketidak adilan yang
dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap masyarakat sekitar,
Masyarakat setempat berusaha untuk
mempertahankan apa yang menjadi haknya, yaitu kesejahteraan, masyarakat yang
telah larut dalam ruang lingkup skeptic terhadap Negara yang justru berpihak
kepada perusahaan dari pada kepada rakyatnya sendiri terdorong untuk melakukan
gerakan-gerakan sparatis seperti penembakan pekerja-pekerja perusahaan tersebut
Resolusi
Konflik
Adapun resolusi konflik yang
digunakan dapat dijelaskan melalui beberapa pendekatan dibawah ini
Dialog
Atas Dasar Kepentingan dan Kebutuhan
Pendekatan dalam pengelolaan
resolusi konflik yang terjadi diPapua antara warga sekitar dengan perusahaan
dapat dilakukan melalui pendekatan ini, dimana kedua pihak dipertemukan dan
diadakan sebuah forum dialog dengan mendengarkan apa saja tuntutan yang selama
ini diinginkan masyarrakat sekitar dari perusahaan, dengan demikian perusahaan
akan lebih dapat memahami apa sebenarnya kebutuhan dasar yang diinginkan oleh
masyarakat, dalam hal ini dapat dilakukan dengan mengundang tokoh setempat yang
memiliki pengaruh seperti kepala suku ataupun ketua adat.
Pada dasarnya konflik yang terjadi
selama ini antara pihak perusahaan dengan masyarakat merupakan rasa
ketidakpuasan masyarakat dengan apa yang merka dapatkan Selma ini, kurangnya
kesejahteraan menjadi alas an utama mengapa gerakan-gerakan atau aksi-aksi
penembakan kerap sekali terjadi. Maka untuk menghindari kesemuanya tersebut,
pememuhan akan kebutuhan baik pokok maupun skunder merupakan hal yang mutlak
dan wajib dipenuhi baik oleh perusahaan dan terutama Negara sebagai pihak yang
berdaulat penuh atas rakyat dan wilayahnya.
Akhirnya hal ini membuahkan hasil dibuktikan Reaksi
SBY Redam konflik Papua
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
menjadi seorang mediator/fasilitator untuk mnyelesaikan konflik yang terjadi
dengan membentuk instasi khusus untuk mempercepat pembangunan di Papua Barat
yang dipimpin oleh mantan Sekjen Wantanas Letjen TNI Banbang darmono. Unit
kerja tersebut bernama unit Percepatan Pembangunan yang dimaksudkan untuk turun
kelapangan membangun Komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat papua, mereka
akan mendengar semua aspirasi dan segera mengimplementasikan guna
terciptanya kedamaian. Tim juga akan
merumuskan perubahan pendekatan pembangunan yang lebih menyentuh kapada
pemerintah kabupaten/kota. Selain itu mabes polri juga mengirimkan 300 anggota
Brimob Mako kelapa Dua, Depok dan 109 anggota Brimob Polda Kaltim ke Papua,
Meunjuk Brigjen Paulus Waterpauw sebagai Wakapolda Papua, menggantikan Brigjen
Pol Unggung Cahyono, Paulus adalah ali Papua. Dan memeproses secara hukum
pelaku penembakan dan penggagas kongres Papua.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar